Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Revolusi Mental

Khofifah: Bangsa Indonesia Mesti Bekerja Keras

Khofifah: Bangsa Indonesia Mesti Bekerja Keras

Foto : KORAN JAKARTA/SELO CAHYO
RAKER IWAPI | Ketua Umum Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (Iwapi), Nita Yudi melakukan swa foto bersama Menteri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa usai Rakernas Iwapi XXIX, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/9).
A   A   A   Pengaturan Font

SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawan­sa, mengatakan ada tiga hal yang harus disiapkan oleh sebuah bangsa yang sedang membangun, yaitu human skill investment, material invest­ment, dan mental investment. Saat ini, bangsa Indonesia ma­sih harus bekerja keras untuk melakukan ketiga hal tersebut.

“Saya mohon ini jadi catatan kita bersama dalam Rakernas Iwapi ini. PR (pekerjaan rumah) kita sebagai sebuah bangsa pertama adalah persatuan, ke­dua persatuan, ketiga persatu­an. Jadi, bagaimana memper­satuan yang berbeda ini,” kata Khofifah saat menghadiri rapat kerja nasional (Rakernas) Ikat­an Wanita Pengusaha Indone­sia (Iwapi) XXIX di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (11/9).

Ia menyebutkan material in­vestment terkait berbagai peme­nuhan kebutuhan percepatan pembangunan infrastruktur. Ke­mudian, human skill investment terkait penyiapan keterampilan manusia Indonesia. Sedangkan mental investment terkait de­ngan karakter manusia Indone­sia yang oleh Presiden Jokowi disebut revolusi mental.

“Yang tidak kalah penting adalah mental investment. Pada lima tahun yang lalu Pak Jokowi berpesan kepada kita bagaimana bangsa ini penting­nya revolusi mental,” kata dia.

Sosialisasi Program

Sementara itu, mewakili Presiden Joko Widodo, Men­teri Koperasi dan UKM, AAGN Puspayoga, menyosialisasikan sejumlah program yang men­dukung pertumbuhan usaha kecil dan menengah (UKM).

Ia mencontohkan menu­runkan tarif Pajak Penghasilan (PPh) Final dari 1 persen men­jadi 0,5 persen yang berlaku se­jak 1 Juli 2018 telah berdampak positif pada meningkatnya ba­dan hukum UKM secara signi­fikan.

Meski tidak menyebutkan angkanya, Puspayoga mengaku hal itu sebagai sebuah capaian yang harus diapresiasi. “Jadi diturunkan sudah meningkat badan hukum UKM, karena tidak lagi dikejar oleh pajak,” katanya.

Puspayoga menjelaskan, meningkatnya badan hukum UKM ini sejalan dengan tu­juan skema PPh Final 0,5 per­sen yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak Badan seper­ti koperasi, CV, Firma, dan PT yang memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto di ba­wah 4,8 miliar rupiah.

“Memang pemerintah me­nurunkan pajak UKM menjadi 0,5 persen itu bertujuan supaya UKM memiliki badan hukum resmi. Jadi sekarang sudah ba­nyak yang berbadan hukum,” jelasnya.

Selain PPh Final, Puspay­oga juga menyebut kebijakan penurunan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR) dari yang sebelumnya 22 persen menjadi 7 persen.

Puspayoga juga menjelas­kan soal program Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE). Ia mengatakan program tersebut sudah terintegrasi baik dengan beberapa kementerian seper­ti Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, maupun Badan Ekonomi Krea­tif, serta lembaga pembiayaan ekspor-impor.

Ketua Umum Iwapi, Nita Yudi menyatakan pihaknya siap berkolaborasi dengan pe­merintah dalam mengembang­kan sektor mikro pada usaha sektor mikro kecil di daerah de­ngan memberikan pelatihan, pendampingan dan membuka akses pasar bagi masyarakat. SB/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment