Koran Jakarta | March 25 2019
No Comments
WAWANCARA

Khofifah Indar Parawansa

Khofifah Indar Parawansa

Foto : Koran Jakarta/Selocahyo
A   A   A   Pengaturan Font
Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada Rabu (13/2) melantik pasangan Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elestianto Dardak sebagai pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur (Jatim) periode 2019–2024, di Istana Negara Jakarta. Pelantikan diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden. Selanjutnya, Presiden Jokowi membacakan sumpah jabatan.

Pelantikan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang, setelah tiga kali terjun dalam kontestasi Pilgub Jatim, sejak 2009. Meskipun demikian, dunia pemerintahan bukan hal yang baru untuknya. Dia pernah menjabat Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Menteri Sosial.

Untuk mengetahui apa saja yang akan dilakukan dalam memimpin Jatim ke depan, wartawan Koran Jakarta, Selocahyo, berkesempatan mewawancarai Khofifah Indar Parawansao, pada hari pertama kerja di Kantor Gubernur Jatim, Surabaya, Jumat (15/2). Berikut petikan selengkapnya.

Sebagai pemimpin baru apa harapan Anda?

Kami akan langsung kerja dan butuh dukungan semua pihak untuk mewujudkan Jatim berkemajuan berkemakmuran. Pakde Karwo telah memberikan banyak keberhasilan luar biasa selama memimpin Jatim, termasuk keberhasilan menjalin hubungan yang akrab, baik secara vertikal, maupun horizontal sehingga pembangunan berjalan lancar. Keberhasilan itu akan menjadi catatan kami.

Kami berharap mendapatkan support yang sama, yang akan memperkuat, melanjutkan, dan meningkatkan capaian-capaian sukses Jatim. Support teman media juga sangat penting. Kami berharap seluruh masyarakat Jatim bersatu padu membawa Jatim maju-makmur. Kita yang di Jatim punya tugas melanjutkan. Saya dan Mas Emil siap melayani masyarakat mudah-mudahan seiring dengan perjuangan dan pengorbanan kita semua Jatim cepat makmur, rakyatnya bahagia sejahtera dan Allah menurunkan keberkahan kepada kita semua.

Harapan lainnya?

Kami meminta kepada para kiai dan bu nyai untuk mengawal dan membimbing kami dalam menjalankan tugas. Ikhtiar, kerja keras, dan profesionalisme yang kami miliki tentu harus seiring dengan rida Allah. Sukses juga seiring dengan rida dan izin dari Allah. Untuk itu, kita akan membangun komunikasi dengan ulama dan umat, Forkopimda, seluruh bupati dan wali kota. Kita harus bersama-sama merasakan bahwa kita memang harus bergandengan tangan, diikuti dengan terus menghadap kepada Allah SWT.

Konsep dalam menjalankan pemerintahan?

Konsep Jatim Makmur mengakomodir gagasan Gus Ipul-Mbak Puti. Bagaimana agar kami bisa membawa kemakmuran dan kesejahteraan desa yang diusung Gus Ipul seperti Desa Cemara. Mas Emil sangat konsen membentuk desa wisata dengan support infrastruktur dan SDM. Konsep pembangunan Jatim tidak menggunakan pendekatan sektoral, tetapi kewilayahan.

Wagub Emil sudah bertemu tiga bupati di wilayah selatan. Seperti perintah Presiden Joko Widodo saat pelantikan, langsung tancap gas. Kami juga sudah rapat sampai dini hari. Secara bertahap, semoga temen-temen di Pemprov bisa mengikuti.

Prioritas kerja apa?

Tentu kami ingin mewujudkan janji kampanye Nawa Bhakti Satya sebagai program, dalam 99 hari pertama. Program kerja 99 hari pertama terbagi menjadi tiga termin, di mana setiap termin berdurasi 33 hari. Pada 33 hari pertama, 33 hari kedua, dan 33 hari ketiga. Prioritas utama kami ingin mengoptimalkan pengentasan kemiskinan, sangat penting karena besarnya ketimpangan di pedesaan dan perkotaan. Kemiskinan menjadi sangat akut di pedesaan sebab adanya beban lansia yang berumur 70 tahun ke atas di keluarga miskin. Akan menjadi PR besar saya bersama Mas Emil untuk bisa menguatkan pemberdayaan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan masyarakat pedesaan di Jatim.

Caranya bagaimana?

Ada sekitar 50 ribu Program Keluarga Harapan (PKH) plus yang sudah kami rencanakan, dan masuk dalam program 99 hari ke depan.

Bagaimana dengan program untuk kalangan pesantren?

Yang lama dan baik, tetap dilanjutkan. Jika ada yang baru dan lebih baik, juga akan kami lakukan. Yang baru yang insya Allah lebih baik. Saya dan Mas Emil berdiskusi, kira-kira bahasanya one pesantren one product atau dalam bahasa Mas Emil produk pesantren modern. Kalau ditanya apa ada APBD nya, memang tidak ada, tapi kita sepakat untuk memasukannya dalam 99 hari pertama.

Ini diakukan karena kami dapat support dari beberapa kementerian di Jakarta. Kami juga mendapat support dari beberapa private sector. Seperti tausiah Kiai Solahuddin Wahid, kalau pesantren itu mandiri. Pesantren juga akan menjadi laboratorium bagi usaha-usaha kreatif ekonomi produktif, yang ada di lingkungan masing-masing. Tinggal kemudian dicarikan akses pasarnya.

Contohnya seperti apa?

Ada yang bilang, Bu Khofifah, pesantren saya ada SMK-nya yang bisa bikin ikan teri. Nah, sekarang permintaan ikan teri itu banyak sekali. Tapi ikan teri dengan kualitas seperti apa? Higienitas seperti apa? Spesifikasi seperti apa? Inilah tugas Pemprov untuk membantu mencari akses pasar.

Tugas Pemprov untuk menyiapkan modal, menyediakan pendampingan pelatihan. Nah, mohon doa, mudah-mudahan dari pesantren akan lahir para wirausahawan-wirausahawati, sehingga ini akan menjadi embrio bangkitnya para pedagang yang mempunyai basis santri.

Prioritas lain apa?

Seperti mengupayakan perbaikan layanan perizinan melalui sistem Cepat, Efektif, Tanggap-transparan, dan Responsif (Cetar), untuk mengurus izin produksi industri rumah tangga, izin produk obat dan makanan, dan sertifikasi halal.

Bisa dijelaskan lebih lanjut soal Cetar?

Cetar merupakan perasan dari Nawa Bhakti Satya. Kami menginginkan Cetar sebagai roh komitmen aparatur sipil negara dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Pemprov Jatim dalam melayani rakyat. Nanti Cetar di semua OPD akan diaudit, soal kesehatan, apakah dinas kesehatan sudah Cetar apa belum. Semua hal yang terkait dengan layanan Pemrov, kami ingin Cetar. Misalkan dinas tersebut merespons, tetapi kurang efektif. Kemudian, ada dinas yang merespons dan efektif, tetapi kurang transparan.

Masyarakat dan jurnalis bisa mengaudit Cetar di masing-masing OPD. Media monitoring penting jika dilakukan secara harian, mingguan, dan bulanan, termasuk referensi harga komoditas tertentu agar masyarakat bisa mengetahui harga komoditas itu, contohnya bisa memantau harga bawang merah. Masyarakat dan petani bisa mengetahui harganya.

Bagaimana tentang rencana sistem online harga pasar yang disampaikan saat kampanye?

Saya dengan Mas Emil sejak awal kampanye sudah memikirkan untuk bisa membantu pedagang pasar melalui data online dari pasar induk. Jadi, setiap jam 4 subuh di pasar tradisional, pedagang tidak harus ke pasar untuk cek harga tapi sudah bisa diakses secara online, misalnya harga tomat sekian, dan pembayaran bisa dilakukan via transfer.

Rencana soal smart province?

Sudah perlu ada yang diintegrasikan. Mulai dari tingkat harga kebutuhan pokok di pasar, hingga smart environment.

Bagaimana dengan anggaran untuk mendukung program tersebut?

Tidak semua program bersumber dari APBD, namun ada juga yang non-APBD. Hal ini menunjukkan bahwa ada partisipasi masyarakat Jatim dan sinergitas seluruh elemen. Kami minta doa pada seluruh warga, khususnya Jatim dan mari kita terus merajut kebersamaan, membawa Provinsi Jatim semakin berkemajuan.

Bagaimana dengan kasus korupsi yang marak dilakukan kepala daerah?

Kami ingin aspek preventif dikedepankan, lewat penguatan di hulunya. Penguatan pada langkah pencegahan, sehingga semua bisa memaksimalkan kinerja dan tidak berjalan pada area yang multitafsir. Nanti harus ada pemahaman di kalangan bupati, wali kota serta seluruh aparatur sipil negara (ASN) di Jatim bahwa targetnya bukan hanya Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Bagaimana rencana program SMA gratis?

SMA-SMK Negeri gratis sudah ada anggarannya itu. Akan berlaku mulai Juli tahun anggaran 2019–2020. Kami juga finalisasi membahas soal anggaran untuk seragam. Jadi, basis yang kami siapkan adalah untuk sekolah negeri. Kami tahu bahwa banyak SMA terutama yang siswanya itu bahkan ingin berbagi. Kami sedang menyiapkan format supaya yang membutuhkan saja yang mengakses itu sehingga yang lain bisa di-share kepada saudara-saudaranya dari SMA atau SMK yang membutuhkan.

Ada satu sekolah yang anak didiknya punya kemampuan ekonomi bagus, dan sekolah lain yang ternyata anak didiknya tidak semuanya mampu menyiapkan sendiri, jadi mereka butuh disubsidi. Ada sekolah yang memang tidak membutuhkan seragam dari anggaran APBD, seragam, akan diberikan kepada sekolah yang lain. Ini format yang akan kami lakukan, supaya kami ini membangun solidaritas sosial yang baik antara sekolah satu dan sekolah lain.

Jatim dikenal rawan bencana, bagaimana rencana antisipasi?

Dulu, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) jadi inisiator digitalisasi berbagai hal, manajemen pengelolaan data. Dulu, itu leading data kependudukan itu ada di BKKBN. Jadi, saya waktu jadi kepala BKKBN mendapatkan warisan teknologi yang luar biasa. Saya bisa monitor per direktorat. Kemudian, ada titik di mana saya bisa berkomunikasi secara personal dengan direktur-direktur atau mereka yang sedang melakukan meeting.

Kalau di Jatim ini kan dinasnya berpencar, tidak di satu area. Saya rasa tidak efektif kalau ada hal yang urgent kemudian kami panggil macetnya lagi dan seterusnya. Maka tadi, Wagub menyampaikan mungkin secara rutin kami akan melakukan semacam video conference bersama dinas atau badan-badan.

Perlu digitalisasi?

Ruangan gubernur ini sudah saatnya kembali era digitalisasi yang bisa kami dapatkan informasi-informasi pada saat peristiwa itu terjadi. Jadi, recent time kami bisa melihat itu. Saya punya mimpi besar waktu jadi Mensos dan itu belum kesampaian, punya operation room seperti punyanya BNPB, tapi waktu itu kami tidak dapat anggaran yang cukup.

Maksud saya bukan kami harus bikin yang semewah dan sekomplet seperti yang ada di BNPB, tapi paling tidak kami akan berusaha untuk dapat koneksitas dengan BNPB yang biasanya memberikan deteksi dini dari seluruh kemungkinan terjadinya bencana alam. Kedua adalah bagaimana BPPD bisa membangun koneksitas dengan seluruh dinas.

Bagaimana antisipasi dini itu bisa dilakukan tidak hanya oleh BPPD, tapi juga dinas pendidikan, dinas kesehatan, itu kan yang harus hadir pertama di saat terjadi bencana alam pada masa tanggap darurat. Daerah-daerah yang terdeteksi itu sedapat mungkin BPBD tingkat dua bisa terkoneksi, sehingga jika mungkin ada early warning system-nya.

N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment