Koruptor Terus Berbunga-bunga | Koran Jakarta
Koran Jakarta | January 21 2020
No Comments
PERSPEKTIF

Koruptor Terus Berbunga-bunga

Koruptor Terus Berbunga-bunga

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

Saat ini mungkin para koruptor terus semringah karena dibela negara dan perangkat peradilan. Pertama-tama mereka dibantu anggota DPR yang sukses menguliti wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sehingga lembaga ini bak tinggal macan tanpa gigi. Setelah itu, Presiden Joko Widodo ikut-ikut membela koruptor dengan enggan mengeluarkan Perppu UU KPK yang diproduksi pada last minute masa kerja DPR.

Kini, hati para koruptor semakin bergembira-ria karena para narapidana korupsi terus diperingan hukumannya. Malah Presiden Jokowi kembali membantu koruptor dengan meringankan napi koruptor mantan Gubernur Riau, Annas Maamun, dengan memberi grasi. Katanya, kasihan karena sudah tua dan sakit-sakitan. Laah.. itu risiko menilep uang rakyat. Mestinya, biarkan saja Annas merampungkan hukuman, jangan diberi grasi, agar menjadi peringatan calon koruptor. Semua yang dipenjara tentu saja sakit, tidak hanya Annas.

Kemudian, yang baru saja adalah keputusan Mahkamah Agung (MA) yang juga mendukung koruptor dengan mengurangi hukuman Idrus Marham. Padahal kasus penerimaan suap terkait PLTU Riau-1 tersebut, putusan pengadilan negeri diperkuat pengadilan tinggi.

Idrus harusnya mendekam di penjara selama lima tahun. Namun, lagi-lagi MA amat baik hati dan mendiskon hukuman koruptor ini selama tiga tahun, sehingga tinggal dua tahun. Itu berarti, Idrus tidak akan lama lagi di penjara. Sebab kalau sudah menjalani dua pertiga dari dua tahun dia sudah bebas. Jadi, dia cukup mendekam 16 bulan saja.

Begitulah upaya susah payah KPK mengejar para koruptor dan menjebloskan mereka ke penjara digugurkan negara lewat perangkatnya seperti DPR, Presiden, dan MA. Nah, kalau sudah demikian lalu untuk apa ada KPK. Lalu, untuk apa ada upaya memberantas korupsi? Bukankah lebih baik KPK dibubarkan saja, toh taringnya terus diguntingi. Hasil jeratannya pun terus dilepaskan.

Padahal masyarakat hanya percaya pada KPK, tidak dengan polisi atau kejaksaan. Sayangnya, kini KPK malah diserahkan kepada polisi. Jadi, ini sebuah ironi. Dulu KPK dibentuk karena polisi dan jaksa gagal menjadi andalan memberantas korupsi, tapi kini KPK diserahkan kepada polisi. Ini gara-gara panitia seleksi yang sudah mengarahkan agar menjadi seperti ini.

Jadi, dengan berbagai keringan dan dukungan nyata tersebut, para calon koruptor semakin memantapkan diri untuk benar-benar melaksanakan mencuri uang rakyat. Mereka sudah melihat runtuhnya KPK, lemahnya pengadilan, dan grasi, sebagai penunjang karya korupsi.

MA bukannya memperkuat malah sering membantu koruptor. MA, misalnya, juga bukan hanya meringankan hukuman koruptor, tetapi malahan membebaskannya. Lihat saja kasus korupsi yang sudah divonis pidana penjara delapan tahun dan denda satu miliar rupiah subsider empat bulan di tingkat banding kasus korupsi terkait investasi participating interest atas Blok Basker Manta Gummy Australia tahun 2009 dengan terdakwa mantan Direktur Keuangan PT Pertamina, Ferederick ST Siahaan.

Obral diskon besar-besaran akhir tahun ini untuk hukuman koruptor benar-benar mengecewakan masyarakat. Lalu harus kepada siapa rakyat mempercayakan pemberantasan korupsi? Padahal sekarang ini korupsi sudah merasuk ke semua lembaga negara dari pusat sampai daerah, dari anggota DPRD, DPRD, bupati, wali kota, gubernur, para menteri, dan malahan pejabat BUMN.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment