KPK Jadwalkan Periksa Mantan Wamen BUMN | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments

KPK Jadwalkan Periksa Mantan Wamen BUMN

KPK Jadwalkan Periksa Mantan Wamen BUMN

Foto : Koran Jakarta/Yolanda Permata Putri Syahtanjung
Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan memeriksa Wakil Menteri BUMN 2011, Mahmuddin Yasin. Dia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait kegiatan penjualan dan pemasaran di PT Dirgantara Indonesia (DI) periode 2007 - 2017.

"Yang bersangkutan akan diperiksa untuk tersangka BS (Budi Santoso, mantan Direktur Utama PT DI)," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara Penindakan KPK, Ali Fikri, di Jakarta, Senin (14/9).

Selain Mahmuddin, penyidik KPK turut memanggil mantan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN Hambra sebagai saksi dalam kasus ini. Hambra akan bersaksi dalam kapasitasnya sebagai mantan Kepala Biro Hukum Kementerian BUMN dan Wakil Direktur Utama PT Pelindo II.

Dalam kasus ini, baru dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, yaitu Budi dan mantan asisten direktur Bidang Bisnis Pemerintah PT DI, Irzal Rinaldi Zailani. Bermula pada tahun 2018, di mana dilakukan pemasaran dan penjualan fiktif untuk memenuhi beberapa kebutuhan terkait operasional perusahaan melalui kerja sama dengan sejumlah mitra/agen.

Diduga tersangka Budi dan Irzal bersama-sama dengan Direktur Aircraft Integration, Budi Wuraskito; Direktur Aerostructure, Budiman Saleh; serta Kepala Divisi Pemasaran dan Penjualan, Arie Wibowo melakukan rapat yang membahas soal kebutuhan dana PT DI, untuk mendapatkan pekerjaan di kementerian lainnya, termasuk biaya entertaintment dan uang rapat-rapat yang nilainya tidak dapat dipertanggungjawabkan melalui bagian keuangan. Selanjutnya, tersangka Budi mengarahkan agar tetap membuat kontrak kerja sama mitra/keagenan sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan dana tersebut. 

Namun, sebelum dilaksanakan, tersangka Budi meminta agar melaporkan terlebih dahulu rencana tersebut kepada pemegang saham yaitu Kementerian BUMN. Setelah beberapa kali dilakukan pertemuan disepakati kelanjutan program kerja sama mitra/keagenan yakni prosesnya dilakukan dengan cara penunjukan langsung; dalam penyusunan anggaran pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) PT DI, pembiayaan kerja sama tersebut dititipkan dalam 'sandi-sandi anggaran' pada kegiatan penjualan dan pemasaran.

"Selanjutnya, tersangka BS memerintahkan tersangka IRZ dan Arie Wibowo untuk menyiapkan administrasi dan koordinasi proses kerja sama mitra/keagenan. Tersangka IRZ menghubungi Didi Laksamana untuk menyiapkan perusahaan yang akan dijadikan mitra/agen," kata Ketua KPK, Firli, pada konferensi penetapan tersangka beberapa hari lalu. ola/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment