Koran Jakarta | September 24 2019
No Comments
Penguatan Institusi KPK

Kewenangan Penyadapan KPK Harus Tetap Ada

Kewenangan Penyadapan KPK Harus Tetap Ada

Foto : ANTARA/HENDRA NURDIANSYAH
DUKUNGAN PADA KPK | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Agus Rahardjo (tengah) didampingi Ketua Pusat Kajian Anti Korupsi (Pukat) UGM, Oce Madril (kiri) dan mahasiswa membawa poster di Kantor Pukat UGM, dI Yogyakarta, Rabu (11/9).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Pro kontra rencana revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK) yang diinisiasi oleh DPR terus bergulir. Berbagai kalangan masyarakat sipil menolak upaya revisi UU KPK, karena menanggap beberapa klausul dalam revisi UU KPK akan melemahkan komisi antirasuah. Salah satunya soal klausul penyadapan yang harus dapat izin atau persetujuan dari dewan pengawas. Khusus untuk penyadapan, kewenangan itu sebaiknya tetap dipertahankan seperti sekarang ini.

Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan yang juga Direktur Eksekutif Lembaga Emrus Corner, Emrus Sihombing mengatakan hal itu di Jakarta, Rabu (11/9). Menurut Emrus, berdasarkan kajian Lembaga Emrus Corner terdapat sejumlah persoalan yang perlu mendapat perhatian serius jika memang ingin merevisi UU KPK. Dari sejumlah persoalan tersebut, ada dua hal yang harus diperhatikan. Pertama, terkait penyadapan.

“Pasal tindakan penyadapan harus tetap dipertahankan dalam UU KPK seperti sekarang ini,” kata Emrus.

Jadi kata dia, ketika komisi antirasuah akan dan melakukan penyadapan tidak perlu mendapat ijin dari pihak manapun. Termasuk tentunya dari dewan pengawas seperti yang diusulkan kalangan legislator Senayan saat ini. Tujuannya adalah untuk meniadakan atau paling tidak memperkecil pengaruh berbagai kepentingan, yang boleh jadi bakal masuk melalui pihak lain, tak terkecuali lewat oknum dewan pengawas.

“Biarlah tindakan penyadapan itu menjadi otonomi para penyidik itu sendiri,” ujarnya.

Namun, lanjut Emrus, bila data penyadapan tidak memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti ke tahapan proses hukum selanjutnya, rekaman penyadapan dalam bentuk apapun harus dimusnahkan dengan berita acara. Sedangkan data penyadapan yang bisa ditindaklanjuti ke tahap berkutnya hingga memiliki hukum tetap harus benar-benar tersimpan dengan keamanan yang sangat luar biasa.

Sementara itu, Pengamat Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno, mengatakan dalam konteks pro kontra revisi UU KPK, Presiden Jokowi mesti jeli melihat situasi. Karena faktanya banyak pihak kampus dan aktivis civil society secara berjamaah menolak revisi ini. Bahkan para tokoh nasional juga menyuarakan hal serupa. “Presiden mesti ingat salah satu kekuatan terbesarnya adalah dukungan civil society,” ujarnya. ags/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment