Keputusan Pemakzulan Bupati Jember Akan Diuji Dulu di Mahkamah Agung | Koran Jakarta
Koran Jakarta | August 13 2020
No Comments
Dosen Hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Muhammad Imam Nasef, tentang Pemakzulan Bupati Jember

Keputusan Pemakzulan Bupati Jember Akan Diuji Dulu di Mahkamah Agung

Keputusan Pemakzulan Bupati Jember Akan Diuji Dulu di Mahkamah Agung

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat di DPRD Jember, tujuh fraksi di DPRD Jember sepakat memakzulkan Bupati Jember, Faida. Faida dimakzulkan karena dianggap telah melanggar sumpah janji jabatan dan melakukan pelanggaran serius terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

 

Salah satunya adalah Perbup Kedudukan, Susunan Organisasi Tata Kerja yang dikeluarkan Bupati Jember yang mengabaikan ketentuan. Akibat kebijakan itu, Kabupaten Jember tidak mendapatkan kuota CPNS dan P3K Tahun 2019.

Lalu, setelah sidang paripurna hak menyatakan pendapat yang me­mutuskan pemakzulan Bupati Jem­ber selesai, apa proses selanjutnya sampai pemakzulan itu bisa dilak­sanakan? Untuk mengupas itu lebih lanjut, Koran Jakarta berkesempatan mewawancarai Dosen Hukum Tata Negara Universitas Trisakti, Muham­mad Imam Nasef, di Jakarta. Berikut petikan wawancaranya.

Dalam sidang paripurna hak menyatakan pendapat, DPRD Jember sepakat untuk memak­zulkan Bupati Jember, Faida. Mungkin bisa diulas dari perspektif Hukum Tata Negara, setelah sidang DPRD ini proses pemakzu­lan kelanjutan bagaimana?

Dari perspektif hukum tata negara, memang ada ruang atau mekanisme untuk melakukan pe­makzulan bupati atau wali kota. Usul tersebut diajukan oleh anggota DPRD kabupaten atau kota dalam rapat paripurna yang dihadiri paling sedikit 3/4 dari jumlah anggota dengan kuo­rum 2/3 dari jumlah anggota.

Nah, sekarang perlu dicek dulu apakah judul pemakzulan Bupati jember tersebut sudah memenuhi ketentuan kuorum sebagaimana diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam sidang itu, tujuh fraksi di DPRD Jember sepakat memak­zulkan Bupati Jember. Artinya kuorum. Nah, setelah ini proses selanjutnya apa?

Ya kalau itu kuorum, maka proses selanjutnya usul DPRD itu wajib diuji terlebih dahulu oleh Mahkamah Agung dalam jangka waktu 30 hari. Kalau putusan MA yang bersifat final dan mengikat itu menyatakan pendapat DPRD terkait usulan itu terbukti, maka DPRD mengusulkan pemberhentikan kepada gubernur untuk diter­uskan kepada Menteri. Nah, Menteri dalam hal ini Menteri Dalam Negeri yang berwenang member­hentikan Bupati Jember.

Kalau usulan DPRD yang telah disetujui oleh Mahkamah Agung ini, misalnya tidak meneruskan ke Mendagri, itu bagaimana?

Kalau Gu­bernur tidak meneruskan usul itu, Mendagri bisa langsung memberhentikan Bupati Jember tanpa usulan Gubernur. Jadi terkait pemberhentian bupati atau wali kota, ujungnya yang berwenang adalah Mendagri bukan Gubernur.

Dalam UU Pemda itu sendiri sebenarnya diatur tidak kriteria atau jenis pelanggaran yang bisa memakzulkan kepala daerah?

Ada diatur di Pasal 78 Ayat (2), salah satunya melang­gar sumpah atau janji jabatan, sebagainana dituduhkan kepada Bupati Jember.

Lebih jelasnya, Pasal 78 Ayat (2) UU Pemda itu berbunyi: Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhen­tikan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf c karena:

a. Perakhir masa jabatannya,

b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau ber­halangan tetap secara berturut-turut selama 6 (enam) bulan,

c. dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan kepala daerah/wakil kepala daerah,

d. tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b,

e. melanggar larangan bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, dan huruf j,

f. melakukan perbuatan tercela,

g. diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan,

h. menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalo­nan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau

i. mendapatkan sanksi pember­hentian.

Nah sekarang, tinggal MA nanti membuktikan benar tidak si Bupati itu telah melanggar sumpah atau janji jabatan. Sebab, Pasal 80 Ayat (1) huruf a UU Pemda menyatakan: Pemberhentian kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf c, huruf d, huruf e, dan/atau huruf f dilaksanakan dengan ketentuan: a. pemberhentian ke­pala daerah dan/atau wakil kepala daerah diusulkan kepada Presiden untuk gubernur dan/atau wakil gu­bernur serta kepada Menteri untuk bupati dan/atau wakil bupati atau wali kota dan/atau wakil wali kota berdasarkan putusan Mahkamah Agung atas pendapat DPRD bahwa kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah dinyatakan melang­gar sumpah/janji jabatan, tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan/atau wakil kepala dae­rah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b, atau melanggar larangan bagi kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah seb­agaimana dimaksud dalam Pasal 76 Ayat (1), kecuali huruf c, huruf i, huruf j, dan/atau melakukan perbuatan tercela. agus supriyatna/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment