Koran Jakarta | November 18 2017
No Comments
Usaha Pergadaian

Kesadaran Gadai Berizin Masih Rendah

Kesadaran Gadai Berizin Masih Rendah

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menilai kesadaran pelaku usaha Pergadaian swasta untuk mengajukan permohonan izin atau pendaftaraan masih rendah. Hingga saat ini baru ada tiga perusahaan pergadaian swasta yang berisin usaha dana enam perusahaan mendapatkan tanda terdaftar.

Kepala Eksekutif Pengawas Industri Keuangan Non Bank (IKNB) OJK, Firdaus Djaelani mengungkapkan ada sembilan pergadaian swasta yang sedang mengajukan permohonan perizinan atau pendaftaran. Mereka terdiri dari tujuh pemohon yang mengajukan permohonan izin usaha dan dua pemohon mengajukan pendaftaran.

“Kami imbau pelaku usaha pergadaian swasta segera mengajukan permohonan izin atau pendaftaran tanpa menunggu batas akhir jangka waktu pendaftaran (29 Juli 2018),” kata Firdaus, di Jakarta, Senin (17/7).

Menurutnya, jika terdapat pelaku usaha pergadaian swasta belum mendapatkan izin atau terdaftar setelah batas waktu yang ditentukan berakhir, OJK akan bekerja sama dengan pihak berwajib dan instansi terkait untuk melakukan proses penegakan hukum. Ketentuan mengenai hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian.

 

Cegah Penyelewengan

 

Firdaus menambahkan, salah satu tujuan utama pengaturan dan pengawasan usaha Pergadaian adalah untuk menciptakan industri pergadaian yang sehat, memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha Pergadaian, dan perlindungan bagi konsumen. Selain itu, pengaturan dan pengawasan usaha pergadaian sangat diperlukan dalam mencegah penyelewengan untuk melakukan pencucian uang, pendanaan terorisme, atau kejahatan lainnya.

“Tentunya ini nanti akan mempermudah kita dalam rangka pengawasan,” kata dia. Menurut Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non- Bank (IKNB) OJK Edy Setiadi, Syarat perizinan usaha gadai ini hanya berlaku untuk swasta. Bagi usaha gadai yang dimiliki pemerintah, seperti PT Pergadaian (Persero) dibebaskan dari syarat perizinan, karena telah lama beroperasi di Indonesia. 

 

ahm/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment