Kemenkeu Wajib Menagih Piutang Negara dari BLBI | Koran Jakarta
Koran Jakarta | September 19 2020
No Comments
Penegakan Hukum I Pembiaran Hak Tagih Jadi Preseden Buruk Penegakan Hukum

Kemenkeu Wajib Menagih Piutang Negara dari BLBI

Kemenkeu Wajib Menagih Piutang Negara dari BLBI

Foto : Sumber: Kementerian Keuangan – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

» Hanya Presiden yang bisa menghapus utang di atas 100 miliar rupiah dengan persetujuan DPR.

» Piutang BLBI tidak pernah ditagih tapi utang pajak pengusaha kecil diuber sampai ke liang kubur.

 

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mempunyai kewajiban hu­kum menagih piutang negara yang ber­asal dari penyaluran Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Kewajiban me­lakukan hak tagih tersebut tidak pernah dijalankan, padahal hak tagih itu masih aktif karena Presiden sampai saat ini ti­dak pernah menghapus piutang BLBI.

Direktur Eksekutif Center for Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi, me­ngatakan dalam Undang-undang No 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan ne­gara di Pasal 37 Ayat 2 poin c menyebut­kan bahwa piutang negara yang nilainya di atas 100 miliar rupiah hanya bisa di­hapus oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Piutang negara dari BLBI itu masih aktif dan harus ditagih karena Presiden belum pernah menghapusnya. Itu jelas kok disebutkan di Undang-Undang Per­bendaharaan Negara dan itu menjadi ke­wajiban Menkeu menagihnya. Kenapa se­lama ini tidak ditagih,” kata Uchok ketika dihubungi Koran Jakarta, Jumat (11/9).

Menurutnya, jika dikatakan ke­wajiban para debitur itu sudah selesai karena mereka mengantongi Surat Ke­terangan Lunas (SKL) yang dikeluarkan Badan Penyehatan Perbankan Nasio­nal (BPPN), itu sama sekali tidak benar. “Jangankan Kepala BPPN yang ad hoc, Menteri Keuangan pun tidak berhak menghapus piutang tersebut. Hanya Presiden yang berhak dengan persetuju­an DPR,” katanya.

Lebih lanjut dijelaskan, tidak dita­gihnya piutang negara yang berasal dari BLBI merupakan ketidakadilan. Di satu sisi, para debitur yang kekayaannya ber­asal dari uang BLBI, utangnya tidak per­nah ditagih. Sementara di sisi lain utang pajak pedagang kecil dan pelaku usaha mikro diuber-uber sampai ke liang ku­bur. Lebih parah lagi, mereka justru dia­jak berteman.

Utang debitur BLBI wajib ditagih sam­pai ke anak cucu hingga tujuh turunan beserta bunga-bunganya sesuai kesepa­katan MSAA (Master of Settlement and Acquisition Agreement), yaitu 2 persen bunga majemuk berikut penaltinya. Ka­lau tidak berbunga majemuk saja selama 22 tahun sudah mencapai 258 persen.

Langkah yang dilakukan Menkeu menatausahakan aset eks BLBI dengan melakukan pengamanan fisik dan yuridis atas sejumlah aset properti dinilai hanya sebagian kecil saja dari bunganya yang sudah mencapai 300 triliun rupiah.

Jika dibandingkan dengan beban yang ditanggung negara akibat penerbitan obligasi tersebut tidak adil karena sudah mencapai sekitar 4.000 triliun rupiah.

Preseden Buruk

Lebih lanjut, dia mengatakan kalau ti­dak ditagih, hal ini menjadi preseden bu­ruk. Investor jadi ragu dengan penegakan hukum yang berlaku di Indonesia. Inves­tor kelas kakap dari luar negeri pasti eng­gan berinvestasi di Indonesia yang sistem hukumnya seperti hukum rimba.

Investor dari Amerika Serikat (AS) pasti berpikir seribu kali berinvestasi di Indonesia, karena di AS dikenal adanya Foreign Corrupt Practice Act (FCPA) yang melarang warganya melakukan suap di negara mana pun. Kalau ada perusahaan asal AS melakukan suap di Indonesia, dia tetap akan dipidanakan. Sudah banyak cerita tentang keengganan perusaha­an-perusahaan asal AS berinvestasi atau­pun sekadar membuka kantor di Indone­sia. Mereka maunya mengikuti aturan, tetapi tentu saja izin tidak bisa keluar. Izin bisa cepat keluar kalau mereka menyuap.

Nah ini yang mereka takutkan. Me­reka tidak mau dipidanakan karena te­lah menyuap aparat pemerintah di In­donesia,” kata Uchok.

Ketidakpastian hukum itu menyebab­kan investor yang masuk ke Indonesia adalah investor nakal. Mereka mau me­nikmati enaknya saja, tetapi jika diminta memenuhi kewajibannya, mereka tidak mau dan akhirnya kabur dari Indone­sia. Contohnya di perusahaan tambang, mereka seenaknya mengeruk kekayaan alam Indonesia, giliran diminta membuat smelter, mereka tidak mau dan kabur.

Sementara itu, Pakar Hukum Pidana dari Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, dalam kesempatan terpisah me­ngatakan negara sangat memungkinkan menagih sisa piutang ke obligor sesuai perjanjian yang ada sebelumnya.

Menurut dia, ada kekeliruan dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Ta­hun 2002 yang menjadi dasar dikeluar­kannya SKL bagi debitur, sehingga lalai melunasi kewajibannya. “Kerugian ne­gara itu bukan hanya secara materil, te­tapi juga mencederai keadilan terhadap rakyat karena para obligor masih hidup dengan bergelimang harta, sedangkan masyarakat yang terdampak hidupnya susah,” tutupnya. n uyo/ola/E-9

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment