Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Kebijakan Energi - Sumber Energi Panas Bumi dan Surya Gratis, Tak Perlu Beli Batu Bara

Komitmen Target EBT Harus Bisa Dipenuhi

Komitmen Target EBT Harus Bisa Dipenuhi

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
>> PLTA Sidrap dengan produksi efektif sekitar 30 MW dinilai hanya etalase kosong.

>> Keberpihakan komersial hanya kepada kalangan investor energi kotor batu bara.

JAKARTA - Sejumlah kalangan mengingatkan Kementerian ESDM harus lebih serius berupaya memenuhi target pemakaian Energi Baru dan Terbarukan (EBT) pada 2025 sebesar 23 persen dari total kapasitas terpasang. Sebab, kebijakan Kementerian ESDM selama ini dinilai justru cenderung berpihak pada pengembangan energi kotor dan mahal, seperti PLTU Batu bara.

Sebaliknya, pengembangan EBT malah dimatikan dengan kebijakan harga beli energi yang jauh di bawah biaya produksi. Pengamat energi dari Universitas Brawijaya Malang, Suprapto, mengemukakan menteri ESDM menekan harga pembelian off-take dari EBT jauh di bawah harga produksi, sedangkan untuk energi kotor batu bara diberikan harga mengambang sesuai dengan kenaikan harga pasar batu bara.

Selama 2016 hingga 2019, harga batu bara acuan naik 66 persen menjadi 88 dollar AS per metrik ton. Di sisi lain, pemerintah justru menurunkan harga EBT menjadi sepertiganya.

“Ini jelas menjadi bukti keberpihakan komersial hanya kepada kalangan investor energi kotor batu bara,” papar Suprapto, ketika dihubungi, Kamis (16/5). Oleh karena itu, lanjut dia, tidak mengherankan jika Menteri Keuangan, Sri Mulyani, mempertanyakan iktikad Menteri ESDM, Ignasius Jonan, dalam membangun EBT sesuai target komitmen RI di COP 21 Paris, Prancis.

Sebab, realisasi target bauran EBT saat ini dinilai sangat minim. Seperti dikabarkan, Menkeu mengatakan dirinya kerap diundang dalam konferensi EBT bersama dengan Menteri ESDM. Dalam forum tersebut, Menteri ESDM sering membicarakan pembangkit listrik tenaga angin (PLTA) atau kebun angin di Sidrap, Sulawesi Selatan.

“EBT apa, fotonya itu ada angin di Sidrap. Itu dipamerin terus, padahal itu hanya berapa megawatt? Ya bagus sih fotonya keren, jangan bangun cuma untuk digambarin aja,” ujar Menkeu, Rabu (15/5). Suprapto menilai kesan yang muncul adalah Sidrap hanya menjadi window dressing atau etalase yang kosong. PLTA Sidrap memiliki kapasitas terpasang 75 megawatt (MW).

Dengan efektif efisiensi maksimal 40 persen dari kapasitas terpasang, maka total produksi listrik Sidrap cuma maksimal 30 MW. Padahal, target bauran energi EBT pada 2025 sebesar 23 persen. Tahun ini, kapasitas terpasang sekitar 80 ribu MW. Jadi, 23 persen dari tahun ini sebesar 18.400 MW.

“Bagaimana mungkin tercapai dengan hanya menonjolkan PLTA Sidrap yang hanya 30 MW. Itu hanya sepermil persen dari target,” tukas Suprapto. Dia pun mempertanyakan alasan Kementerian ESDM yang lebih memprioritaskan sumber energi kotor dan mahal seperti batu bara.

Padahal, Indonesia memiliki sumber EBT melimpah dan gratis, seperti energi surya dan geothermal. “Posisi kita di khatulistiwa bisa mendapatkan sinar matahari yang melimpah. Mengapa harus beli batu bara jika panas bumi dan matahari gratis,” ujar Suprapto.

 

Kendala Lahan

 

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menyatakan melihat realisasi EBT yang sangat minim itu, maka pemerintah mesti sekarang juga mulai membangun EBT. Jika tidak, maka target 23 persen pada 2025 sulit tercapai, padahal itu merupakan komitmen RI sesuai dengan komitmen global.

“Lantas, bagaimana pula PLN bisa menekan biaya listrik melalui penggunaan EBT,” tukas dia. Fabby mengungkapkan dalam tiga tahun belakangan ini, investasi EBT justru menyusut. Bahkan, dari 70 proyek EBT yang ditandatangani power purchase agreement (PPA) atau perjanjian jual beli oleh PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) pada 2017 dan 2018, sebanyak 24 proyek belum mendapatkan pendanaan.

“Ini terjadi karena kerangka kebijakan dan regulasi untuk proyek pembangkit EBT yang dibuat Kementerian ESDM serta ketentuan PPA di PLN membuat proyek tidak bankable,” papar dia. Sebelumnya, Wakil Menteri ESDM, Arcandra Tahar, juga mengemukakan pembebasan lahan menjadi kendala pencapaian target bauran energi nasional.

Menurut dia, pihaknya membutuhkan lahan yang luas, namun ketersediaan lahan sangat terbatas. Kondisi ini berbeda dengan negara lain yang memungkinkan adanya pembebasan lahan Sementara itu, Suprapto juga menyoroti beratnya beban APBN terkait defisit neraca migas dan subsidi listrik serta kerugian PLN akibat kenaikan tajam harga batu bara.

Biaya produksi PLN akan membengkak 16 triliun rupiah setahun akibat kenaikan harga batu bara. “Padahal, PLN tidak mudah menaikkan tarif listrik konsumen karena mesti mempertahankan daya beli masyarakat yang masih sangat lemah saat ini,” ujar dia. 

SB/ers/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment