Koran Jakarta | August 18 2018
No Comments
Penegakan Hukum - Mantan Pejabat Kementerian ESDM Jadi Tersangka

KPK Tahan Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur

KPK Tahan Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
A   A   A   Pengaturan Font
Dwi Widodo merupakan tersangka penerima suap proses penerbitan paspor RI dengan metode reach out 2016 dan proses penerbitan calling visa 2013–2016 di KBRI Kuala Lumpur.

 

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Atase Imigrasi Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kuala Lumpur, Malaysia (nonaktif ), Dwi Widodo, seusai pemeriksaan sebagai tersangka, Jumat (21/4). Dwi keluar dari Gedung KPK memakai rompi tahanan KPK berwarna oranye bergaris hitam, sekitar pukul 16.58 WIB.

“Dwi ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Jakarta Timur Cabang KPK yang terletak di Pomdam Jaya, Guntur. Itu saja. Jadi penahanan biasa, 20 hari,” ujar Yans Jailani selaku kuasa hukum Dwi Widodo, di depan Kompleks Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat sore.

Dwi Widodo merupakan tersangka penerima suap proses penerbitan paspor RI dengan metode reach out 2016 dan proses penerbitan calling visa 2013- 2016 di KBRI Kuala Lumpur, Malaysia. Sebagai Atase Imigrasi KBRI Kuala Lumpur, Malaysia dan penyidik pegawai negeri sipil (PPNS), Dwi diduga menerima suap satu miliar rupiah dalam penerbitan paspor reach out dan proses penerbitan calling visa tersebut.

Yans menjelaskan, Dwi dalam pemeriksaan memang mengakui adanya penerimaan uang suap.

Hanya saja, Yans tidak bisa menyampaikan secara rinci karena masuk materi perkara. “Karena kalau memang ada, kita tahu sendiri kan KPK punya alat bukti. Nanti mungkin akan disampaikan,” tandasnya. KPK memastikan ada beberapa modus yang dilakukan Dwi dalam penerimaan suap.

Pertama, Dwi diduga meminta sejumlah perusahaan untuk menjadi agen atau calo atau makelar untuk menyasar tenaga kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di perusahaan yang sudah habis masa berlaku atau paspor dan visanya rusak serta tidak bisa mengurus langsung di KBRI.

Kedua dari pengurusan tersebut, Dwi meminta perusahaan makelar agar memberikan sejumlah uang kepadanya. Pungutan yang dilakukan tersebut melebihi tarif resmi. Ketiga, Dwi meminta pihak agen perusahaan yang menjadi kuasa atau penjamin warga negara asing untuk mengirimkan sejumlah uang ke rekening pribadinya sebagai imbalan atas bantuan yang diberikannya.

Dari temuan KPK, kebijakan KBRI terkait mekanisme pembuatan atau penerbitan paspor bagi WNI/TKI di Malaysia yang hilang atau rusak memiliki dua mekanisme.

Pertama, mekanisme biasa, di mana pemohon paspor datang langsung ke KBRI pada hari dan jam kerja. Kedua, melalui mekanisme reach out. Caranya, pihak imigrasi KBRI mendatangi pemohon di lokasi yang berada di lokasi di luar KBRI atau kantong- kantong TKI dan dilakukan di luar hari dan jam kerja. Celah inilah yang dimanfaatkan Dwi.

Padahal sebenarnya perusahaan tersebut tidak punya kapasitas sehingga TKI harus membayar tarif yang lebih besar.

Kegiatan Fiktif

Di tempat yang sama, KPK menetapkan mantan Kepala Bidang Pemindahtanganan, Penghapusan, dan Pemanfaatan Barang Milik Negara (PPBMN) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Sri Utami, sebagai tersangka. Sri diduga terlibat dalam membuat kegiatan fiktif di Kesetjenan Kementerian ESDM, pada tahun anggaran 2012. mza/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment