Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Pemberantasan Korupsi I Operasi Tangkap Tangan Hanya Etalase Komisioner

KPK Periode Mendatang Prioritaskan Pencegahan

KPK Periode Mendatang Prioritaskan Pencegahan

Foto : ANTARA/INDRIANTO EKO SUWARSO
BANTAH ALEXANDER MARWATA I Ketua KPK Agus Rahardjo (tengah) bersama Wakil Ketua KPK Laode M Syarif (kiri) dan Saut Situmorang (kanan) memberi keterangan pers menanggapi pernyataan Capim KPK petahana Alexander Marwata dalam uji kelayakan dan kepatutan di DPR, di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/9). Tiga Pimpinan KPK itu membantah pernyataan Alexander Marwata yang mengaku tidak tahu terhadap pelaksanaan konferensi pers yang dilakukan Saut Situmorang terkait pelanggaran etik berat mantan Deputi Penindakan KPK Irjen Firli Bahuri di Gedung KPK pada Rabu (11/9). Konferensi pers tersebut dilaksanakan atas persetujuan mayoritas pimpinan KPK.
A   A   A   Pengaturan Font
Pemberantasan korupsi harus dilakukan secara senyap dan tidak menimbulkan kegaduhan agar proses penindakan dapat berjalan dengan optimal.

 

JAKARTA – Komisi III DPR RI kembali melanjutkan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test terha­dap calon pimpinan (capim) Komisi Pemberantasan Ko­rupsi (KPK). Pada hari kedua ini terdapat lima capim KPK yang menjalani fit and proper test, yaitu Alexander Marwata, Johanis Tanak, Luthfi Jayadi Kurniawan, Firli Bahuri, dan Roby Arya.

Salah satu capim yang saat ini masih menjabat sebagai komisioner KPK (petahana), Alexander Marwata, mengatakan pimpinan KPK periode mendatang akan dan harus memperkuat pencegahan ko­rupsi di bandingkan dengan operasi tangkap tangan (OTT) yang kerap kali dilakukan lem­baga antirasuah itu pada periode 2015–2019.

“Sebetulnya saya sendiri ti­dak begitu terkesan dengan ke­giatan OTT di KPK, meskipun saya ada di dalamnya. Karena bukan tidak membutuhkan teknik yang rumit, ini hanya orang goblok kena OTT itu, orang akan capek kondisi seperti itu,” ucap Alex saat uji ke­layakan dan kepatutan Capim KPK di Ruang Sidang Komisi III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9).

Alex menjelaskan, dalam survei yang dilakukan Kemen­terian Dalam Negeri, sebanyak 80 persen kepala daerah itu mengeluarkan biaya sebe­sar 20–30 miliar rupiah untuk modal dari pencalonan sampai terpilih, sementara penghasilan kepala daerah selama lima tahun kepala daerah belum tentu menutupi modal itu.

“Sudah saya sampaikan ke kepala daerah saat penetapan pilkada itu. Kita harus cari pola yang lebih baik, karena kalau masih seperti sekarang mereka pasti akan terjebak perilaku korupsi seperti itu,” terangnya.

Untuk itu, Wakil Ketua KPK itu akan melakukan beberapa cara untuk mencegah tin­dak pidana korupsi dari awal. Misalnya, KPK melakukan pengawasan saat proses lelang suatu proyek, salah satunya mengawasi pemberian suap dari pengusaha ke penyeleng­gara negara.

“Kalau itu bisa digunakan dalam rangka pencegahan dengan intervensi proses le­langnya, maka itu bisa mence­gah kerugian negara dan me­nyelamatkan orang-orang yang bisa melakukan tindak pidana. Tapi, saya bisa di-bully kalau sampaikan ini karena tidak populer karena KPK harus me­nindak dan menangkap orang, itulah etalase KPK,” bebernya.

Bangun Sistem

Kemudian, capim KPK yang lain, Luthfi Jayadi Kurniawan, menjelaskan membangun sistem pencegahan perlu ada sistem yang komprehensif, yang memadai, agar pemberantasan korupsi itu berjalan sebagaimana mestinya. Salah satunya adalah membangun sistem pencegahan korupsi dari internal pemerintahan.

“KPK harus menitikberatkan pada upaya pencegahan untuk mengubah perilaku. Dengan begitu, upaya pence­gahan korupsi dapat memberi pesan kepada orang-orang yang tidak memiliki indikasi akan melakukan tipikor,” jelasnya. tri/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment