Komnas Anak Desak PPDB DKI Jalur Zonasi Dibatalkan | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
No Comments
Penerimaan Siswa Didik I Jalur Zonasi Bina RW Hari Ini Dibuka

Komnas Anak Desak PPDB DKI Jalur Zonasi Dibatalkan

Komnas Anak Desak PPDB DKI Jalur Zonasi Dibatalkan

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Komnas Anak berencana untuk lakukan class action karena Pemprov DKI melanggar undang- undang dalam pelaksanaan PPDB 2020, terutama jalur zonasi.

JAKARTA – Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Danang Sasongko, mendesak pembatalan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021 khususnya untuk jalur zonasi.

Komnas Anak menemukan sedikitnya tiga pelanggaran berpotensi pidana yang dilakukan oleh Pemprov DKI dalam pelaksanaan PPDB DKI 2020 jalur zonasi. “Jadi, yang kita minta batalkan PPDB zonasi, untuk jalur lainnya tidak ada masalah,” kata Sekretaris Jenderal Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Anak), Danang Sasongko, di Jakarta, Jumat (3/7).

Danang menyebutkan Pemrov DKI melanggar undangundang dalam pelaksanaan PPDB 2020. “Kita sudah siapkan untuk class action. Ada tiga yang dilanggar terkait kuota zonasi, dari 50 ke 40,” katanya. Menurut dia, alasannya mengurangi kuota zonasi untuk jalur Afirmasi tidak tepat karena anak-anak dari keluarga tidak mampu juga belum bisa masuk sekolah negeri.

“Kalau mau menambah afirmasi bukan dari zonasi, tapi dari penambahan ekstra yang harus ada,” kata Danang, seperti dilansir Antara. Selanjutnya, Komnas Anak menemukan PPDB DKI 2020 melanggar Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 tentang PPDB.

Pelanggaran yang ketiga adalah peraturan yang dibuat oleh Disdik DKI Jakarta terkait petunjuk teknis (juknis) yang dilanggar oleh pemerintah sendiri dalam hal pelaksanaannya. “Bagaimana juknis yang dibuat oleh Disdik dilanggar, jadi bukan juknis yang salah, tapi pelaksanaan di lapangan yang salah,” kata Danang.

Selain jalur Zonasi yang bermasalah, empat jalur lainnya yakni Afirmasi, Inklusi dan Prestasi Akademis maupun Nonakademis dianggap tidak ada persoalan. Artinya tidak perlu dibatalkan. Tapi untuk jalur Prestasi yang menerapkan akreditasi juga dianggap tidak memenuhi rasa keadilan bagi para calon siswa.

“Kalau prestasi sebenarnya tidak adil kalau diukur dengan akreditasi. Juara kelas nilainya paling bagus belum tentu masuk sekolah negeri karena akreditasi sekolahnya kurang bagus,” kata Danang. Menurut dia, akreditasi di pengaruhi oleh kelengkapan sarana prasarana yang sekolah.

Komnas Anak telah berkirim surat kepada Kementerian Sekretaris Negara untuk meminta audiensi dengan Presiden guna meminta tanggapannya menyelesaikan kekisruhan PPDB 2020 di DKI Jakarta. “Solusi lain yang bisa kami sampaikan PPDB DKI diulang khusus zonasi, kalau yang lainnya tidak masalah,” ujar Danang.

 

Tolak PPDB

 

Sementara itu, puluhan para orang tua murid yang berunjuk rasa menolak Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) DKI Jakarta Tahun 2020/2021 di Taman Aspirasi seberang Istana Merdeka Jakarta, Jumat, berharap aspirasi mereka bisa diterima oleh Presiden Joko Widodo.

“Kita berharap Presiden Jokowi mau menampung aspirasi kita untuk batalkan PPDB DKI 2020,” ucap Rudi S selaku koordinator lapangan dalam orasinya. Massa aksi adalah para wali murid yang anaknya terkena dampak PPDB DKI 2020, tidak diterima masuk sekolah negeri karena sistem penerimaan yang dinilai mempersulit siswa mendapatkan akses. Tapi dari keempat aksi tersebut, massa merasa apa yang menjadi apsirasi mereka tidak didengarkan. “Tuntutan kita batalkan PPDB DKI 2020,” kata Rudi.

Dalam orasi yang disampaikan, para orang tua murid mengatakan PPDB DKI 2020 bermasalah, khusus untuk jalur Zonasi dengan pembatasan usia sehingga membuat anakanak sulit bersekolah.

Sebelumnya, para wali murid itu melakukan aksi unjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Jalan Medan Merdeka Selatan Jakarta Pusat sejak Selasa pagi (30/6) pukul 10.00 WIB hingga pukul 13.00. WIB.

Namun, tak satu pun perwakilan dari Pemprov DKI yang menemui ibu-ibu wali murid itu dan bahkan perwakilannya pun dilarang untuk bertemu gubernur. 

 

P-5

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment