Koran Jakarta | March 27 2019
No Comments
Caleg DPD

KPU dan Bawaslu Dinilai Lalai dalam Kasus OSO

KPU dan Bawaslu Dinilai Lalai dalam Kasus OSO

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu sejak awal telah lalai karena membiarkan Ketua Umum Partai Hanura, Oesman Sapta Odang (OSO), sempat lolos dalam daftar calon sementara (DCS) anggota Dewan Perwakilan Daerah.

“KPU melakukan kelalaian. Tapi penyelenggara pemilu yang lalai bukan hanya KPU, juga ada Bawaslu,” ujar Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) FH Universitas Andalas Pusako, Feri Amsari, dalam diskusi bertajuk “Pemilu 2019 Terancam, KPU Dikriminalisasi”, di Kawasan Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (30/12).

KPU seharusnya sudah mengetahui bahwa dalam keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 30/PUU-XVI/2018 melarang ketua umum partai politik mencalonkan diri sebagai anggota DPD. Dengan demikian, syarat pengunduran diri sebagai pengurus parpol harus dilampirkan OSO. “Anehnya, syarat untuk masuk DCS ternyata syaratsyaratnya diabaikan oleh KPU.

Jadi dibiarkan, OSO nggak memenuhi syarat, tapi diloloskan di DCS. Kenapa diloloskan di DCS ini jadi pertanyaan besar, kenapa KPU lalai tidak memeriksa OSO hingga memenuhi syarat,” katanya. “Sedangkan ada calon lainnya yang berasal dari parpol sudah menyerahkan pengunduran diri 203 orang. Hanya OSO satu-satunya yang tidak menyerahkan syarat pengunduran diri, tetapi dia satu-satunya di DCS,” imbuh Feri.

Bawaslu, yang memiliki tugas supervisi atau pengawasan terhadap KPU, juga tidak bekerja dengan baik. Bawaslu, kata Feri, saat itu seharusnya menanyakan ke KPU kenapa tidak meminta surat pengunduran diri OSO. Bawaslu justru ikut mengabaikan syarat-syarat yang harus dipenuhi OSO untuk masuk ke dalam DCS hingga terjegal dalam DCT.

Padahal, jika sejak awal keduanya menjalankan tugas dan fungsinya secara benar, kisruh pencoretan OSO ini tidak akan terjadi. Gugatan hanya akan dilayangkan OSO ke Bawaslu dan tidak merembet ke PTUN hingga Mahkamah Agung (MA).

“Kalau diputus soal DCS itu, mau nggak mau Bawaslu harus menghormati itu dan nggak ada lagi jenjang penyelesaian perkara, kecuali di Bawaslu, selesai di sana. Itu sebabnya, dugaan saya jangan-jangan pencoretan OSO di DCT sudah terencana,” katanya. 

 

rag/Ant/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment