Kerusakan Alam di Konawe Utara | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 10 2019
No Comments
PERSPEKTIF

Kerusakan Alam di Konawe Utara

Kerusakan Alam di Konawe Utara

Foto : ANTARA/Oheo Sakti
Foto udara kondisi banjir bandang yang merendam rumah warga di Kecamatan Asera, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, Selasa (11/6/2019). Ribuan rumah warga di 5 desa di 3 kelurahan di Kecamatan Asera terendam banjir bandang sampai saat ini, dan data BPBD Konawe Utara menyebutkan khusus di Desa Tapuwatu seluruh rumah tenggelam.
A   A   A   Pengaturan Font

Hujan deras yang mengguyur wilayah Konawe Utara, Sulawesi Tenggara, sejak Sabtu (8/6) hingga Minggu (9/6), telah menyebabkan puluhan desa terendam banjir dan terisolasi.

Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), ada 38 desa, tiga kelurahan, dan enam kecamatan yang terendam banjir bandang. Tak hanya itu, 185 rumah warga hanyut, 1.235 unit rumah terendam banjir dan 5.111 jiwa dari 1.420 kepala keluarga mengungsi akibat banjir di wilayah itu. Kerusakan juga dialami di sektor pertanian, mencakup lahan sawah 970,3 hektare, lahan jagung 83,5 hektare, dan lainnya 11 hektare.

Sektor perikanan, terutama tambak seluas 420 hektare, juga menanggung akibatnya. Hingga Jumat (14/6), masih ada empat kecamatan yang terisolasi akibat banjir di wilayah itu. Penderitaan warga Konawe Utara tampaknya belum akan berakhir, apalagi menurut BMKG, hujan diprediksi masih turun di daerah tersebut hingga 15 Juni.

Banjir yang terjadi di Konawe Utara ini tidak terlepas dari ulah manusia yang secara serakah melakukan eksploitasi terhadap alam. Bencana ini seolah–olah menjadi petunjuk nyata betapa dahsyat dampak praktik korupsi terhadap kerusakan alam di wilayah itu.

Dalam tiga tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkap kasus korupsi izin pertambangan di Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Mahkamah Agung melalui putusan kasasinya pada 5 Desember 2018 bahkan telah menjatuhkan hukuman terhadap Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam selama 12 tahun penjara.

Nur Alam terbukti korupsi dalam penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) pada Agustus 2016. Dalam kasus ini, negara rugi 4,3 triliun rupiah. Pada Oktober 2017, mantan Bupati Konawe Utara, Aswad Sulaiman, juga menjadi tersangka korupsi terkait izin pertambangan nikel. Negara dirugikan hingga 2,7 triliun rupiah akibat obral izin ini.

MA memvonis Aswad enam tahun penjara. Kini, izin tambang yang diberikan tanpa perhitungan oleh pejabat daerah tersebut telah merusak kawasan itu. Banjir yang melanda Sulawesi Tenggara, terutama di Konawe, sangat berhubungan erat dengan praktik alih fungsi lahan dan kawasan hutan di bagian hulu.

Alih fungsi lahan kemudian dimanfaatkan untuk aktivitas pertambangan. Ada 75 izin usaha pertambangan di Konawe Utara. Izin itu diberikan tanpa mempertimbangkan daya dukung lingkungan. Aktivitas pertambangan ini telah menghancurkan kawasan hutan, dan merusak daerah aliran sungai, terutama di kawasan hulu.

Intensitas hujan yang tinggi menjadi kombinasi banjir besar tahun ini di Konawe Utara. Yang lebih memprihatinkan adalah pemerintah daerah menganggap izin tambang itu sebagai andalan sumber pendapatan daerah. Padahal ditilik lebih dalam, sektor ini tidak signifikan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Karena itu, tidak ada pilihan lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara, yakni hentikan seluruh aktivitas pertambangan di provinsi itu. Kemudian, lakukan audit untuk mengetahui praktik pertambangan yang merusak lingkungan. Pemerintah daerah harus tegas. Pemerintah daerah jangan menjadi bagian dari masalah yang menimbulkan kerusakan alam dan penderitaan bagi warga Sulawesi Tenggara.

Masyarakat lokal di Sulawesi Tenggara tidak pernah diam melihat kondisi daerahnya selama ini. Sejumlah unjuk rasa pernah dilakukan untuk memprotes praktik pertambangan di sana. Namun, nampaknya aksi tersebut kurang banyak menarik perhatian di tingkat nasional. Kini, ketika terjadi banjir besar yang meluluhlantakkan sejumlah desa di provinsi itu, baru semua orang tersadar atas kerusakan lingkungan di daerah itu.

Apalagi banjir bandang yang terjadi di Konawe Utara ini membawa sedimen lumpur dari gunung, dari area tambang nikel di hulu dan menyapu daerah hilir, tempat mayoritas penduduk bermukim. Yang harus dipahami bersama adalah ketika bencana besar datang sebagai dampak praktik tambang itu, masyarakatlah yang menanggung akibat paling buruk.

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment