Koran Jakarta | November 20 2018
No Comments
Pemberantasan Korupsi

KPK Akui Belum Mampu Ubah Signifikan IPK

KPK Akui Belum Mampu Ubah Signifikan IPK

Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI
KETUA KPK di DPD | Ketua DPD Oesman Sapta Odang (kiri) didampingi Wakil Ketua DPD Ahmad Muqowam (kanan) menerima Ketua KPK Agus Rahardjo, di Ruang Pimpinan DPD, Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (10/10).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo mengakuibahwa pencegahan dan pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK belum mengubah secara signifikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang saat ini masih berada pada di skor 37.

“KPK terus berupaya mengurangi IPK dengan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kerjasama dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan, serentak dilakukan di tingkat pusat dan daerah, kolaborasi sesuai peran dan kewenangan, dan berkelanjutan,” papar Agus Rahardjo dalam raker dengan Dewan Perwakilan daerah (DPD), di Gedung DPD RI, Senayan, Jakarta, Rabu (11/10).

Lebih jauh Agus menjelaskan bahwa keempat upaya diatas sesungguhnya telah mendorong perbaikan kinerja KPK selama ini. Misalnya saja, ada 142,57 miliar rupiah nilai gratifikasi yang ditetapkan menjadi milik negara sejak 2015-2018. Bukan hanya itu saja, sejak 2004-2018 aset yang dikembalikan ke negara sudah mencapai 1,296 triliun rupiah. “Di forum raker ini saya juga ingin menyampaikan kepatuhan DPD sejak 2004 sampai 2018 melalui pelaporan LHKPN baru mencapai 53,13 persen”, lanjut Agus mengingatkan.

Dalam menyikapi pertanyaan DPD tentang upaya pencegahan korupsi, Agus menjelaskan saat ini KPK telah membentuk koordinasi supervisi (korsup) pencegahan di beberapa pemerintahan daerah di provinsi yang dianggap rentan korupsi.

Materi pencegahan mencakup peningkatan kapasitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Pengadaan Barang dan Jasa, Perencanaan dan Penganggaran APBD, Manajemen Aparatur Sipil Negara termasuk jual beli jabatan, Dana Desa, Optimalisasi Pendapatan Daerah dan Manajemen Aset Daerah. “KPK akan kembangkan korsup di provinsi lainnya”, tegas Agus.

Terbitnya PP PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi dimana pelapor bisa dapat 200 juta rupiah, Agus menilai PP yang lama yaitu PP nomor 71 tahun 2000 justru lebih menjamin keamanan dan keselamatan pelapor korupsi. Bagi Agus, pelapor memberikan informasi tentang dirinya lewat KTP yang dimilikinya sebagaimana diatur dalam PP nomor 43/2018 ini berbahaya bagi keamanan pelapor.

“Waktu PP 43/2018 ini dibahas kami dari KPK sudah memberikan masukan tetapi kelihatannya tidak diakomodir kedalam PP ini oleh pemerintah”, ujarnya.

Ketua Komite I DPD RI, Benny Rhamdani. Dalam sambutan pengantarnya, Benny mempertanyakan kepada KPK mengenai berbagai kasus besar yang mangkrak terutama kasus Century yang bernilai 6,7 triliun rupiah, soal PP nomor 43 tahun 2018 tentang tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat dan pemberian penghargaan dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi. sur/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment