Koran Jakarta | January 19 2019
No Comments
Logistik Pemilu

Kotak Suara telah Didistribusi ke Seluruh Daerah

Kotak Suara telah Didistribusi ke Seluruh Daerah

Foto : KORAN JAKARTA/M FACHRI
PERSIAPAN PEMILU | Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo (kanan), Ketua KPU Arief Budiman (kedua dari kiri) bersama jajaran mengikuti rapat kerja dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (6/12). Rapat yang mengagendakan Persiapan Pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 ini di antaranya membahas soal Daftar Pemilih Tetap (DPT), dan Peraturan KPU soal disabilitas mental yang masuk ke DPT, dan KTP elektronik.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah terus menggenjot pendistribusian logistik untuk kebutuhan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Di antara berbagai logistik yang di produksi KPU, kotak suara sudah selesai proses pendistribusiannya ke seluruh Indonesia.

“Kotak suara sudah 100 persen didistribusikan. Kemudian, bilik suara sudah 98,83 persen sudah didistribusikan. Tinta baru sekitar 16 persen, dan ini akan terus berjalan, masih banyak waktu untuk mendistribusikan,” ujar Ketua KPU, Arief Budiman, di sela-sela rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/12).

Arief menjelaskan, ada kendala yang dihadapi dalam proses pendistribusian logistik Pemilu ke Palu dan Donggala karena kantor-kantor di daerah tersebut belum siap menerima logistik akibat bencana alam, sehingga terjadi keterlambatan dalam penerimaan distribusi logistik. Selain itu, Arief juga menjelaskan kekhawatiran beberapa pihak soal bahan kotak suara yang terbuat dari karton yang rentan terhadap kerusakan.

“Penggunaan kotak suara berbahan karton kedap air, itu sudah digunakan sejak Pilkada 2015. Jadi sudah 3 kali pemilu, 2015, 2017, 2018. Kami memang ingin Pemilu ini murah, murah bagi siapapun, murah untuk KPU,” katanya.

Kemudian, Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengatakan bahwa pihaknya memiliki kendala terhadap proses pendataan calon pemilih, terutama inisiatif warga yang memiliki KTP ganda untuk melapor serta proses perekaman di kota-kota besar dan luar negeri yang warganya cenderung apatis. Menurutnya, baru 97 persen dari total data wajib rekam sebesar 191.509.749 jiwa yang memiliki KTP Elektronik.

“Kami sudah melakukan jemput bola di mana-mana secara maksimal, hampir secara keseluruhan di semua daerah sudah di atas 95 persen, kecuali Papua dan Papua Barat yang masih 70 persen,” ujarnya.

Tjahjo mengakui bahwa sulitnya akses di Papua menjadi salah satu alasan belum sepenuhnya warga di sana yang melakukan perekaman KTP Elektronik. Selain itu, masyarakat Papua juga sebagian besar belum menganggap penting pendataan penduduk.

“Mohon maaf saja kami juga harus bawa uang yang banyak, karena setiap sekian kilo harus taruh (uang), setiap sekian kilo ada kelompok yang nyetop untuk minta duit,” tuturnya.

Masalah E-KTP

Sementara itu, Mendagri menegaskan bahwa tidak ada sistem keamanan yang jebol dalam kasus penjualan 10 blangko KTP Elektronik di Tokopedia. Menurutnya, itu hanyalah merupakan tindakan tidak terpuji dari salah satu anak mantan pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Tulang Bawang, Lampung.

“Sistem keamanan jebol itu gak benar, yang benar ada anak pegawai Dukcapil di Lampung yang mencuri 10 kartu dan dijual, ini sudah pidana,” jelasnya.

Menurut Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakrullah, tindakan tersebut sudah masuk ke dalam ranah pidana dan sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya pada Selasa (4/12). Selain itu, pihaknya juga meminta Tokopedia untuk memblokir penawaran penjualan blangko tersebut dan sudah dilakukan pada Rabu (5/12).

“Saya sudah berkomunikasi dengan penjual tersebut yang bernama Nur Ishadi Nata melalui telepon dan sudah mengakui menjual 10 keping blanko yang diambil dari ruangan ayahnya. tri/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment