Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Dituntaskan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 10 2019
No Comments
Reforma Agraria

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Dituntaskan

Konflik Agraria Kawasan Hutan Serius Dituntaskan

Foto : ISTIMEWA
PENYELESAIAN KONFLIK AGRARIA | Menteri LHK Siti Nurbaya (kiri) ketika menjelaskan penyelesaian konflik agraria di Kantor Staf Kepresidenan (KSP) diJakarta, kemarin. Tampak Kepala KSP, Moeldoko (tengah) dan Menteri Agraria Sofyan Djalil. Pemerintah akan menyelesaikan secara tuntas semua konflik agraria di berbagai daerah.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Menteri Ling­kungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, Kamis (13/6) menegaskan bhwa pi­hak sangat serius menyelesai­kan konflik agraria yang terjadi di sejumlah provinsi. Berbagai skema penyelesaian, sesuai peraturan perundangan juga telah dijalankan.

Diungkapkan Mneteri Siti, laporan konlfik penguasaan tanah dalam kawasan hutan tercatat yang masuk ke KLHK sebanyak 320 kasus dan di­antaranya telah diselesaikan dengan mediasi sebanyak 45 kasus dan telah mencapai kesepakatan dalam bentuk kerjasama sebanyak 39 kasus. Sebanyak 131 sedang dalam analisis dan dalam proses pe­nyelesaian, sedangkan seba­nyak 105 kasus belum lengkap berkas atau dokumennya.

“Berdasarkan data yang ada maka jumlah kasus terbanyak masuk dari Sumatera yaitu 201 kasus dan selanjutnya dari Kalimantan 47 kasus serta 43 kasus dari Jawa, Bali dan Nusa Tenggara,” paparnya.

Menteri Siti menjelaskan bahwa dalam konteks LHK, pe­nyelesaian konflik tenurial da­lam kawasan hutan sudah ada skema-skema penyelesaian­nya, yaitu melalui penyelesaian yang diatur dengan PP ataupun Peraturan Menteri. Pengaturan itu dengan cara: Perubahan batas Kawasan Hutan dalam proses pengukuhan kawasan hutan sesuai PP 44 tahun 2004 dan Permen LHK Nomor P.44 tahun 2012; dengan cara pe­rubahan batas Kawasan hutan melalui pelepasan kawasan hutan/TORA), tukar menukar kawasan hutan, resettlement dan Perhutanan Sosial sesuai Perpres Nomor 88 tahun 2018 tentang Penyelesaian Pengua­saan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH).

Penyelesaian konflik agraria juga melalui Peraturan Menteri Perekonomian Nomor 3 Tahun 2018 tentang pedoman pelak­sanaan tugas Tim Inventari­sasi dan Verifikasi penguasaan tanah dalam Kawasan hutan dan Permen LHK Nomor P.17 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelepasan Kawasan Hutan dan Perubahan Batas Kawasan Hutan untuk sumber TORA. Penyelesaian juga dilakukan dengan program Perhutanan Sosial sesuai PP Nomor 6 tahun 2007, Permen LHK Nomor P.83 tahun 2016 tentang Perhutanan Sosial dan Permen LHK Nomor 39 tentang Perhutanan Sosial di wilayah kerja Perhutani.

Selain itu dapat dilakukan dengan cara pemberian Izin Penggunaan Kawasan/Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk pemukiman non komersil (tidak termasuk di areal Hutan Konservasi). Mekanisme pemberian Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan harus tidak melanggar ke­tentuan UU 41/1999 dan UU 18/2013. Pemberian IPPKH tidak termasuk di areal hutan konservasi diatur dalam Per­men LHK No. P.27/Menlhk/Setjen/ Kum.1/7/2018 Jo. sur/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment