Keserentakan Pemilu Nasional Sebaiknya Dihapus | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
No Comments
Pesta Demokrasi I Masyarakat Hanya Fokus pada Pilpres

Keserentakan Pemilu Nasional Sebaiknya Dihapus

Keserentakan Pemilu Nasional Sebaiknya Dihapus

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Untuk mencegah agar tidak terulang banyaknya penyelenggara pemilihan yang meninggal seperti pada Pemilu 2019, hendaknya keserentakan pesta demokrasi dihapus.

JAKARTA – Berkaca dari Pemilu 2019 lalu, keserentakan pemilu nasional hendaknya segera dihapuskan. Hal itu mesti dilakukan karena pemilu lalu menimbulkan polemik hingga menimbulkan banyak korban jiwa. Jika pada Pemilu 2024 di hadapkan dengan keserentakan pemilu nasional dan daerah, akan menimbulkan korban yang masif.

“Pemilu serentak kemarin juga membuat kurang lebih 500 penyelenggara pemilihan yang menjadi korban. Artinya, penyelenggara pemilu tidak siap untuk menghadapi hal itu,” kata Direktur Indopolling Network, Wempy Hadir kepada Koran Jakarta, Jumat (14/2).

Dengan persiapan yang panjang hingga tahun 2024, Wempy berharap DPR, pemerintah, dan penyelenggara pemilu dapat mempertimbangkan pemisahan pemilu.

Kemudian, dia berharap dilakukan pemisahan dengan jeda satu atau dua tahun. Dia optimistis dengan pemisahan dalam jeda waktu tersebut, pemilu akan menjadi lebih efisien.

Sebab, pesta demokrasi Indonesia pernah melalui pemisahan pemilu eksekutif-legislatif dan diberi jeda beberapa lama. Wempy menilai sistem tersebut lebih baik daripada sistem keserentakan Pemilu 2019.

 

Fokus pada Pilpres

 

Wempy menilai pemisahan pemilu eksekutif-legislatif lebih baik daripada nasionaldaerah. Sebab, menilik Pemilu 2019 lalu, pemilih lebih banyak fokus pada pemilihan presiden (Pilpres) daripada pemilihan legislatif (Pileg). “Orang hanya fokus Pilpres. Justru kelihatannya orangorang yang terpilih di parlemen itu tidak maksimal menurut saya. Padahal, tugas DPR itu sangat penting untuk mengawasi pemerintah,” tegas Wempy.

Hal sedikit berbeda disampaikan Kepala Pusat Penelitian Politik LIPI, Firman Noor. Menurut dia, pemisahan pemilu serentak nasional dan daerah lebih baik diberi jeda waktu hanya beberapa bulan saja. Jika terlalu lama, spirit pemilu pada masyarakat akan memudar.

Pemisahan dengan jeda waktu tersebut tidak menjadi masalah bila partai politik dan peserta pemilu mulai mendekatkan diri kepada masyarakat dari sejak dini.

“Oleh karena itu, peserta pemilu tidak hanya memanfaatkan periode kampanye saja untuk mendekati masyarakat. Pada dasarnya saya setuju dengan adanya jeda waktu. Namun, menurut saya, masih dalam tahun yang sama dengan jeda yang cukup panjang yaitu delapan bulan,” ucap Firman.

Terkait kesiapan masyarakat dalam proses pemilu, Firman menilai pemisahan pemilu dengan jeda waktu berapapun tidak akan menghindari potensi kegaduhan. Sebetulnya tidak harus jeda dua tahun agar masyarakat siap berkontestasi.

 

dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment