Koran Jakarta | October 20 2019
No Comments
Pemerimaan Fiskal

Kemenkeu Yakin Dana Repatriasi Tak Keluar RI

Kemenkeu Yakin Dana Repatriasi Tak Keluar RI

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font

JAKARTA – Kementerian Keuangan optimistis dana repatriasi hasil amnesti pajak tidak akan keluar dari Indonesia karena pemerintah terus menggalakkan iklim investasi lebih baik. “Berbagai kebijakan, fasilitas percepatan, kemudahan perizinan bahkan pemberian perizinan melalui single submission,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Hadiyanto ketika hadir dalam Expo Profesi Keuangan 2019 di Jakarta, Selasa (8/10).

Dengan berbagai kebijakan itu, dia optimistis dana repatriasi yang diperkirakan mencapai sekitar 141 triliun rupiah yang sudah masuk akan tetap ada dan diinvestasikan di Indonesia. Dia juga menyebut pemerintah akan tetap memonitor dana repatriasi tersebut.

Pemerintah, lanjut dia, tidak ingin berandai-andai bahwa dana repatriasi hasil pengampunan pajak itu lari dari Tanah Air. “Jadi kami yakin (dana repatriasi) yang sudah masuk akan stay dan berinvestasi terus di Indonesia,” ucapnya.

Program amnesti pajak berlangsung mulai 1 Juli 2016 hingga 31 Maret 2017 atau selama sembilan bulan yang terbagi dalam tiga periode. Masing-masing periode dalam program amnesti pajak itu menawarkan tarif tebusan untuk repatriasi maupun deklarasi yang berbeda-beda.

 

Komitmen Rendah

 

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) sebanyak 956.793 wajib pajak mengikuti program tersebut dengan nilai harta deklarasi dalam negeri tercatat 3.676 triliun rupiah dan nilai harta deklarasi luar negeri tercatat sebesar 1.031 triliun rupiah. Selain itu, komitmen repatriasi pajak tercatat sebesar 147 triliun rupiah atau sekitar 14,7 persen dari target 1.000 triliun rupiah.

Program itu juga menampung realisasi uang tebusan mencapai 129 triliun rupiah dari total target penerimaan seluruhnya 165 triliun rupiah. Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 141/PMK.03/2016 tentang Pelaksanaan Undang- Undang No.16/2016 tentang Pengampunan Pajak.

Pada pasal 13 ayat 2 dalam PMK itu menyebutkan wajib pajak mengalihkan harta tambahan ke Indonesia melalui bank persepsi dan menginvestasikan dalam waktu paling singkat tiga tahun. 

 

Ant/E-10

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment