Koran Jakarta | October 20 2017
No Comments
Sidang E-KTP - Saksi Mengaku Berikan Uang untuk Auditor BPKP

Ketua Pengadaan E-KTP Akui Terima 40 Ribu Dollar AS

Ketua Pengadaan E-KTP Akui Terima 40 Ribu Dollar AS

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

Ketua panitia pengadaan e-KTP, Drajat Wisnu Setiawan, yang menjadi saksi dalam sidang mengaku menerima uang 40 ribu dollar Amerika Serikat dari Sugiharto.

JAKARTA - Ketua panitia pengadaan KTP elektronik (e-KTP), Drajat Wisnu Setiawan, mengaku menerima uang 40 ribu dollar Amerika Serikat (AS) dari proyek senilai 5,92 triliun rupiah. Uang tersebut diterima dari Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Direkturat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Sugiharto.

“Saya dapat uang sebesar 40 ribu dollar AS dari Pak Giarto (Sugiharto). Uangnya saya simpan dan sudah dikembalikan ke KPK 40 ribu dollar AS,” kata Drajat dalam sidang di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Kamis (20/4).

Drajat menjadi saksi untuk dua terdakwa, yaitu mantan Direktur Jenderal Dukcapil Kemendagri, Irman, dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri, Sugiharto.

Dalam dakwaan Sugiharto dan Irman, Drajat Wisnu Setyawan selaku ketua panitia pengadaan menerima uang sebesar 615 ribu dollar AS dan 25 juta rupiah. “Uang diterima setelah selesai e-KTP-nya. Saya khilaf menerima uang itu,” tambah Drajat.

Saat ketua majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar bertanya apakah sudah terbiasa dengan praktik itu, Drajat menjawab tidak Yang Mulia. “Saya hanya sekali itu saja menerima dari Pak Giarto,” jawab Drajat.

Beri Uang ke Auditor

Ketika majelis hakim Jhon Halasan Butarbutar mencecar dengan bertanya, ada juga pemberian uang ke auditor, Drajat menjawab pada waktu itu ada review Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Jadi, ada uang untuk upah lembur dan uang makan.

Atas pertanyaan hakim Jhon, apakah ada kewajiban kasih uang, Drajat menjawab tidak ada. Drajat mengaku memberikan untuk auditor BPKP bernama M Toha. Sementara dalam dakwaan, ada auditor BPK bernama Wulung yang memeriksa pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil menerima sejumlah 80 juta rupiah untuk medapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan Ditjen Dukcapil 2010.

“Lalu, ada keterangan saudara mengatakan ‘Setelah menerima uang dari Sugiharto, saya bawa ke rumah dan pada saat yang sama saya berikan ke anggota panitia pengadaan yang lainnya sebesar 10 juta rupiah’, ini benar?” tanya hakim Jhon.

“40 ribu dollar AS tadi untuk kerja lembur panitia. Lalu, kami simpan dan diserahkan ke pantia lelang dalam bentuk rupiah. Ada enam panitia lelang dan masing-masing 10 juta rupiah. Jadi, semuanya 60 juta rupiah,” jawab Drajat.

Uang itu, menurut Drajat, berasal dari dana Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), untuk biaya operasional panitia lelang dengan anggaran sekitar 100 juta rupiah. Selain uang yang diterimanya, Drajat juga mengaku pernah mengantarkan bungkusan yang belakangan diketahui merupakan uang ke rumah dinas DPR mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komaruddin.

“Saya disuruh mengantarkan bungkusan, tapi saya tidak tahu isinya uang ke rumah dinas DPR oleh Pak Irman. Saya hanya dikasih alamatnya, tapi saya tidak tahu jabatanya apa dan siapa,” ungkap Drajat.

Ketika jaksa penuntut umum, Abdul Basir, bertanya namanya siapa dan bagaimana menyerahkannya, Drajat menjawab ada alamatnya dan mungkin ada pembicaraan dengan Pak Irman. “Saya hanya kontak dengan istrinya yang di rumah itu,” jawab Drajat.

Saat jaksa Basir bertanya apakah ada nama Ade Komaruddin, Drajat mengaku tidak tahu persis. “Saya hanya tahu Ade Komaruddin orang DPR, akhirnya diberikan uang ke istri yang menunggu rumah itu karena saat saya mau kasih uang, istrinya menelpon,” jawab Drajat. Atas pengantaran uang itu, Ade Komaruddin sudah membantahnya dalam sidang pada 6 April 2017. mza/Ant/N-3

Tags
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment