Koran Jakarta | March 24 2019
No Comments
PERSPEKTIF

Korupsi Jual Beli Jabatan

Korupsi Jual Beli Jabatan

Foto : ANTARA/Reno Esnir
Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy (mengenakan masker dan bertopi), digiring petugas saat tiba di Gedung KPK Merah Putih, Jakarta, Jumat (15/3/2019). Rommy bersama empat orang lainnya terjerat Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di Hotel Bumi Surabaya, terkait transaksi jual-beli untuk pengisian jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) untuk wilayah pusat dan daerah.
A   A   A   Pengaturan Font

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) terhadap pejabat negara yang juga ketua umum partai politik. Kali ini yang ditangkap adalah Romahurmuziy alias Rommy, Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan, yang juga anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Diduga, Rommy menerima sejumlah uang dari seseorang untuk kepentingan jabatan. Bahkan, Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan uang yang diamankan dalam OTT bukan pemberian yang pertama karena sebelumnya yang bersangkutan pernah memberikan.

Penangkapan Rommy tidak saja menambah panjang deretan pejabat yang terjerat KPK, tetapi juga mengungkap kembali praktik jual beli jabatan di pemerintahan. Jual beli jabatan adalah salah satu modus korupsi yang lazim dilakukan oleh oknum anggota dewan, pejabat, maupun kepala daerah. Modus lain adalah suap dalam bidang perizinan, menerima komisi dari proyek pengadaan barang dan jasa, serta suap dalam penerbitan peraturan.

Selain untuk memperkaya diri, faktor pendorong korupsi dalah karena tidak berjalannya fungsi pengawasan internal dan untuk membiayai ongkos politik ataupun mengamankan posisi selama menjabat. Bentuk korupsi dalam jual beli jabatan adalah suap atau pemerasan.

Suap bisa terjadi atas inisiatif dari calon pejabat atau karena pejabat yang berupaya memeras bawahan untuk kepentingan mempertahankan posisi atau promosi. Nilai suap bisa mencapai puluhan juta hingga miliaran rupiah tergantung posisi dan nilai strategis jabatan yang dikehendaki. Bahkan, dalam posisi yang strategis praktik jual beli jabatan tak ubahnya lelang.

Siapa yang mampu membayar tinggi akan berpeluang menempati posisi tersebut. Semakin besar anggaran yang dikelola oleh pemegang jabatan, semakin tinggi nilai jual posisi tersebut. Maraknya fenomena jual beli jabatan tidak saja memprihatinkan, tetapi juga berdampak buruk bagi tata kelola pemerintahan.

Birokrasi cenderung korup dan tidak akan berjalan secara optimal karena dijalankan oleh orang yang bukan ahlinya. Tugas melayani rakyat akhirnya terbengkalai karena birokrasi digunakan untuk melayani atasan. Ibarat lingkaran setan, ketika seseorang memperoleh atau mempertahankan jabatan dengan cara menyuap maka untuk mengembalikan uang suap tersebut sang pejabat akhirnya memanfaatkan kedudukan untuk melakukan korupsi.

Dengan kondisi demikian, sulit berharap pejabat akan memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat atau mendorong pemerintahan yang bersih dari korupsi. Praktik kotor jual beli jabatan pada dasarnya tidak perlu terjadi jika saja pemerintah daerah menerapkan aturan tentang pengisian suatu jabatan sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN).

Berdasarkan aturan, pengisian jabatan seharusnya dilakukan melalui lelang terbuka untuk mendapatkan pejabat yang kredibel dan kompeten di bidangnya. Agar korupsi jual beli jabatan tidak terjadi lagi di masa mendatang, Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) sebagai lembaga pengawas seleksi pejabat perlu dilibatkan dalam proses lelang atau penempatan jabatan di lingkungan pemerintah daerah.

Mekanisme seleksi harus dilakukan secara terbuka dan kompetitif dengan menggunakan pihak ketiga yang kompeten atau panitia yang independen. Sistem ini dipercaya mampu mencegah proses rekrutmen atau mutasi pejabat yang didasari pada jual beli jabatan dan konflik kepentingan, seperti atas dasar agama, suku, ataupun kepentingan politik.

Sejumlah kalangan pernah mengutarakan tentang regulasi yang berkaitan dengan seleksi pejabat pemerintah sebaiknya ditinjau ulang dan jika perlu diperbaiki untuk menutup peluang terjadinya jual beli jabatan. Terpenting lagi, mereka yang terlibat jual beli jabatan mesti ditindak tegas agar memberikan efek jera.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment