Kenaikan Ambang Batas Parlemen Menuntut Parpol Kerja Keras | Koran Jakarta
Koran Jakarta | February 20 2020
No Comments
Penyederhanaan Parlemen | Idealnya Indonesia Cukup dengan 3-5 Partai

Kenaikan Ambang Batas Parlemen Menuntut Parpol Kerja Keras

Kenaikan Ambang Batas Parlemen Menuntut Parpol Kerja Keras

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Semua pihak hendaknya mendukung upaya penyederhanaan parlemen dengan jumlah partai yang tidak terlalu banyak.

 

JAKARTA - Kenaikan am­bang batas parlemen (parlia­mentary threshold) menjadi tantangan secara terbuka bagi partai politik (Parpol) untuk bekerja maksimal. Kenaik­an ini sekaligus menjadi ujian bagi kader-kader partai untuk bekerja secara nyata dan hasil­nya benar-benar dirasakan masyarakat.

“Seringkali partai bekerja lima tahun sekali saat menje­lang pemilu. Jadi, menaikkan ambang batas parlemen ini adalah tantangan, khususnya kepada partai kecil dan non­parlemen untuk bekerja se­rius, supaya mereka lolos ke Senayan,” kata pengamat po­litik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Adi Pray­itno kepada Koran Jakarta, Minggu (19/1).

Selain itu, tambah Adi, ke­naikan ambang batas parle­men pun dapat menjadi upaya penyederhanaan partai politik di parlemen. Hal itu dapat me­mudahkan pembacaan peta politik di Indonesia dan dina­mika politik akan mudah dine­gosiasi.

Menurut Adi, ini seba­gai upaya yang bagus, supaya partai yang lolos ke DPR tidak terlampau banyak seperti se­karang. Dengan terlampau ba­nyaknya partai itu seringkali membuat dinamika politik su­sah untuk ditebak, mana yang oposisi, mana yang pemerin­tah. Itu tidak jelas.

Kenaikan ambang batas parlemen jika direalisasikan akan memunculkan pro dan kontra. Pihak yang setuju ter­hadap kenaikan ambang batas parlemen adalah partai mene­ngah ke atas karena mereka ya­kin dapat melampaui ambang batas. “Sementara partai kecil dan nonparlemen akan me­nolak karena ambang batas 5, 6, 7 persen itu dianggap mem­bunuh kesempatan mereka lolos ke Senayan. Kira-kira apa yang terbaik tentu bagaimana cara pandangnya,” ucap Adi.

Sistem Politik

Pengamat politik Universi­tas Indonesia, Ade Reza Hari­yadi mengatakan jika banyak partai politik yang lolos ke parlemen maka sistem politik akan menjadi tidak efektif dan efisien. Hal itu dapat membuat pembiayaan politik semakin besar.

“Pendanaan partai tidak bersumber dari pembiayaan mandiri dan tergantung dari sumber daya yang diperoleh dari negara. Kemudian, de­ngan kenaikan ambang batas parlemen akan menghentikan pembentukan partai baru,” kata Ade.

Menurutnya, jika sepakat dengan penerapan multipar­tai maka idealnya di Indonesia memiliki 3 sampai 5 partai. Ade meyakini dengan jumlah ter­sebut akan merepresentasikan karakteristik wilayah, ideologi politik, dan cukup memberi­kan alternatif yang beragam bagi masyarakat.

“Sepanjang mainstream politik yang beragam ini bisa direpresentasikan dan karak­teristik masyarakat yang bera­gam bisa direpresentasikan, mereka juga akan mewakili kepentingan masyarakat yang beragam. Dengan jumlah ter­sebut akan cukup demokratis dan representatif terhadap si­tuasi objektif dalam perpoliti­kan Indonesia,” ucap Ade.

Sebelumnya, kenaikan am­bang batas parlemen ini men­jadi salah satu rekomendasi PDIP dalam Rapat Kerja Na­sional I. Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto meng­usulkan kenaikan menjadi lima persen di DPR. “Pening­katan ambang batas parlemen sekurang-kurangnya 5 persen, pemberlakuan ambang batas parlemen secara berjenjang (5 persen DPR, 4 persen DPRD Provinsi, dan 3 persen DPRD Kabupaten/Kota),” kata Hasto.

Kemudian, Ketua Fraksi PKS DPR, Jazuli Juwaini menu­turkan PKS tidak keberatan de­ngan usulan kenaikan ambang batas parlemen menjadi lima persen. “Menurut PKS itu wa­jar, justru ambang batas parle­men di lima persen itu bagus,” tutur Jazuli. dis/N-3

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment