Koran Jakarta | May 30 2017
No Comments
Pengawasan Koperasi

Kemenkop Akui Ada KSP Berpraktik Rentenir

Kemenkop Akui Ada KSP Berpraktik Rentenir

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM mengakui bahwa masih banyak koperasi, khususnya koperasi simpan pinjam (KSP) yang berpraktik sebagai rentenir. Untuk itu, Kemenkop dan UKM melalui Deputi Pengawasan akan melakukan pengawasan secara berjenjang.

“Kami (Deputi Pengawasan) memang tidak bisa langsung memberikan sanksi, karena pemberian sanksi dilakukan oleh pihak pemprov atau kota/kabupaten dimana KSP tersebut beroperasi.

Tapi intinya, kami kegiatan seperti itu (rentenir) tidak boleh terjadi,” kata Deputi Pengawasan Kemenkop dan UKM, Suparno saat acara dialog dengan wartawan di Jakarta, akhir pekan lalu. Suparno mengakui bahwa praktik semacam itu ada di lapangan dan sedang dipetakan. “Laporan dari masyarakat banyak.

Dan kita akan cek. Jadi sejauh ini kami belum tahu jumlah pastinya,” kata dia. Ia mengungkapkan, jika ada perorangan yang melakukan kegiatan rentenir, itu merupakan tindakan pelanggaran hukum pidana yang penyelesaiannya dilakukan oleh kepolisian.

Namun, lanjutnya, jika ada pengurus koperasi yang melakukan kegiatan rentenir, itu melanggar aturan perkoperasian, pelanggaran pidana dan perdata. “Di sinilah tugas Deputi Pengawasan untuk melakukan teguran dan pembinaan kepada koperasi yang nakal itu.”

Suparno menegaskan, keberadaan Deputi Pengawasan bukan untuk mencari-cari alasan membubarkan dan mematikan koperasi. Selama sebuah koperasi masih berniat untuk sehat dan mengembagkan diri, Deputi Pengawasan akan melakukan pembinaan.

Dalam pengawasan terhadap koperasi, kata Suparno, pihaknya melakukan kerja sama dengan sejumlah instansi terkait, seperti dengan Pusat Pengawasan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dengan adanya kemitraan pengawasan ini, diharapkan koperasi akan lebih berkualitas dan bukan sebagai lembaga keuangan yang digunakan untuk praktek yang melanggar prinsip perkoperasian, apalagi untuk melakukan money laundering atau pencucian uang.

Sementara itu, terkait dengan kasus KSP Pandawa Mandiri Group, Depok, Jawa Barat yang diduga dalam operasinya menyalahi prinsip-prinsip perkoperasian, Suparno mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan teguran, sekaligus pembinaan.

KSP Pandawa, kata Suparno, memiliki itikad baik untuk memperbaiki operasionalnya, dan berjanji melangkapi dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai koperasi yang benar dan baik. “Mereka berjanji akhir November ini sudah selesai,” pungkasnya. cit/E-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment