Koran Jakarta | September 22 2018
No Comments
Komisioner KPU , Wahyu Setiawan, tentang Tagar #2019GantiPresiden dan Tagar #Jokowi2Periode

Kita Harus Mendewasakan Diri Hidup dalam Perbedaan Politik secara Damai

Kita Harus Mendewasakan Diri Hidup dalam Perbedaan Politik secara Damai

Foto : ANTARA/Hafidz Mubarak A
A   A   A   Pengaturan Font
Saat ini, ruang publik diramaikan oleh wacana apakah tagar #2019GantiPresiden dan tagar #Jokowi2Periode, bagian dari kampanye atau tidak. Publik juga masih ragu apakah ada pelanggaran yang dilakukan bila mengusung kedua tagar itu.

 

Untuk mengulas hal itu, Koran Jakarta mewawancarai Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Apa tanggapan KPU dengan munculnya fenomena tagar #2019GantiPresiden dan tagar #Jokowi2Periode? Bagaimana KPU menyikapinya?

Pertama, yang perlu dipahami bersama adalah sekarang ini kita masuk dalam ruang-ruang demokrasi sehingga kita juga harus bisa menerima dan memahami adanya perbedaan-perbedaan sikap politik.

Jadi dalam pandangan KPU, fenomena tagar #2019GantiPresiden itu sama nilainya dengan fenomena tagar #Jokowi2Periode. Hanya saja, ekspresi politik yang memang dilindungi konstitusi kita itu harus mengikuti prosedur-prosedur sebagaimana berlaku.

Misalnya, untuk melakukan kegiatan seperti itu harus izin kepada pihak yang berwenang, dalam hal ini Polri.

Tetapi terkait dengan ekpresi politik, penyampaian sikap politik yang dimanifestasikan dalam kedua tagar itu dalam pandangan kami itu sah-sah saja, sepanjang dilakukan sesuai koridor hukum yang berlaku.

Lagian kan, salah satu prasyarat demokrasi ada kebebasan menyampaikan pendapat. Sepanjang penyampaian pendapat itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, dalam pandangan kami itu tidak menjadi masalah.

Jadi, inilah momentum kita semua mendewasakan diri secara politik. Kita harus mendewasakan diri hidup dalam perbedaan politik secara damai dan wajar.

Ini pandangan kami. Kita tidak bisa berpura-pura tidak ada perbedaan politik yang tajam. Tidak bisa. Faktanya memang begitu.

Yang penting bagaimana perbedaan politik, perbedaan sikap politik itu dilaksanakan dalam suasana yang damai, demokratis, dan patuh terhadap hukum.

Jadi, harus ada izin dahulu ya kalau mau deklarasi?

Wajarnya begitu, Jangankan kegiatan deklarasi, kami di kampung wayang kulit saja harus izin. Jadi, izin itu prosedur hukum, bukan dalam rangka represi sehingga jangan berlebihan juga.

Misalnya ada kegiatan yang dibubarkan oleh aparat keamanan karena dia tidak berizin, ya seharusnya memang dibubarkan karena tidak ada izinnya.

Jadi dibubarkannya itu bukan karena konten acara itu, tetapi karena perizinannya yang tidak ada. Nah, ini yang harus diletakkan secara proporsional.

Kalau memang kegiatan itu ada izin, ya menurut saya, pasti juga akan bisa berlangsung dengan lancar.

Apakah imbauan itu berlaku kepada semua pihak atau kelompok tertentu saja?

Menurut saya, harus berlaku bagi semua pihak. Jadi jangan mentang-mentang ingin deklarasi menggunakan tagar tertentu, mengabaikan aturan main yang sudah ada, itu kan enggak benar juga.

Apakah deklarasi tagar ini masuk kategori kampanye?

Baik tagar #2019GantiPresiden dan tagar #Jokowi2Periode, itu bukan termasuk media atau metode kampanye. Kampanye itu ada metodenya, seperti rapat umum itu bagian dari kampanye pada umumnya.

Jadi pada hakikatnya, rapat umum itu memaparkan visi misi dan program peserta pemilu. Rapat umum itu bukan media untuk menebar kebencian, memecah belah persatuan bangsa, tetapi untuk mengedukasi masyarakat, memaparkan visi misi program kerjanya.

Apakah deklarasi itu tidak diatur dalam PKPU?

Sama sekali tidak diatur, tetapi bukan berarti kegiatan yang tidak diatur dalam PKPU berarti boleh dilakukan sesukanya.

Tidak berarti begitu. karena ada hukum lain yang mengatur itu. Semua pihak harus mematuhi itu. rama agusta-P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment