Kemenkeu Bekukan Sementara Aliran Dana Desa Tahap III | Koran Jakarta
Koran Jakarta | December 9 2019
No Comments
Desa Fiktif I 4 Desa di Konawe Harus Kembalikan Dana Rp4,4 Miliar

Kemenkeu Bekukan Sementara Aliran Dana Desa Tahap III

Kemenkeu Bekukan Sementara Aliran Dana Desa Tahap III

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Kemendagri seharusnya sudah bisa menyelesaikan proses verifikasi di bulan Desember sehingga dana desa tahap III bisa dicairkan kembali.

 

JAKARTA – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beku­kan sementara penyaluran dana desa pada tahap ketiga 2019 untuk desa-desa yang bermasalah (desa fiktif) sampai hasil identifikasi dari Kemen­terian Dalam Negeri selesai. Dana desa tersebut seharusnya cair pada Desember 2019. Di­rektur Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Astera Primanto Bhakti, mengatakan pembekuan itu ditujukan un­tuk mencegah kerugian negara.

Kan ini kan jalurnya dari RKUN ke RKD tingkat 2, baru masuk ke rekening desa. Nah, kami bisanya ke rekening dae­rah ini yang akan kita freeze sejumlah apa yang akan di­rekomendasikan Kemendagri,” ujar Direktur Jenderal Perim­bangan Keuangan Kemenkeu, Astera Primanto Bhakti, di Ja­karta, Selasa (19/11).

Astera menjelaskan dalam proses pencairan dana desa, pemerintah pusat menyalurkan melalui Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Umum Daerah (RKUD) sebelum akhirnya dipindahbu­kukan ke Rekening Dana Desa (RKD). Pembekukan aliran dana desa tersebut dilakukan pada tahap pemindahbukuan dari RKUD ke RKD.

Dia memaparkan Kemen­keu masih menunggu proses pemeriksaan administrasi desa akibat kemunculan desa-desa fiktif yang disorot belakangan ini. Menurut dia, pihak Ke­mendagri seharusnya sudah bisa menyelesaikan proses verifikasi itu di bulan Desem­ber mendatang, sehingga ha­rapannya, dana desa tahap III bisa dicairkan kembali.

Astrea menjelaskan untuk dana desa tahap kedua hingga November 2019 sudah disalur­kan sebesar 52 triliun rupiah dari total 70 triliun rupiah ang­garan dana desa. Dana desa itu, lanjut dia, diberikan kepa­da total 74.953 desa berdasar­kan data dari Kementerian Dalam Negeri tahun 2019.

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, juga sempat mengatakan bakal membekukan aliran dana yang masuk ke dalam anggaran desa fiktif itu. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia terse­but menegaskan pemerintah daerah harus bertanggung jawab mengembalikan dana desa jika terbukti di wilayahnya terdapat dana yang mengalir ke desa fiktif.

Tanggung Jawab Pemda

Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri memperkirakan jumlah dana desa yang harus dikembalikan empat desa di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, yang diduga tidak sesuai administrasi alias fiktif mencapai 4,4 miliar rupiah. Pengembalian dana dilaku­kan bila empat desa tersebut benar-benar tidak memenuhi ketentuan.

Sebelumnya, tim di Ke­mendagri melakukan inves­tigasi terhadap 56 desa di Konawe yang diduga “fiktif”. Hasilnya, 34 desa ada dan memenuhi syarat, 18 desa ada namun butuh pembe­nahan, dan empat desa ma­sih diinvestigasi, yaitu Desa Arombu Utara, Desa Lere­homa, Desa Wiau, dan Desa Napooha.

Direktur Fasilitas Keuangan dan Aset Pemerintah Desa Kemendagri, Benny Irawan, menjelaskan proyeksi jum­lah dana desa yang harus dikembalikan itu muncul dari realisasi penyaluran dana selama 2017–2019. Berdasar­kan data yang dikantonginya, total penyaluran dana desa dalam tiga tahun terakhir ke empat desa mencapai 9,3 miliar rupiah.

Dari total itu, ternyata baru sekitar 4,4 miliar rupiah atau 47 persen dana desa yang diterima oleh keempat desa. Sisanya, sebanyak 4,9 miliar rupiah belum diterima karena sudah terlanjur dihentikan oleh pemerintah daerah (pem­da) setempat.

Sebagai informasi, bila pe­nyaluran tidak terhenti, seharusnya total dana desa yang diterima keempat desa mencapai 9,66 miliar rupiah. Total itu diperoleh dari peny­aluran dana desa sebanyak tiga tahap pada 2017, tiga ta­hap pada 2018, serta dua tahap pada 2019. uyo/P-4

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment