Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Pencegahan Korupsi

KPK Cegah Kebocoran PAD di Papua Barat

KPK Cegah Kebocoran PAD di Papua Barat

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus terus mencegah kebocoran dan mendorong peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) melalui program koordinasi supervisi pencegahan (Korsupgah) terintegrasi di wilayah Papua Barat. Salah satunya, dilakukan dengan mendorong evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) yang dinilai masih jauh dari optimal.


“Sebagai contoh Bapenda Kota Sorong, berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh instansi pusat, terdapat potensi minimal pajak daerah sebesar 3,47 miliar rupiah dari hanya enam wajib pajak hotel pada tahun 2018. Diduga keenam wajib pajak hotel tersebut melaporkan pajak lebih rendah dari potensinya,” kata Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Jakarta, Kamis (10/10).


Demikian juga untuk wajib pajak hiburan, kata Febri, dari hasil pengamatan terhadap tiga wajib pajak terdapat potensi penerimaan pajak sebesar 1,52 miliar rupiah per tahun yang diduga tidak terealisasi.


Dalam kegiatan monitoring evaluasi (Monev) yang berlangsung pada 7-11 Oktober 2019, tambah Febri, KPK terus mendorong seluruh pemerintah daerah (Pemda) di Papua Barat menggali potensi pajak daerah. Di lingkungan Pemprov Papua Barat, KPK mendorong pendapatan pajak dari pajak kendaraan bermotor, BBNKB, pajak air permukaan, pajak bahan bakar kendaraan bermotor (PBBKB), dan sumber pajak lain yang belum dioptimalkan baik terkait perhitungan maupun penagihannya.


Tingkatkan PAD
Menurut Febri, KPK juga fokus terhadap identifikasi wajib pajak dan perhitungan pajak di sektor pajak air permukaan dan PBBKB yang masih jauh dari potensi. KPK fokus mendorong peningkatan pendapatan asli daerah karena besar kecilnya PAD merupakan salah satu indikator kemandirian finansial daerah.


“Artinya, semakin besar PAD suatu daerah maka semakin berkurang ketergantungan finansial pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Salah satu sumber PAD adalah pajak daerah,” kata Febri.


Karenanya, salah satu fokus Korsupgah KPK adalah optimalisasi penerimaan daerah (OPD) yang bersumber dari sekurangnya 11 jenis pajak yang menjadi kewenangan pemerintah kabupaten/kota. Kesebelas pajak tersebut adalah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah (PAT), pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBBPP), dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).


Sebelumnya, pada 9 Oktober 2019, tambah Febri, KPK telah memfasilitasi koordinasi untuk kerja sama antara bupati/wali kota se-Papua Barat dengan Bank Papua untuk pemasangan alat rekam pajak atau tapping machine terhadap wajib pungut pajak daerah di sektor perhotelan, restoran, dan tempat hiburan. ola/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment