Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Dugaan Penyuapan | Para Kepala Dinas Dimintai Kutipan Dana

KPK Pelajari Barang Bukti dari Penggeledahan di Medan

KPK Pelajari Barang Bukti dari Penggeledahan di Medan

Foto : ISTIMEWA
Febri Dian syah, Juru Bicara KPK
A   A   A   Pengaturan Font
Para pihak terkait harus berusaha mencegah terulang terjadinya penyuapan yang melibatkan pejabat birokrasi, khusus yang ada di daerah.

 

JAKARTA - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengumpulkan sejumlah ba­rang bukti dari penggeledahan dalam penyidikan kasus dug­aan suap kepada Wali Kota Me­dan 2014-2015 dan 2016-2021, Tengku Dzulmi Eldin (TDE) terkait proyek dan jabatan pada Pemerintah Kota (Pemkot) Medan Tahun 2019. Sejumlah barang bukti yang disita dari penggeledahan tersebut segera dipelajari tim KPK.

“Disita sejumlah dokumen terkait proyek, mobil avanza sil­ver yang digunakan Andika dan barang bukti elektronik seperti alat komunikasi,” kata Juru Bi­cara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Minggu (20/10). Andi­ka (AND) merupakan ajudan pribadi Dzulmi yang sempat kabur dalam giat operasi tang­kap tangan (OTT) KPK bebera­pa waktu lalu.

Tim KPK pada Minggu (20/10) kembali ke Jakarta set­elah menggeledah di sejum­lah lokasi di Media, Sumatera Utara. Febri menjelaskan ba­rang bukti tersebut diamankan dari penggeledahan pada lima lokasi di Medan pada Sabtu (19/10). Kelima lokasi tersebut yakni rumah Dinas Wali Kota; Kantor Dinas PUPR; Kantor Di­nas Perhubungan; Rumah Wali Kota di Jalan Babura Lama; dan Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan.

Dalam kasus ini, Dzulmi ditetapkan sebagai tersangka bersama dua orang lainnya. Kedua orang tersangka terse­but, diduga sebagai penerima yaitu Kepala Bagian Protokoler Kota Medan, Syamsul Fitri Sire­gar (SFI) dan diduga sebagai pemberi adalah Kepala Dinas PUPR Kota Medan, Isa Ansyari (IAN).

Dzulmi selaku Wali Kota Medan secara sepihak men­gangkat Isa sebagai Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pem­kot Medan. Setelah Isa dilan­tik, Dzulmi menerima uang 20 juta rupiah setiap bu­lan pada periode Maret-Juni 2019 dan 50 juta rupiah pada bulan September dari Isa.

Perjalanan Dinas

Selain itu, Dzulmi yang me­lakukan perjalanan dinas ke Jepang didampingi beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkot Medan dalam rangka kerja sama sister city antara Kota Medan dan Kota Ichika­wa, Jepang. Namun, dalam per­jalanan dinas tersebut, Dzulmi mengajak istri, dua orang anak, beberapa orang lain yang tidak berkepentingan dan menam­bah waktu tinggal selama tiga hari di luar waktu perjalanan dinas.

Akibatnya, terdapat penge­luaran perjalanan dinas wali kota yang tidak dapat diper­tanggungjawabkan dan tidak bisa dibayarkan dengan dana APBD sebanyak 800-900 juta rupiah. Untuk membayar uang tersebut ke pihak tour travel, Dzulmi memerintahkan Syam­sul yang turut pergi ke Jepang mencari dana.

Syamsul kemudian mem­buat daftar target para kepala dinas (Kadis) yang akan dim­intakan kutipan dana. Mereka yang dimintai dana, di antara­nya adalah kadis-kadis yang ikut berangkat ke Jepang dan Isa, meskipun tidak ikut ke Jepang.

Seperti diketahui KPK me­nyita sejumlah berkas dari ha­sil penggeledahan di Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Medan, Jalan Pinang Baris Medan, Sabtu. Dari pantauan, penggeledahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK dimulai sejak pukul 19.40 WIB, baru selesai pukul 22.47 WIB. Para penyidik keluar membawa dua koper berukuran besar dan satu kardus ukuran kecil.

Sebelum penggeledahan di Kantor Dishub Medan, pada hari yang sama para penyidik juga menggeledah Kantor Di­nas Pekerjaan Umum (PU) Me­dan.

Dari pantauan, penggele­dahan yang dilakukan oleh tim penyidik KPK sejak pukul 09.00 WIB, baru selesai pukul 19.37 WIB. ola/Ant/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment