Koran Jakarta | July 20 2019
No Comments
Layanan Publik

Kemensos Tambah Layanan Kesejahteraan Sosial

Kemensos Tambah Layanan Kesejahteraan Sosial

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA - Kementerian Sosial (Kemensos) akan me­nambah layanan kesejahteraan sosial dengan mendirikan Sis­tem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) di setiap kota dan kabu­paten. Ditargetkan hingga 2024 akan mencapai 514 SLRT di se­luruh wilayah Indonesia. SLRT merupakan layanan satu pintu yang didirikan untuk mem­bantu masyarakat, khususnya prasejahtera.

“Tujuannya untuk meng­hubungkan dan memudahkan mereka dalam mengakses ber­bagai layanan perlindungan sosial dan penanggulangan ke­miskinan yang dikelola peme­rintah sesuai dengan kebutuh­an mereka,” kata Menteri Sosial (Mensos), Agus Gumiwang Kartasasmita, di Jakarta, Kamis (11/7).

Mensos menjelaskan SLRT mengintegrasikan informasi, data, dan layanan dalam satu tempat. Sekretariat SLRT men­jadi satu kesatuan dengan kantor dinsos kabupaten atau kota setempat. Kegiatan yang dilakukan meliputi identifikasi keluhan, rujukan dan pena­nganan keluhan, pencatatan kepesertaan dan kebutuhan program, pemutakhiran data kesejahteraan sosial, hingga integrasi informasi, data dan layanan.

“Dengan adanya layanan SLRT, warga cukup datang ke satu tempat untuk mengakses beragam layanan sosial dan perlindungan sosial menjadi lebih komprehensif,” ujar Agus.

Misalnya mengurus Kartu Identitas Kependudukan atau Akta Kelahiran, meminta infor­masi kepesertaan Program Ke­luarga Harapan (PKH) dan Ban­tuan Pangan Non Tunai (BPNT), atau ingin mengetahui bagai­mana cara mendapatkan Kartu Indonesia Pintar (KIP). “Semua dilayani dalam satu tempat da­lam satu waktu,” ujar Agus.

Beberapa wilayah yang te­lah sukses menerapkan SLRT, di antaranya Kabupaten Ban­dung, Kabupaten Sleman, Ka­bupaten Bantaeng, Kabupaten Sragen, Kabupaten Siak, Kabu­paten Musi Rawas, Kabupaten Kulonprogo, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, dan Kota Suka­bumi.

Terus Bertambah

Menurut Mensos, sejak di­luncurkan pada tahun 2016, jumlah SLRT terus bertambah. Tahun 2016 terdapat 50 SLRT di kabupaten/kota, pada tahun 2017 bertambah 20 kabupa­ten/kota, pada tahun 2018 se­banyak 60 SLRT didirikan, dan tahun 2019 akan bertambah 20 SLRT. Total terdapat sebanyak 150 SLRT di kabupaten/kota.

Kemensos, lanjutnya, mem­berikan dukungan anggaran melalui APBN untuk pendirian Sekretariat SLRT di kabupaten/ kota, pendirian dua Puskesos, 50 fasilitator SLRT, tiga orang Supervisor SLRT, satu orang Manajer SLRT. Untuk tingkat Puskesos, Kemensos memfa­silitasi satu orang Koordinator Puskesos dan dua orang pe­tugas front office.

“Setiap daerah dapat dapat mengajukan untuk ditumbuh­kan SLRT di wilayahnya. Ada pula beberapa wilayah yang kami anggap sudah siap. Ten­tunya ada kriteria yang harus dipenuhi untuk penentuan ka­bupaten/kota yang akan mene­rima SLRT,” tukas Agus.

Kriteria dimaksud adalah komitmen dan kesiapan peme­rintah daerah meliputi dukung­an anggaran dan kesiapan unit kerja terkait, penyiapan SDM, tingkat kemiskinan di daerah, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin atau jumlah Pe­merlu Pelayanan Kesejahtera­an Sosial (PPKS).

“Setiap daerah memiliki SLRT yang disesuaikan de­ngan kondisi wilayah ma­sing-masing. Misalnya di Ka­bupaten Sleman ada istilah Ngantar Paimah atau Antar Jemput Warga Miskin Sampai Ke Rumah. Di SLRT Kabupaten Bandung, ada Mobil Sisir Pen­didikan yang mengantar dan menjemput pelajar dari dan ke sekolah,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Jen­deral Pemberdayaan Sosial di­wakili Direktur Pemberdayaan Sosial, Perorangan, Keluarga dan Kelembagaan Masyarakat (PSPKKM), Bambang Mulyadi mengatakan untuk mendorong penyelenggaraan dan per­luasan SLRT maka secara reg­uler dilakukan pertemuan se­bagai sarana berbagi informasi dan pengalaman antar pemda. eko/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment