Koran Jakarta | April 29 2017
No Comments
Pemberantasan Korupsi

KPK Kembali Minta Keterangan Kwik soal BLBI

KPK Kembali Minta Keterangan Kwik soal BLBI

Foto : ANTARA/Aprillio Akbar
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali meminta keterangan mantan Menteri Koordinator Ekonomi, Keuangan, dan Industri, Kwik Kian Gie, terkait penyelidikan kasus skandal Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kwik mengaku diminta untuk menjadi saksi penyelidikan megaskandal perbankan yang merugikan negara ratusan triliun rupiah tersebut.

“Saya dimintai keterangan karena saya pernah, ketika saya menjabat sebagai Menko kan pernah ada urusan dengan BLBI dan semua konsekuensinya,” ujar Kwik di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (20/4). Ia mengungkapkan kasus BLBI yang berlangsung sejak 2002 hingga kini belum terselesaikan. “Tahun 2002 sampai 2004 prosesnya,” kata dia.

Dihubungi terpisah, Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, mengakui bahwa lembaganya berkomitmen untuk mengungkapkan kasus dugaan korupsi dalam penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI. Untuk itu, KPK akan terus menggali informasi terkait kasus itu. “KPK akan tetap melakukan pemeriksaan, bahkan sebelumnya kami juga melakukan pencarian informasi di tingkat penyelidikan,” jelas dia.

Dan untuk mendalami kasus BLBI, kata Febri, pihaknya meminta keterangan mantan Menko Ekuin, Kwik Kian Gie. Ditambahkannya bahwa penyidik KPK beberapa tahun lalu juga pernah meminta keterangan Kwik guna mendalami kasus tersebut. Febri juga mengatakan bahwa KPK di bawah pimpinan Agus Rahardjo berkomitmen untuk menuntaskan megaskandal perbankan itu.

Menurut dia, dalam proses penyelidikan saksi dapat dimintai klarifikasi untuk mendapatkan informasi awal.

“KPK sebelumnya pernah menangani kasus tersebut, namun saat itu belum penyidikan. Di penyelidikan, saksi bisa dipanggil untuk mendapatkan informasi awal. Kami cek lagi sejauh mana proses selanjutnya,” ucap Febri. Pimpinan KPK pernah memastikan kasus BLBI masih terus berlanjut dan tidak dihentikan.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, menyampaikan kepastian itu ketika rapat dengan Komisi III DPR pada Rabu, 21 September 2016. Berkaitan dengan kasus BLBI, KPK pernah meminta keterangan kepada sejumlah pihak, di antaranya Rizal Ramli, Laksamana Sukardi, dan Dorodjatun Kuntjoro-Jakti.

Kerugian Rakyat

Sebelumnya, sejumlah kalangan mengatakan dalam menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi pada penerbitan SKL BLBI, KPK hendaknya lebih fokus pada fenomena bahwa ada sejumlah obligor yang belum memenuhi kewajiban atau melunasi utangnya, namun telah menerima SKL.

Proses pemberian SKL kepada obligor yang belum memenuhi persyaratan itulah yang dinilai sarat dengan potensi korupsi. Selain itu, KPK semestinya memprioritasan upaya menghentikan kerugian rakyat dari pembayaran bunga obligasi rekapitalisasi perbankan eks BLBI, dan segera berani menetapkan status penyidikan pada kasus SKL BLBI tersebut.

Penetapan status tersangka kepada pihak-pihak yang terlibat bisa menjadi jalan mengungkap skandal perbankan itu secara tuntas. mza/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment