KPK Tidak Sembarangan Melakukan Penyadapan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 24 2017
No Comments
Penegakan Hukum

KPK Tidak Sembarangan Melakukan Penyadapan

KPK Tidak Sembarangan Melakukan Penyadapan

Foto : Koran Jakarta /M. Fachri
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo, mengatakan penyadapan yang dilakukan KPK tidak bisa dilakukan sembarangan. KPK memiliki mekanisme khusus dan tahapan untuk menentukan apakah penyadapan perlu dilakukan atau tidak.

Agus menjelaskan penyadapan berawal dari usul Direktorat Penyelidikan KPK setelah melakukan pengumpulan bahan keterangan (pulbaket) yang disampaikan ke pimpinan KPK. Apabila lima pimpinan KPK setuju dan menandatangani surat perintah penyadapan (sprindap), kegiatan kegiatan penyadapan baru bisa dilakukan.

“Tapi, yang menyadap bukan Direktorat Penyelidikan, tapi Direktorat Monitoring di bawah Deputi Informasi dan Data (Inda) KPK,” kata Agus dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi III DPR di Kompleks Senayan, Jakarta, Selasa (12/9).

Agus mengatakan penyadapan itu juga diawasi oleh Direktorat Pengawasan Internal (PI) di bawah Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat (PIPM) KPK. “Tiga bidang ini yakni penyelidikan, informasi,dan data, serta PI saling terkait dalam melakukan penyadapan.”

Dalam rapat dengar pendapat itu, banyak anggota Komisi III yang mendesak KPK untuk memperbaiki prosedur penyadapan yang dilakukan institusi itu. Komisi III menilai masih ada konten yang tidak terkait dengan pokok perkara, tetapi tetap dilakukan penyadapan oleh KPK.

“Bagaimana ke depan kami mendorong KPK memperbaiki yang kurang sempurna, misalnya dibahas terkait penyadapan,” kata Ketua Komisi III DPR, Bambang Soesatyo. Menurut Bambang, masih ada konten penyadapan yang tidak terkait dengan pokok perkara, masuk ke pengadilan dan tersiar ke ruang publik.

Komisi III DPR memiliki tanggung jawab untuk mengkritik kinerja KPK karena para pimpinan KPK itu dipilih di Komisi III. “Karena, suksesnya pimpinan KPK ke depan adalah suksesnya Komisi III DPR yang memilih, tapi kalau ada kegagalan maka kami tidak bisa lepas tanggung jawab,” ujar Bambang.

Komisi III DPR tengah menyusun Rancangan Undang- Undang (RUU) tentang Penyadapan. RUU tersebut akan mulai dibahas tahun depan. “Kita baru menyiapkan TOR-nya. Kemungkinan akhir tahun ini baru tergambar drafnya.

Mungkin tahun depan bisa jalan pembahasannya. Tapi, kita targetkan dalam periode kami 2014-2019 ini bisa kita selesaikan,” ujar Bambang. Alasan DPR menyusun RUU Penyadapan itu berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi. DPR akan meminta pandangan lembaga terkait yang memiliki kewenangan melakukan penyadapan.

Jika RUU itu sudah resmi diundangkan, aparat penegak hukum wajib mematuhi kewenangan penyadapan. “Ya, pasti. Kan dalam pembahasan kita undang KPK untuk ikut membahas.

Nanti gimana, membentuk hasil UU-nya kan tidak bisa DPR yang nentukan, tapi bersama pemerintah, stakeholder lain, BIN, BNN, kepolisian, kejaksaan, BNPT, dan KPK itu sendiri,” tutur Bamsoet. rag/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment