Koran Jakarta | August 19 2018
No Comments
Aksi Korporasi - Pemerintah Dorong BUMN Lain Lakukan Sekuritisasi Aset

KIK-EBA Indonesia Power Kelebihan Permintaan 2,5 Kali

KIK-EBA Indonesia Power Kelebihan Permintaan 2,5 Kali

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Penerbitan EBA DIPP1 merupakan bagian dari rencana strategis Indonesia Power untuk melakukan sekuritisasi EBA sebanyak- banyaknya 10 triliun rupiah.

JAKARTA – Program penawaran sekuritisasi melalui Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK EBA) PT Indonesia Power kebanjiran permintaan (oversubscribed) hingga 2,5 kali lipat dari penawaran awal empat triliun rupiah. Direktur Utama PT Indonesia Power, Sri Peni Inten Cahyani, mengatakan total penawaran dari sekuritisasi aset yang ditawarkan pihaknya mencapai 10,05 triliun rupiah.

Jumlah tersebut jauh lebih tinggi dari penawaran yang ditetapkan PT IP. “Laku 10,05 triliun rupiah, tapi kebutuhan tahap I tetap empat triliun rupiah. Pasar dalam negeri ternyata menerima opsi pendanaan lain selain obligasi. Yang kami lakukan sekuritisasi aset,” kata Sripeni, di Jakarta, Kamis (14/9).

PT Indonesia Power (IP) telah mencatatkan kontrak investasi kolektif (KIK) efek beragun eset (EBA) bernama EBA Danareksa Indonesia Power PLN1-Piutang Usaha (EBA DIPP1) senilai empat triliun rupiah di Bursa Efek Indonesia (BEI). Penerbitan EBA DIPP1 itu merupakan bagian dari rencana strategis Indonesia Power untuk melakukan sekuritisasi EBA sebanyak-banyaknya 10 triliun rupiah, dan akan dilakukan secara bertahap hingga akhir tahun 2018, sebagai salah satu sumber pendanaan mendukung program 35.000 MW.

Sripeni Inten mengemukakan bahwa aset dasar disekuritisasi adalah aset keuangan yang merupakan bagian dari piutang penjualan ketenagalistrikan PLTU Suralaya 1-4. Saat ini, Indonesia Power mengelola operasi dan pemeliharaan 14.826 MW pembangkit, terdiri atas delapan unit pembangkit, yaitu Suralaya, Semarang, Perak Grati, Saguling, Bali, Mrica, Priok dan Kamojang, satu unit jasa pemeliharaan, dan mengoperasikan 13 pembangkit milik PLN.

“Saat penawaran EBA DIPP1 itu, kita mengalami kelebihan permintaan (oversubscribed) hingga 2,7 kali,” paparnya. Dalam aksi korporasi itu, Indonesia Power menunjuk Danareksa Investment Management sebagai manajer investasi. Sementara itu, Direktur Utama Danareksa Investment, Prihatmo Hari Mulyanto, mengatakan bahwa imbal hasil (return) KIK EBA Indonesia Power mencapai 8,25 persen per tahun.

Sementara perseroan dan produk KIK EBA memperoleh peringkat AAA dari PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo). Prihatmo menambahkan bahwa EBA DIPP1 itu memiliki peringkat AAA (triple A). Dengan demikian, produk investasi itu cenderung aman karena aset dasarnya adalah piutang Indonesia Power kepada PLN.

Ia menyampaikan akan terus mendukung pemerintah untuk membiayai kebutuhan dana infrastruktur mengingat kebutuhan dana pembangunan infrastruktur Indonesia sangat besar. “Kebutuhan dana besar sekali, APBN dan dana BUMN tidak cukup sehingga perlu partisipasi publik,” katanya.

Prihatmo juga mengatakan bahwa apabila produk sekuritisasi di dalam negeri sudah cukup kuat maka potensi pencatatan produk itu bisa dilakukan di luar negeri. Dengan demikian, KIK EBA Indonesia Power tahap selanjutnya dapat dicatatkan di luar negeri.

 

Produk Kedua

 

Pencatatan EBA DIPP1 di BEI dihadiri Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution, Menteri BUMN, Rini Soemarno, Kepala Eksekutif Pengawas bidang Pasar Modal OJK Hoesen, dan jajaran stakeholder lainnya.

Darmin Nasution mengatakan bahwa KIK EBA yang dicatatkan ini merupakan yang kedua, setelah KIK EBA Mandiri JSMR01-Surat Berharga Pendapatan Tol Jakarta Bogor– Ciawi (Jagorawi) senilai dua triliun rupiah.

“Perlu keberanian, kerelaan untuk berbagi dengan pihak lain. Bayangkan ada aset yang sudah menghasilkan tiap bulannya dan kemudian disekuritasi,” katanya.

Menurut Darmin, keputusan Kementerian BUMN yang menerbitkan Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) PT Jasa Marga Tbk dan PT Indonesia Power seharusnya segera diikuti perusahaan BUMN lain untuk melakukan sekuritisasi aset. “Jadi, harus berbagi dengan pihak lain. Bukan kepemilikannya, tetapi uangnya,” katanya. 

 

Ant/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment