Koran Jakarta | December 16 2017
No Comments
RUU Pemilu

Keterlibatan Wanita Perlu Diperkuat dalam Politik

Keterlibatan Wanita Perlu Diperkuat dalam Politik

Foto : Koran Jakarta/M Fachri
Peran Perempuan - Anggota Pansus RUU Pemilu Hetifah Sjaifudian (kiri) bersama Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini (tengah), dan Ketua Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Dwi Septiawati menjadi pembicara dalam Dikusi Dialektika Demokrasi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/4).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Pemilu, Hetifah Sjaifudian mengatakan saat ini Indonesia perlu ada penguatan agar kaum wanita mendapat kesempatan lebih luas untuk berperan di bidang politik bangsa ini. “Indonesia membutuhkan lebih banyak perempuan potensial untuk masuk di dalam dunia politik dan kebijakan publik. Yaitu mereka yang memiliki kompetensi kepedulian, dan integritas,” kata Hetifah dalam diskusi di Gedung Nusantara III, Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (20/4).

Menurut dirinya, bilamana keterlibatan perempuan lebih banyak berperan dalam bidang politik, Hetifah mengaku yakin produk-produk kebijakan yang dihasilkan akan jauh lebih baik bagi rakyat. “Jika jumlah Politisi wanita di Parlemen cukup signifikan, kehadirannya akan mewarnai dan mempengaruhi proses kerja dan penyusunan undang-undang ketika kebijakan dibuat dan tentu hasilnya,” paparnya. Menurutnya, yang menyebabkan minimnya kaum wanita terjun ke politik ialah partai politik belum memberi ruang lebih luas untuk ikut berperan pada panggung tersebut.

“Partai politik sebagai sumber rekrutmen kader dan pemimpin juga belum sepenuhnya siap membuka ruang dan memberi afirmasi agar perempuan bisa mengejar ketertinggalannya,” terang Hetifah. Dirinya berharap RUU Pemilu yang sedang dibahas oleh pihaknya, akan menciptakan keseimbangan peran serta wanita di dunia politik karena dalam pembahasan undang undang tersebut telah memasukkan daftar inventaris masalah terkait kesetaraan gender.

Sementara Direktur Eksekutif Perludem, Titi Angraini menegaskan, keterwakilan perempuan sampai kuota 30 persen tetap diperlukan agar DPR mampu menghasilkan produk legislasi pro perempuan. Titi memaparkan, berdasarkan studi Perserikatan Bangsa- bangsa angka 30 persen adalah angka minimal untuk mempengaruhi terbentuknya sebuah kebijakan. ”Jadi ketika ada voting, 30 persen adalah angka yang punya pengaruh, kalau hanya 18 persen dari sisi jumlah sulit.

Belum lagi peran dari fraksi dan partai sangat kuat,” ujarnya. Titi mencontohkan Nurul Arifin sebagai salah satu mantan anggota parlemen perempuan sangat vokal soal kepentingan perempuan. Suara perempuan yang vokal ini, penting ketika pengambilan keputusan tetap tidak boleh menyimpang dari keputusan yang diambil fraksi. Senada dengan Hetifah, Titi mengatakan keterwakilan perempuan di parlemen bukan hanya sekadar jumlah, tapi juga perspektif dari partai politik terhadap isu kesetaraan gender. Menurutnya, partai politik masih lemah terkait isu tersebut. fan/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment