Ketua MPR Mengusulkan Ambang Batas Parlemen 6-7 Persen | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 12 2020
No Comments
Penyederhanaan Parlemen | “Parliamentary Threshold” Harus Terus Ditingkatkan

Ketua MPR Mengusulkan Ambang Batas Parlemen 6-7 Persen

Ketua MPR Mengusulkan Ambang Batas Parlemen 6-7 Persen

Foto : ISTIMEWA
Bambang Soesatyo, Ketua MPR
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen, semua pihak harus sinergis mendorong angka ambang batas parlemen terus ditingkatkan.

 

JAKARTA - Ketua MPR, Bambang Soesatyo (Bamsoet), menyetujui dengan ide menaikkan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebagai salah satu cara untuk menyederhanakan jumlah partai politik di parlemen. Ambang batas parlemen tersebut diusulkan menjadi 6-7 persen.

“Kalau di Pemilu 2019, sebesar empat persen maka saya mengusulkan 6-7 persen ke depan. Itu usulan yang sangat bagus menurut saya. Saya akan mengusulkan kepada Partai Golkar agar mengusulkan parliamentary threshold di Pemilu 2024 sebesar 7 persen,” kata Bamsoet, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (14/1).

Menurut Bamsoet, sudah seharusnya dari waktu ke waktu ambang batas parlemen ditingkatkan agar tidak terjadi “ledakan” jumlah partai politik yang lolos di parlemen. Dia meyakini kalau parliamentary threshold ditingkatkan maka tidak akan membuat suara rakyat hangus dalam Pemilu.

“Kalau parliamentary threshold sebesar 0 persen maka akan ada puluhan parpol di parlemen. Dengan jumah partai yang banyak maka tidak akan efektif mencapai suatu keputusan untuk kepentingan rakyat,” ujarnya.

Sebelumnya, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I PDIP telah menghasilkan sembilan rekomendasi, salah satunya tentang ambang batas 5 persen DPR. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, di sela Rakernas, di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Minggu (12/1) mengatakan, Rakernas I PDIP 2020 merekomendasikan kepada DPP Partai dan Fraksi DPR PDIP untuk memperjuangan perubahan UU Pemilu untuk mengembalikan Pemilu Indonesia kembali menggunakan sistem proporsional daftar tertutup.

Secara Berjenjang

PDIP ingin meningkatkan ambang batas parlemen dari saat ini 4 persen menjadi 5 persen dan PDIP ingin ada parliamentary threshold di DPRD provinsi dan kabupaten/kota. “Peningkatan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5 persen DPR, 4 persen DPRD Provinsi, dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota),” katanya.

Selain itu, kata Hasto, perubahan district magnitude (3-10 kursi untuk DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota dan 3-8 Kursi untuk DPR) serta memoderasi konversi suara menjadi kursi dengan Sainte Lague Modifikasi dalam rangka mewujudkan Presidensialisme dan Pemerintahan efektif, penguatan serta penyederhanaan sistem kepartaian serta menciptakan pemilu murah.

Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Arsul Sani menilai ambang batas parlemen di angka empat persen sudah cukup ideal. PPP menginginkan ambang batas tersebut tidak perlu dinaikkan.

“Ambang batas parlemen menjadi syarat yang ikut Pemilu untuk lolos ke parlemen. Nah, ketika dia ikut Pemilu dengan ambang batas yang tinggi, padahal dia punya suara yang substansial maka akan lebih banyak suara yang tidak terwakili di parlemen akibat tingginya ambang batas,” tutur Arsul.

Dia menuturkan PPP terbuka untuk menerima sistem Pemilu kembali ke sistem proporsional tertutup. “Tentu dengan plus plus. Bukan maunya seperti dulu proporsional tertutup yang dapat menimbulkan tuduhan oligarki partai dari elemen masyarakat sipil,” ungkap Arsul.

Oleh karena itu, Arsul mengusulkan pembuatan undang-undang Pemilu yang mengatur hingga indikator rekrutmen demokratis. Hal ini bisa minimalisasi tindakan oligarki partai politik, dengan menetapkan syarat-syarat untuk calon sesuai dengan nomor urut tertentu. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment