Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments
Sengketa Pilpres

Keterangan Saksi Pemohon Banyak yang Tidak Relevan

Keterangan Saksi Pemohon Banyak yang Tidak Relevan

Foto : ANTARA/HAFIDZ MUBARAK A
BELUM BISA DIVERIFIKASI - Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) menunjukan sebagian bukti pihak pemohon yang belum bisa diverifikasi saat sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilpres 2019 di Gedung MK, Jakarta, Rabu (19/6).
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Sebagian besar keterangan saksi yang dihadir­kan tim kuasa hukum Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno pada Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa pemilihan presiden (Pilpres) 2019 banyak yang ti­dak relevan sehingga mudah dipatahkan oleh Komisi Pemi­lihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Bahkan, kesaksian man­tan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu, berlangsung kurang dari 20 menit karena terkesan hanya menjelaskan definisi pejabat BUMN, bukan fakta kecurangan pilpres. Se­lain itu, seorang saksi yang te­lah didaftarkan, yakni aktivis hak asasi manusia, Haris Azhar, menolak bersaksi.

Pada sidang di Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Rabu (19/6), seharusnya dihadirkan 15 saksi, namun pada perkem­banganya hanya 14 saksi dan dua saksi ahli.

Sejumlah saksi yang diturun­kan pemohon tampak kesulitan mempertahankan kesaksiannya dari pertanyaan termohon dan hakim MK. Seperti saksi per­tama, relawan IT BPN, Agus Maksum, yang tidak bisa me­mastikan temuan NIK dan KTP yang mencurigakan ke lapangan atau tidak. Demikian pula saksi Idham Amiruddin yang bersaksi adanya NIK siluman, namun ti­dak tahu jika di provinsi yang ditemukan kejanggalan justru dimenangkan pasangan Prabo­wo-Sandi.

Sementara itu, berkali-kali hakim konstitusi Aswanto dan I Dewa Gede Palguna menegur saksi Agus Maksum supaya ti­dak berpendapat dan cukup menjawab singkat serta jelas seluruh pertanyaan yang diaju­kan. Namun, sering kali Agus justru memaparkan hal yang dinilai tidak perlu oleh penan­ya dan memberikan pendapat.

Selain itu, saksi staf IT politisi Gerindra, Fadli Zon, yang ber­nama Hermansyah malah men­jelaskan tentang Situng KPU lemah karena tidak mencatat alamat IP (internet protocol) dari orang yang menginput data. Pa­dahal, Situng hanyalah sistem hitung cepat untuk transparansi kepada publik yang bisa ber­ubah sesuai data yang masuk.

Menanggapi hal itu, ke­tua tim kuasa hukum Jokowi- Ma’ruf Amin, Yusril Ihza Ma­hendra, berpendapat bahwa saksi yang dihadirkan oleh pe­mohon bernama Agus Maksum, pada dasarnya tidak menerang­kan apa pun. “Sebenarnya saksi tadi tidak menerangkan apa pun, apalagi keterangannya tadi campur aduk antara saksi de­ngan ahli,” ujar Yusril.

Tidak Siap

Sementara itu, Koordina­tor Komite Pemilih Indonesia (TePI), Jeirry Sumampouw, mengatakan apa yang terjadi dalam sidang lanjutan gu­gatan hasil pilpres menunjuk­kan kubu Prabowo tidak siap menggugat. Setidaknya itu bisa dilihat dari kelengkapan ad­ministrasi yang terkait dengan bukti dokumen yang tak bisa dihadirkan kubu Prabowo. Di­tambah dengan penolakan Ha­ris Azhar menjadi saksi.

“Saya kira, penolakan Haris Azhar menjadi saksi menun­jukkan bahwa memang tak ada komunikasi dan koordinasi yang baik antara tim hukum dan saksi yang akan dihadir­kan,” kata Jeirry. ags/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment