Koran Jakarta | December 17 2018
1 Comment
Strategi Pembangunan - Tidak Ada Negara Maju dengan Tingkat Korupsi Tinggi

Korupsi Akar Kesenjangan

Korupsi Akar Kesenjangan

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Jika korupsi skala besar terus dibiarkan, tingkat ketimpangan ekonomi akan makin tajam. Korupsi picu inefisiensi dan ganggu program untuk fasilitas kesejahteraan rakyat banyak.

 

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengemukakan tekad pemerintah untuk menekan kesenjangan sosial-ekonomi bakal terhambat apabila gagal memberantas korupsi.

Penjarahan uang negara lewat praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) akan memperkental konsentrasi kekayaan pada segelintir kelompok, dan sebaliknya mengurangi kapasitas anggaran negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat banyak.


Pakar Kriminal Ekonomi UGM, Rimawan Pradiptya, menegaskan korupsi mesti segera dihentikan karena mereka jadi akar dari ketimpangan ekonomi dan kemunduran bangsa Indonesia di antara bangsa-bangsa lain.


“Para elite mesti berhenti untuk menjadikan negara dan bangsa ini sekadar sebagai ajang permainan. Mereka seharusnya justru menata segalanya dengan sebenar-benarnya bagaimana sebuah negara mesti didirikan,” ujar dia ketika dihubungi, Minggu (19/3).


Rimawan mengungkapkan berbagai riset menyimpulkan bahwa korupsi akan selalu meningkatkan ketimpangan ekonomi, sementara ketimpangan akan meningkatkan korupsi. Korupsi skala besar meningkatkan ketimpangan pendapatan, sementara ketimpangan pendapatan mendorong orang untuk melakukan korupsi meski di skala kecil sekalipun.


“Tidak ada negara maju yang tingkat korupsinya tinggi. Jika korupsi skala besar terus dibiarkan, tingkat ketimpangan ekonomi akan makin tajam karena alokasi sumber daya hanya diterima oleh para elite dan kroni-kroninya,” jelas Rimawan.


Negara maupun Komosi Pemberantasan Korupsi (KPK), menurut dia, mesti menghitung tidak hanya kerugian dari uang yang dikorup, namun biaya sosial yang harus ditanggung akibat korupsinya itu juga mesti dikuantifikasi. “Hukuman dengan efek jera adalah salah satu langkah terpenting untuk menurunkan tingkat korupsi,” imbuh Rimawan.


Rimawan memaparkan kejadian terakhir, korupsi besar proyek kartu tanda penduduk elektronik atau e-KTP adalah peristiwa korupsi paling memalukan sekaligus berdampak sangat mendasar terhadap kehidupan bernegara.


“Identitas tunggal atau Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang di negara maju menjadi dasar dari seluruh pengambilan kebijakan, di sini jadi ajang permainan, bancakan para elite,” tegas dia.


Menurut Rimawan, kerugian negara atas korupsi e-KTP tidak hanya pada besarnya anggaran yang dikorup atau tidak terlalu signifikannya fungsi kartu tersebut untuk kependudukan, namun lagi-lagi Indonesia gagal memiliki data akurat kependudukan sebagai basis pengambilan keputusan.


Anggaran tidak berbasis data yang jelas, lanjut Rimawan, adalah akar dari korupsi. “Dan menjadi sebab dari akibat turunannya, ketimpangan ekonomi, kerawanan sosial, dan seterusnya.”


Sulit Lepas


Pengamat ekonomi dari Universitas Surabaya (Ubaya), Wibisono Hardjopranoto, mengungkapkan suatu negara dengan penegakan hukum yang lemah terhadap kejahatan korupsi akan sulit lepas dari persoalan kesenjangan ekonomi.


“Upaya penegakan hukum yang adil tidak bisa dipisahkan dari program perbaikan ekonomi. Jadi, kalau negara itu lemah pemberantasan korupsinya, bisa dipastikan akan sulit mencapai pemerataan karena praktik KKN hanya akan melahirkan konglomerasi yang hanya menguntungkan segelintir orang,” papar dia.


Wibisono juga mengungkapkan sejumlah penelitian menyimpulkan bahwa korupsi mengganggu efektivitas fungsi-fungsi pemerintah terkait alokasi sumber daya, stabilisasi perekonomian, dan distribusi pendapatan.


“Korupsi bisa terjadi pada program-program pemerintah untuk masyarakat miskin, seperti penyediaan layanan kesehatan dan pendidikan. Dampaknya jelas akan mengurangi kesejahteraan yang semestinya bisa dinikmati oleh masyarakat,” jelas dia.


Selain itu, lanjut dia, korupsi menyebabkan konsentrasi kepemilikan aset ekonomi. Hal itu diyakini juga mampu memengaruhi kebijakan publik sehingga berpotensi merugikan kepentingan masyarakat.


“Korupsi juga menimbulkan inefisiensi dan memperbesar pengeluaran pemerintah sehingga berpotensi mengurangi besarnya anggaran untuk fasilitas kesejahteraan rakyat banyak,” imbuh Wibisono.


Seperti dikabarkan, kesenjangan kekayaan di Indonesia termasuk yang paling buruk di dunia. Berdasarkan survei lembaga keuangan Swiss, Credit Suisse, satu persen orang terkaya di Indonesia menguasai 49,3 persen kekayaan nasional. Kondisi itu hanya lebih baik dibandingkan Russia, India, dan Thailand. YK/SB/ahm/WP

View Comments

pecundang_sejati
Senin 20/3/2017 | 00:06
cek cek PS = pecundang sejati

Submit a Comment