Koran Jakarta | October 20 2018
No Comments
Konflik Semenanjung Korea I Korsel dan Korut Buka Kantor Bersama di Kaesong pada Jumat

Korut Harus Diberi Jaminan

Korut Harus Diberi Jaminan

Foto : AFP/Kirill KUDRYAVTSEV
Pidato Putin l Presiden Russia, Vladimir Putin (kiri) saat berpidato di forum ekonomi di Vladivostok, Russia, di hadapan PM Jepang, Shinzo Abe (kedua dari kanan) dan Prsiden Tiongkok, Xi Jinping (kanan), pada Rabu (12/9). Salah satu agenda bahasan utama forum ini yaitu isu krisis nuklir di Semenanjung Korea.
A   A   A   Pengaturan Font

Presiden Russia mengkritik kebijakan luar negeri AS yang mengedepankan sanksi lalu memulai perundingan dalam kasus denuklirisasi di Korut. Putin menyebut hal itu kontraproduktif.

 

VLADIVOSTOK – Presiden Russia, Vladimir Putin, menyatakan bahwa Korea Utara (Korut) patut diberi jaminan keamanan sebagai balasan atas langkahnya menuju denuklirisasi. Hal itu disampaikan Putin dalam forum ekonomi di Vladivostok, Russia, pada Rabu (12/9).

“Sebagai langkah balasan bagi denuklirisasi, Korut harus diberi jaminan keamanan seperti pernah dijanjikan. Sampai saat ini amat jelas bahwa belum ada kepastian,” kata Presiden Putin. “Jaminan internasional layak diberikan bersama tawaran Amerika Serikat (AS) yang muncul saat pertemuan tingkat tinggi antara Presiden AS, Donald Trump, dan pemimpin Korut, Kim Jong-un, pada Juni lalu,” imbuh Presiden Russia itu.

Menurut Putin, adalah hal yang amat kontraproduktif jika harus menuntut terus pihak Korut untuk melakukan denuklirisasi, sementara sebagai tanggapannya belum ada balasan yang setimpal diarahkan ke Pyongyang.

Turut hadir dalam forum di Vladivostok yaitu Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe, dan Presiden Tiongkok, Xi Jinping. Program nuklir Korut merupakan salah satu sesi utama yang dibahas dalam forum ekonomi ini

Pada awal pekan ini, PM Abe menyatakan siap memberikan bantuan keuangan pada Pyongyang jika terpenuhi syarat terselesaikannya isu nuklir dan uji coba misil balistik Korut, serta warga negara Jepang yang diculik oleh agen Korut.

Sementara Russia dan Tiongkok yang memiliki perbatasan negara dengan Korut, selama ini mendukung upaya denuklirisasi dan mematuhi sanksi internasional terhadap Pyongyang.

Pada forum yang sama, Menteri Luar Negeri Russia, Sergei Lavrov, mengecam kebijakan luar negeri AS yang mengutamakan penerapan sanksi terlebih dahulu sebelum memulai negosiasi, dan menyatakan bahwa langkah itu justru akan meracuni upaya penyelesaian konflik.

“Dalam banyak kasus, AS enggan untuk bernegosiasi,” kata Menlu Lavrov. “Pertama-tama mereka mengumumkan sanksi, lalu sanksi-sanksi lainnya, baru kemudian menawarkan perundingan,” imbuh Menlu Russia itu.

Pernyataan Lavrov itu tak hanya menyinggung soal konflik di Semenanjung Korea, namun juga pada konflik-konflik lain seperti aneksasi Crimea, tudingan memperngaruhi pemilu di AS, dan terakhir mengenai skandal peracunan mantan mata-mata Russia di Inggris.

 

Kantor Bersama

Pada saat bersamaan, pemerintah Korea Selatan (Korsel) mengumumkan bahwa kantor bersama antar-Korea akan dibuka pada pekan ini. Adapun fungsi dari kantor bersama ini untuk meningkatkan komunikasi dan pertukaran informasi lintas perbatasan antara Korsel-Korut. “Kantor ini akan jadi pusat konsultasi dan saluran komunikasi demi memperkuat hubungan antar-Korea, memperbaiki hubungan AS dengan Korut, serta meredakan ketegangan militer,” demikian pernyataan Kementerian Unifikasi Korsel.

Menurut sumber dari Seoul, kantor bersama ini akan beroperasi pada Jumat (14/9). Adapun lokasi kantor bersama ini berada di zona industri bersama di Kaesong. 

 

AFP/I-1

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment