Koran Jakarta | April 29 2017
No Comments
Strategi Pembangunan I Ketimpangan Ekonomi Makin Lebar, Keresahan Sosial Mengancam

Korupsi Rusak Pemerataan pada Akses Ekonomi

Korupsi Rusak Pemerataan pada Akses Ekonomi

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Dua per tiga kekayaan penduduk terkaya didapat dari sektor kroni, sarat perburuan rente. Korupsi sistemik pada sektor strategis memicu kesenjangan dan kemiskinan terstruktur.

 

 

JAKARTA - Guna memperbaiki masalah struktural perekonomian Indonesia, terutama kesenjangan sosial-ekonomi, maka akses ekonomi yang adil bagi seluruh masyarakat menjadi syarat utama. Di sisi lain, akses ekonomi yang adil dan merata mustahil tercipta jika praktik korupsi merajalela.

Oleh karena itu, salah satu upaya memperbaiki kesenjangan ekonomi adalah dengan memangkas laku korupsi terlebih dahulu. “Korupsi memotong akses yang semestinya setimbang, adil. Inilah yang kemudian menjadikan ketimpangan makin lebar.

Sebagian kecil golongan masyarakat mendapat akses besar, sebaliknya sebagian besar golongan mendapat akses kecil,” ungkap peneliti Pusat Studi Anti Korupsi (Pukat) UGM, Hifdzil Alim, ketika dihubungi, Senin (20/3). Pada akhirnya, lanjut dia, struktur ekonomi dan tatanan yang tercipta adalah tatanan yang monopolistik.

Dalam rezim demokrasi, struktur menjadi rusak karena korupsi terjadi di semua lini dan terang-terangan.

“Kalau hukum sudah tumpul, korupsi akan sangat terbuka. Apalagi, jika publik sudah apatis. Yang berbahaya jika ketimpangan makin lebar, keresahan sosial akan mengancam,” papar Hifdzil.

Sebelumnya, pakar kriminal ekonomi UGM, Rimawan Pradiptya, menegaskan korupsi mesti segera dihentikan karena mereka jadi akar dari ketimpangan ekonomi dan kemunduran bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa lain.

Rimawan mengungkapkan berbagai riset menyimpulkan bahwa korupsi akan selalu meningkatkan ketimpangan ekonomi, sementara ketimpangan akan meningkatkan korupsi.

Korupsi skala besar meningkatkan ketimpangan pendapatan, sementara ketimpangan pendapatan mendorong orang untuk melakukan korupsi meski di skala kecil sekalipun. “Tidak ada negara maju yang tingkat korupsinya tinggi. Jika korupsi skala besar terus dibiarkan, tingkat ketimpangan ekonomi akan makin tajam karena alokasi sumber daya bias diterima oleh para elite dan kronikroninya,” jelas Rimawan.

Menurut majalah Economist, dua per tiga kekayaan dari penduduk terkaya Indonesia didapat dari sektor kroni yang sarat dengan praktik bisnis perburuan rente. Berdasarkan indeks kapitalisme-kroni (crony-capitalism index) versi Economist, Indonesia berada di urutan ke-7 terburuk dari 22 negara yang disurvei pada 2016.

Peringkat Indonesia pada 2016 memburuk dibandingkan tahun 2007 (ke- 18) dan 2014 (ke-8).

Hasil kajian ekonom internasional juga menyebutkan ketimpangan pendapatan di Indonesia memburuk dan lebih buruk ketimbang India dan Tiongkok.

Penyebab Dominan

Adapun pengamat ekonomi dari Unair Surabaya, M Nafik, menambahkan, korupsi merupakan penyebab dominan terjadinya kesenjangan karena bisa berdampak menghancurkan sendi-sendi pemerintahan, masyarakat, hingga negara. “Kooptasi masif aset-aset nasional dan daerah oleh beberapa perusahaan mustahil terjadi tanpa keterlibatan banyak pihak.

Bekerjanya korupsi sistemik pada sektor strategis akan memicu kesenjangan dan kemiskinan terstruktur,” jelas dia. Sementara itu, ekonom Indef, Bhima Yudhistira, mengatakan kegagalan memberantas korupsi membuat kesenjangan makin parah. Sebab, sejatinya uang hasil korupsi tersebut bisa berdampak sosial lebih besar daripada kerugian negara. Bhima mencontohkan kasus dugaan korupsi proyek kartu tanda penduduk elektronik (e- KTP).

Kerugian negara yang ditimbulkan megakorupsi itu sebenarnya tidak hanya 2,3 triliun rupiah. “Kalau dihitung dengan biaya sosial, itu bisa mencapai 10 triliun rupiah,” ungkap dia. Pasalnya, papar Bhima, melalui e-KTP itulah sebenarnya akan mempermudah dan mengoptimalkan program-program pemerintah, misalnya menyalurkan bantuan sosial.

Namun akibat dikorupsi, proyeknya berantakan sehingga tidak semua warga negara Indonesia bisa terekam namanya sebagai masyarakat penerima bantuan. “Jadi dengan e-KTP, pemerintah sebenarnya bisa menyalurkan bantuan secara terarah, tapi karena dikorupsi semua tidak terdata jadinya amburadul.

Inilah kerugian sosial yang nilainya bisa lebih besar,” kata dia. Bhima juga mengungkapkan di masa reformasi korupsi banyak dilakukan raja-raja kecil di daerah. Ada sekitar 370 kepala daerah tersangkut kaus korupsi, artinya peningkatan kapasitas daerah yang cukup besar itu larinya ke raja-raja kecil. YK/SB/ahm/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment