Koran Jakarta | May 23 2017
No Comments
Pencegahan Korupsi - Para Kepala Daerah Harus Bisa Menjaga Integritas

KPK Siap Awasi Pemenang Pilkada

KPK Siap Awasi Pemenang Pilkada

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Para kepala daerah pemenang Pilkada harus terus menjaga integritas dan tidak melakukan korupsi karena KPK akan mengawasi kinerja mereka.

JAKARTA - Untuk meminimalisasi penyalahgunaan wewenang oleh para pejabat yang memenangkan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap memaksimalkan pengawasannya. Para kepala daerah terpilih akan berurusan dengan KPK karena mereka harus setor laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN). “Tidak ada jaminan jika mereka tidak berurusan dengan KPK. Nanti mereka ada LHKPN, audit bagaimana mereka memperolehnya, melaporkan jujur atau tidak,” kata Ketua KPK, Agus Rahardjo, di Jakarta, Kamis (16/2).

Agus menambahkan syarat yang dipenuhi 101 pasangan calon kepala daerah hanya sebatas aturan Pilkada. Tidak ada satu pun yang bisa menjamin mereka terbebas dari tindak pidana korupsi, termasuk harta kekayaan seluruh kandidat telah dituangkan dalam LHKPN. Walaupun demikian, Agus berharap semua kepala daerah terpilih tidak menjadi pesakitan lembaganya. Dia pun mewanti-wanti agar para kepala darah terpilih tidak main-main dalam menjalankan amanahnya.

Bagi yang incumbent, memang bisa sebagai alat kontrol berapa harta yang dikumpulkan selama menjabat. Sekali lagi, kalau mengisinya jujur, ya selamat. Wakil Ketua KPK, Laode Muhammad Syarif, berharap Pilkada di sejumlah daerah berjalan lancar hingga tahap akhir. Hal terpenting, para calon kepala daerah terpilih dapat menjaga integritas dan kejujurannya. “Berharap yang semua terpilih akan meningkatkan pencegahan korupsi di masing-masing daerah dan tidak berurusan dengan KPK selama masa jabatan mereka,” katanya. Terkait tersangka kasus korupsi yang terpilih pada Pilkada, Syarif mengatakan ke depan pihaknya sepertinya harus bekerja keras untuk melakukan edukasi terkait dengan korupsi.

Harus melakukan penekanan kepada masyarakat jika korupsi sangat merugikan masyarakat. Hal ini berkaitan dengan menangnya tersangka dugaan suap terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MA) Akil Mochtar, Samsu Umar Abdul Samiun, di Pilkada Kabupaten Buton. “Korupsi akan menimbulkan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat. Korupsi merusak banyak hal, (menghasilkan) ketidakadilan yang menimbulkan ketimpangan,” katanya.

Tetap Ditahan

Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, menegaskan pihaknya tetap menahan Samsu Umar meski dinyatakan menang dalam Pilkada Kabupaten Buton. Penahanan itu merupakan konsekuensi dari terus berlanjutnya proses hukum terhadap Samsu Umar. “Samsu Umar Abdul Samiun tetap dalam penahanan di KPK. Proses penyidikan masih terus berjalan. Dia resmi ditahan KPK pada Kamis (26/1) lalu. Penahanan itu dilakukan setelah pada Rabu (25/1), KPK mengamankan Samsu Umar saat turun dari pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten,” kata Febri. Samsu merupakan tersangka dalam kasus dugaan pemberian suap kepada mantan Ketua MK Akil Mochtar, yang sudah divonis seumur hidup.

Dia diduga memberi suap 2,989 miliar rupiah untuk memuluskan perkara sengketa Pilkada Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara di MK pada 2011. Terkait Pilkada tersebut, Samsu Umar memperoleh 55,08 persen suara dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Buton. Samsu merupakan calon tunggal yang melawan kotak kosong di Pilkada. Hasil itu didapat dari real count sementara KPU. Dari laman resmi KPU, Kamis (16/2), sudah 100 persen data yang diperoleh dari total 213 tempat pemungutan suara (TPS). Samsu dan pasangannya, La Bakry, memperoleh 27.512 suara, sedangkan ada 22.438 suara (44,92%) untuk kotak kosong. Total suara sah sebanyak 49.959 dan total suara tidak sah 655. Sebelumnya, Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang, berharap agar para kepala daerah terpilih menjaga integritas mereka saat memimpin. mza/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment