Koran Jakarta | December 17 2017
No Comments
Suksesi Kepemimpinan

Komisi I DPR Setujui Marsekal Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Komisi I DPR Setujui Marsekal Hadi Tjahjanto Jadi Panglima TNI

Foto : ANTARA/Latiko
LOLOS UJI KEPATUTAN - Calon Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto diarak rekannya usai lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi I DPR, Jakarta, Rabu (6/12). Kepala Staf Angkatan Udara itu akan menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang akan memasuki masa pensiun.
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Setelah melakukan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) serta mendalami visi-misi sekitar enam jam, Komisi I DPR akhirnya menyetujui Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU), Marsekal Hadi Tjahjanto sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Setelah Komisi I DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan, serta mendengarkan pandangan fraksi-fraksi maka Komisi I DPR memberikan persetujuan sebagai Panglima TNI,” kata Ketua Komisi I DPR, Abdul Kharis Almasyari, di Jakarta, Rabu (6/12). Dia mengatakan Hadi dinilai memiliki rekam jejak yang mumpuni sehingga memenuhi syarat dan kecakapan sebagai Panglima TNI.

Abdul menjelaskan ada beberapa poin yang disoroti dalam uji kelayakan tersebut, yaitu kepemimpinan, profesionalitas, integritas, dan sejauh mana mampu menjaga serta merawat NKRI. “Proses uji kelayakan yang dilakukan dalam tiga tahap, yaitu pemeriksaan administrasi, pemaparan visi-misi, pendalaman visi-misi dan pengambilan keputusan,” ujarnya.

Dia mengatakan Komisi I DPR juga menyetujui pemberhentian Jenderal Gatot Nurmantyo sebagai Panglima TNI dan memberikan apresiasi atas dedikasi serta kesungguhannya dalam bekerja. Menurut dia, capaian positif tersebut diharapkan bisa dilanjutkan Marsekal Hadi dalam memimpin institusi TNI.

“Kami segera mengirimkan surat ke Pimpinan DPR untuk dilaksanakan rapat Badan Musyawarah DPR agar dijadwalkan Rapat Paripurna yang akan dibacakan hasil uji kelayakan,” katanya. Abdul Kharis menjelaskan setelah hasil uji kelayakan itu dibacakan di Rapat Paripurna maka Pimpinan DPR akan mengirimkan surat ke Presiden, lalu Presiden melantik Marsekal Hadi sebagai Panglima TNI.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais menambahkan netralitas TNI itu dibutuhkan terutama kaitannya dengan tahun politik dua tahun kedepan yang harus dilakukan sebagai bentuk menjaga profesionalisme TNI. Hanafi menekankan profesionalitas TNI harus benar-benar dijaga oleh Panglima TNI yang baru karena hal itu merupakan hasil dari reformasi yang diperjuangkan.

Pada kesempatan itu, Marsekal Hadi tidak memberikan banyak pernyataan, namun dirinya mengaku senang proses uji kelayakan tersebut berjalan lancar.

 

Transformasi TNI

 

Saat menyampaikan visimisi, Marsekal Hadi Tjahjanto memaparkan TNI perlu bertransformasi dari suatu organisasi pertahanan negara yang profesional modern dan tangguh. Untuk itu, diperlukan payung hukum yang kuat dengan penyesuaian doktrin yang integratif, pengembangan sumber daya manusia berjiwa satria militan, loyal dan profesional, serta dilengkapi dengan perlengkapan alutsista yang modern.

“Dengan begitu, diharapkan TNI dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sebagaimana yang diamanatkan oleh konstitusi,” katanya. Ia menambahkan, perkembangan lingkungan strategis baik dalam tataran global, regional, maupun nasional yang dinamis merupakan determinan dalam menentukan konsep pertahanan negara.

Hal ini terkait perspektif ancaman kontemporer baik yang berdimensi militer murni maupun nonmiliter atau campuran di antara keduanya. “Mengacu pada pemahaman ini maka di dalam menentukan visi dan misi serta program-program prioritas TNI ke depan, sangatlah diperlukan suatu pemahaman terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul karena adanya interaksi di antara tiga faktor yaitu dinamika perkembangan lingkungan strategis, instrumental input, dan paradigma nasional serta tugas dan fungsi yang diemban oleh TNI,” papar Hadi. 

 

rag/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment