Koran Jakarta | December 16 2017
No Comments
Hukum - Konversi Utang BLBI Jadi Obligasi Rekap Bebani Anggaran

KPK Didesak Usut Tuntas Kasus BLBI

KPK Didesak Usut Tuntas Kasus BLBI

Foto : KORAN JAKARTA/Muhaimin A Untung
A   A   A   Pengaturan Font
Selama ini lembaga-lembaga penegak hukum tidak mempunyai keseriusan dalam mengusut kasus BLBI. KPK akan gunakan Peraturan MA tentang Kejahatan Korporasi dalam kasus SKL BLBI.

 

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didesak untuk mengusut kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) dengan tegas dan berani. KPK juga diminta untuk mengungkap penyalahgunaan wewenang Surat Keterangan Lunas (SKL) BLBI yang melibatkan pengusaha-pengusaha nasional.


Demikian tuntutan masyarakat dari Barisan Rakyat Sikat Koruptor (BRSK) saat berunjuk rasa di depan Gedung KPK, Jakarta, Rabu (17/5)


Kordinator aksi BRSK, Andriyansa Mario, mengatakan selama ini lembaga-lembaga penegak hukum tidak mempunyai keseriusan dalam mengusut kasus BLBI.

Hal ini dapat terlihat dari berlarut-larut penyelesaian kasus yang terjadi pada awal-awal reformasi tersebut.

“Kami sangat berharap kepada pimpinan KPK saat ini agar bisa mengusut megakasus korupsi BLBI dan memberikan rekomendasi kepada pemerintah untuk menagih beban utang yang ditinggalkan pengemplang BLBI.

Sebab, konversi utang BLBI menjadi obligasi rekap membuat keuangan negara terkuras sekitar 70 triliun setiap tahun hanya untuk membayar pokok dan bunganya,” kata Andriyansa.


Karena itu, tambahnya, pihaknya sangat mendukung KPK untuk membongkar kasus korupsi yang menimbulkan kerugian negara sebesar 650 triliun rupiah atau sebesar 95,78 persen dari total BLBI yang disalurkan.


Pada kesempatan itu, Andriyansa dalam aksinya juga menuntut KPK untuk menangkap para penerima SKL BLBI, seperti pemilik Grup Salim, pemilik Gajah Tunggal, dan pengusaha yang dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan belum melunasi kewajiban BLBI.

“Tidak dipungkiri bahwa biang kerok kehancuran ekonomi negara kita dan juga terjadinya defisit APBN adalah obligasi rekap eks BLBI. Padahal, kalau dana untuk membayar bunga dan pokok obligasi rekap dialihkan untuk kegiatan produktif maka jumlah warga miskin akan berkurang,” ujarnya.


Untuk ini, Andriyansa minta agar KPK tidak boleh kalah oleh para korupur BLBI dan dirinya meminta agar semua pihak yang menikmati aliran dana BLBI harus dibawa ke depan pengadilan untuk bertanggung jawab. “Adili para pengusaha pengemplang BLBI demi keadilan rakyat.

Obligasi rekap adalah utang pengusaha pengemplang BLBI yang dialihkan jadi surat utang negara lalu dibayarkan dari pajak rakyat. Mana bisa, mereka yang mengemplang, tapi rakyat yang harus membayar,” tegasnya.


Pidana Korporasi


Pada kesempatan terpisah, Jubir KPK Febri Diansyah memastikan KPK akan berupaya mengembalikan kerugian keuangan negara sekitar 3,7 triliun yang diakibatkan kasus dugaan korupsi penerbitan SKL BLBI kepada Sjamsul Nursalim selaku pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI ).


“Dalam memburu pemulihan kerugian keuangan negara tersebut, KPK sedang mempertimbangkan untuk menggunakan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemidanaan Korporasi, yaitu dengan menerapkan ketentuan-ketentuan di pidana korporasi sebagai salah satu cara untuk memaksimalkan asset recovery,” katanya.


Dijelaskan Febri, Perma tersebut tidak dapat diterapkan kepada BDNI lantaran sudah tutup akibat krisis ekonomi 1997–1998. Untuk itu, Perma korporasi ini akan diberlakukan kepada perusahaan-perusahaan Sjamsul Nursalim yang menikmati aliran dana dari BLBI, salah satunya PT Gajah Tunggal Tbk.

Hal ini dimungkinkan karena berdasar Pasal 8 Ayat (1) Perma Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana oleh Korporasi disebutkan korporasi yang telah bubar setelah terjadinya tindak pidana tidak dapat dipidana, akan tetapi terhadap aset milik korporasi yang diduga digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil kejahatan maka penegakan hukumnya dilaksanakan sesuai mekanisme sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.


Febri menyatakan, dengan Perma Pidana Korporasi, KPK akan memetakan dan menelusuri aset-aset milik Sjamsul dari korupsi SKL BLBI yang telah beralih menjadi aset perusahaan, termasuk aset-aset perusahaan Gajah Tunggal.


“Fokus saat ini pada pihak yang diuntungkan. Kita akan telusuri dan petakan apakah aset pribadi kemudian jadi aset perusahaan. Maka KPK akan telusuri aset tersebut. Ini adalah salah satu bagian dari strategi memaksimalkan asset recovery yang sudah disampaikan sebelumnya,” katanya. mza/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment