Koran Jakarta | July 24 2017
No Comments
Kongres Koperasi ke-3 - 17 Rekomendasi Akan Disampaikan ke Presiden

Koperasi Pemicu Peningkatan Perekonomian Bangsa

Koperasi Pemicu Peningkatan Perekonomian Bangsa

Foto : istimewa
TUTUP KONGRES - Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga (tengah) bersama para penggerak koperasi seusai menutup acara Kongres Koperasi Ke-3 di Makassar, Sulawesi Selatan, akhir pekan lalu.
A   A   A   Pengaturan Font

Dengan 17 rekomendasi diharapkan dapat menjadi pemicu agar koperasi ke depan dapat disejajarkan tiga pilar ekonomi lainnya.

JAKARTA - Kongres Koperasi ke-3 yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan, menghasilkan 17 rekomendasi yang dinamai Deklarasi Makassar. Rekomendasi ini akan disampaikan kepada Presiden Joko Widodo. “Butir-butir deklarasi hasil kongres ini akan disampaikan ke Presiden, dan akan saya kawal bersama Ketua Dekopin,” kata Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, saat menutup kongres di Makassar, Sulawesi Selatan, akhir pekan lalu.

Ia mengatakan rekomendasi dan deklarasi diharapkan dapat menjadi pemicu agar koperasi ke depan dapat disejajarkan tiga pilar ekonomi, seperti perusahaan swasta dan BUMN. Puspayoga menaruh harapan besar terhadap pergerakan koperasi di Tanah Air mampu mendorong peningkatan perekonomian bangsa. Karena itu, pihaknya berupaya agar kontribusi koperasi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) terus meningkat.

Ia menyebutkan, pada 2013, kontribusi koperasi terhadap PDB baru mencapai 1,55 persen, dan meningkat 3,99 persen pada 2016. “Meski ada peningkatan hingga tiga persen, tapi kita harus mengejar ketertinggalan dari negara lain, ada yang sudah delapan persen sampai 16 persen bahkan ada negara lain hingga 20 persen PDB-nya,” ungkap Puspayoga.

Untuk mencapai itu, tentu dibutuhkan dukungan dari para penggerak koperasi. “Tanpa penggerak koperasi, kemeterian (Kemenkop dan UKM) tidak ada apa-apanya. Kementerian hanya bisa mengeluarkan kebijakan,” tandasnya. Pro Rakyat Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin), Nurdin Halid, mengatakan hasil rekomendasi dan butir-butir deklarasi tersebut akan disampaikan kepada Presiden sebagai usulan perubahan.

Salah satunya perubahan maupun penerbitan undang-undang baru mengatur tentang Koperasi pro rakyat. “Mari kita membangun komitmen untuk mewujudkan koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan Indonesia. Mari kita bersama-sama memperjuangkan UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1, termasuk perubahan undang-undang baru tentang koperasi,” tambahnya.

Selain itu, Nurdin juga menyebutkan hal yang paling penting masuk dalam rekomendasi yakni mengembalikan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) kembali di kelola koperasi yang saat ini dikelola pemerintah daerah. “Hal lainnya juga didorong pembentukan dan pendirian Bank Koperasi sebagai jaminan keberlangsungan koperasi di masa mendatang,” ujarnya. cit/Ant/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment