Koran Jakarta | December 16 2018
No Comments

Keseimbangan Primer APBN

Keseimbangan Primer APBN

Foto : koran jakarta/ones
A   A   A   Pengaturan Font

Oleh DR Haryo Kuncoro, SE, MSi

Palu sudah diketok DPR. Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 yang diajukan pemerintah, per 31 Oktober 2018 diformalisasi menjadi Undang-Undang APBN yang akan berlaku mulai tahun depan. Sifat optimistis sekaligus konservatif mewarnai APBN 2019 dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi baik domestik maupun global.

Optimisme tersirat dari asumsi pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan 5,3 persen dan inflasi sebesar 3,5 persen. Sementara itu, nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika Serikat (AS) diasumsikan 15.000 rupiah. Ciri kehati-hatian tecermin dari asumsi suku bunga Surat Perbendaharaan Negara tenor 3 bulan sebesar 5,3 persen dan harga minyak mentah (Indonesian Crude Price) sebesar 70 dollar AS/ barel. Sementara itu, produksi minyak dan gas bumi masing- masing 775.000 barel per hari dan 1,25 juta barel setara minyak per hari.

Dengan asumsi tadi, pendapatan negara diproyeksikan sebesar 2.165,1 triliun rupiah dan anggaran belanja sebesar 2.461,1 triliun. Belanja lebih tinggi dari penerimaan memperlihatkan APBN 2019 didesain ekspansif. Ekspansi fiskal sayangnya harus dibayar dengan defisit. Defisit anggaran tahun depan dipatok sebesar 296 triliun atau 1,84 persen dari produk domestik bruto (PDB). Angka ini masih lebih rendah dari outlook defisit APBN 2018 sebesar 314,2 triliun atau 2,12 persen terhadap PDB. Artinya, tensi ekspansi mulai mengendor.

Dengan defisit menurun, pemerintah tampaknya hendak mengirim sinyal atas komitmen kuat untuk menciptakan APBN yang sehat dan berkelanjutan. Dalam pandangan pemerintah, APBN yang sehat menjadi prasyarat agar bisa optimal berkontribusi pada kinerja ekonomi makro.

Rasio defisit terendah sejak lima tahun terakhir sekaligus untuk meredam polemik seputar utang negara. Pemerintah bisa saja tetap merasa nyaman dengan berlindung di balik alasan, utang yang tahun ini mencapai 4.300 triliun adalah akumulasi dari warisan masa lalu, tanpa terpanggil mengurangi.

Upaya pemerintah mulai mengurangi utang menghadapi banyak kendala. Dalam tataran teoretis, utang negara akan berkurang jika APBN tidak lagi defisit. Proposisi ini agaknya masih sulit dipenuhi karena kebutuhan fiskal masih lebih tinggi dari kapasitasnya.

Lagi pula, APBN disusun dengan menetapkan terlebih dulu besaran belanja daripada penerimaannya. Dengan pagu belanja ini, pemerintah mencari sumber penerimaan. Artinya, belanja itu pasti, sedangkan penerimaan belum pasti. Maka, defisit APBN masih wajar, toh UU Keuangan Negara mentolerir eksistensinya.

Kalaupun masih tetap ada defisit dan hendak ditutup dengan utang, maka utang pada tahun berjalan tidak boleh melebihi angka defisit.

Syarat ini juga masih berat dipenuhi APBN. Penarikan utang tahun berjalan senantiasa lebih tinggi dari nilai defisit, terutama tatkala dihadapkan pada kekurangan penerimaan (shortfall) perpajakan. Syarat ketiga, utang harus dialokasikan untuk membiayai belanja produktif. Imbasnya, stimulasi ekonomi tercipta melalui mekanisme multiplier effect. Aktivitas ekonomi sektoral dan regional yang menjadi turunannya akan terangkat. Akhirnya, aktivitas ekonomi menghasilkan penerimaan negara dari sektor pajak dan nonpajak.

Pertumbuhan

Intinya, rasio utang akan menurun jika pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dari pertumbuhan utang. Lagi-lagi, prasyarat ini agak sulit terwujud. Pertumbuhan ekonomi nasional masih stagnan seputar 5 persen.

Sementara itu, konsumsi rumah tangga sebagai komponen terbesar pembentukan PDB tidak banyak berubah. Dengan kondisi demikian, sebagian utang baru niscaya akan digunakan untuk membayar bunga dan pokok utang, sehingga rasio utang tetap saja naik. Kenaikan rasio utang mengisyaratkan risiko gagal bayar (default) yang lebih tinggi. Ini kemudian menuntut suku bunga lebih tinggi untuk memperoleh utangan baru.

Konsekuensinya, kenaikan suku bunga utang jadi lebih kencang daripada pertumbuhan ekonomi. Kecenderungan ini mendekati kenyataan. Suku bunga acuan AS sudah naik tiga kali dan masih akan naik satu kali lagi sisa tahun ini. Demikian pula, suku bunga BI repo rate naik 150 basis poin sepanjang tahun.

Pada saat bersamaan, nilai tukar rupiah terhadap dollar AS tengah terdepresiasi. Akibatnya, jumlah utang yang harus dibayar (jika dinilai dalam rupiah) meningkat tajam. Implikasinya, tanpa kenaikan kuantitas utang pun, beban utang luar negeri dan domestik sudah kian berat.

Ujung-ujungnya, neraca keseimbangan primer (primary balance), yakni total penerimaan negara dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang, bersaldo minus. Sempitnya ruang gerak APBN membuat kebijakan fiskal dalam menjalankan fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi menjadi kurang efektif.

Dengan konfigurasi problematika tersebut, pengendalian defisit APBN 2019 sampai pada level yang relatif rendah, tetap harus diapresiasi. Tanpa ada inisiasi ‘keberanian’ untuk memangkas defisit demi merawat keseimbangan primer, selama itu pula APBN akan berkutat pada persoalan stimulasi dan sustainabilitas.

Harus diakui, pemerintah tidak sedang dihadapkan pada banyak pilihan kebijakan. Imbal korban (trade-off) senantiasa terjadi. Hasrat untuk mengakselerasi perekonomian melalui kenaikan belanja mengharuskan APBN defisit.

Sebaliknya, pengurangan defisit agar utang terpelihara pada level yang aman menyaratkan penerimaan yang jauh lebih tinggi.

Ke depan, isu utama APBN adalah konsistensi. Pemangku kepentingan menantikan postur APBN yang mampu membuat necara keseimbangan primer agar tidak bersaldo negatif, syukur-syukur positif. Dalam kalkulasinya, keseimbangan primer akan nol jika defisit hanya sebesar 1 persen dari PDB. Harapan ini semoga terwujud di APBN 2020. 

Penulis Dosen Fakultas Ekonomi UNJ, Doktor Ilmu Ekonomi Lulusan PPs-UGM Yogyakarta

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment