Koran Jakarta | June 27 2019
No Comments
Penegakan Hukum - Lapas Harus Dijamin Bebas dari Narkoba

Kemenkumham Jangan Sampai Terstigma Pelanggar HAM

Kemenkumham Jangan Sampai Terstigma Pelanggar HAM

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Sering terjadinya kekerasan di Lapas harus dicegah agar Kemenkumham tidak terstigma sebagai lembaga yang justru melanggar HAM.

 

JAKARTA – Jangan sampai Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) terstigma sebagai pelanggar HAM bagi para narapidana (napi) akibat gesekan antara sipir dan Napi di lembaga pemasyarakatan (lapas) dan rumah tahanan (rutan) akhir-akhir ini. Sanksi pidana ke napi lewat putusan pengadilan tidak perlu ditam­bah oleh perilaku-perilaku sipir yang arogan di lapas.

“Kekerasan dan tindakan sewenang-wenang para sipir tidak dibenarkan baik oleh nor­ma hukum maupun norma so­sial. Jangan tambahin hukuman mereka (napi) dengan perilaku arogan. Kemenkumham harus menjaga setiap individu di jaja­rannya tidak bertindak sebagai pelaku pelanggar HAM,” kata anggota Komisi Hukum DPR, Ahmad Sahroni, di Jakarta, Se­nin (13/5).

Sahroni meminta Men­kumham, Yasonna Laoly, mengambil langkah strategis mengevaluasi kinerja Dirjen Pemasyarakatan yang diang­gap tidak mumpuni menge­lola lapas sesuai filosofinya. Para personel di lapas bertugas membina, bukan sebaliknya menghukum para napi.

Hal tersebut disampaikan Sahroni setelah mencermati fe­nomena kekerasan yang terjadi antara sipir dan napi di lapas maupun rutan akhir-akhir ini, seperti yang terjadi di Lapas Nusakambangan dan Rutan Siak. Kekerasan di lapas tentu berkaitan dengan kapabilitas dan kompetensi Dirjen Pe­masyarakatan yang mengem­ban tanggung jawab mengelola lapas secara profesional dan manusiawi.

Revitalisasi Lapas

Terlebih Dirjen Pemasya­rakatan, Sri Puguh Utami, se­belumnya berjanji akan mere­vitalisasi lapas menjadi lebih profesional. Sebagaimana di­ketahui, insiden kebakaran Rutan Siak, Riau, baru-baru ini menjadi contoh buruknya ki­nerja Dirjen Pemasyarakatan. Kebakaran tersebut dipicu oleh perlawanan para tahanan terhadap sipir saat melakukan razia narkoba di dalam rutan.

Terkait hal itu, Sahroni me­nilai bahwa konflik di dalam lapas jangan melulu menitik­beratkan kesalahan kepada sipir atau kepala lapas, me­lainkan harus juga mencermati kemampuan manajerial pemimpinnya.

Lebih jauh, Sahroni me­mandang razia narkoba sebe­narnya tidak perlu dilakukan bila pejabat dan sipir lapas mampu menjamin wilayahnya terbebas dari narkoba. Yang menjadi persoalan, lapas atau rutan justru sebagai sumber pengendali narkoba. “Ada du­gaan pembiaran oleh oknum di lapas. Simbiosis mutualis terbangun harmonis. Beberapa kasus membuktikan fenomena tersebut,” tutur Sahroni.

Sejauh ini aparat kepolisi­an masih mencari sembilan napi yang kabur pascakerusu­han dan pembakaran di Rutan Kelas II B Siak di Kabupaten Siak Sri Indrapura, Riau. Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto, mengungkapkan sejauh ini masih ada sembilan napi yang masih dicari.

Sebelumnya, 153 Napi ka­bur dari Rutan Siak, Sabtu (11/5). Mereka kabur sete­lah membuat kerusuhan dan membakar bangunan Rutan Siak. Setelah kerusuhan ter­jadi, satu per satu napi ditang­kap petugas kepolisian. Para napi dipindahkan sementara ke Rutan Pekanbaru, Kampar, dan Bengkalis.

Wakil Kepala Polres Siak, Kompol Abdullah Hariri, me­ngatakan polisi memeriksa de­lapan tahanan Rutan Kelas II B Siak terkait insiden kerusuhan dan kebakaran yang terjadi pada Sabtu lalu. “Delapan ta­hanan kami periksa yang ter­indikasi memicu kerusuhan. Ini terkait penganiayaan, pe­nembakan, dan pembakaran,” katanya.

Kedelapan tahanan itu ber­ada di Polres Siak dan tidak ikut dievakuasi ke Rutan kabu­paten lain seperti diberlakukan kepada warga binaan lain. ion/Ant/N-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment