Koran Jakarta | June 24 2019
No Comments
Jelang Pilpres - Rakyat Mengakui Merasakan Manfaat dari Program Pembangunan Pemerintah

Kemajuan Bangsa Harus Dibangun Bersama, Tak Hanya oleh Pejabat

Kemajuan Bangsa Harus Dibangun Bersama, Tak Hanya oleh Pejabat

Foto : ANTARA/PUSPA PERWITASARI
MEMBANGUN KELUARGA HARAPAN - Presiden Joko Widodo berjabat tangan dengan ibu-ibu penerima Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2019 di Sukmajaya, Depok, Jawa Barat, Selasa (12/2). Pemerintah menyalurkan PKH sebesar 34,4 triliun rupiah pada tahun 2019 untuk mendorong kesejahteraan keluarga.
A   A   A   Pengaturan Font

>> Semua komponen bangsa harus membangun, lepaskan dari salah menyalahkan.

>> Toleransi terhadap minoritas dari Sabang sampai Merauke unsur kunci suatu bangsa.

JAKARTA – Kemajuan bangsa dan negara Indonesia terletak pada kebersamaan. Un­tuk itu, semua lapisan masyarakat dari pe­tani sampai pelaku industri teknologi tinggi mesti berpartisipasi guna tercapainya Indo­nesia yang maju dan makmur.

Perjuangan bersama itu bukan se­mata-mata berkumpul mendukung calon presiden (capres), tapi masing-masing juga harus bertanggung jawab tercapainya ke­majuan bangsa. Semua komponen bangsa mesti bergerak untuk pembangunan dan lepaskan dari salah-menyalahkan demi ke­pentingan sesaat.

Pengamat komunikasi politik dari Se­kolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta, Tri Agus Susanto, mengatakan untuk mencapai kemajuan bangsa tidak bisa membiarkan pejabat pe­merintah bekerja sendiri.

“Itu artinya, tak bisa membiarkan Jokowi berkerja sendiri untuk kemajuan bangsa. Semua pihak mesti bahu-membahu mem­bantu Jokowi,” katanya saat dihubungi, Se­lasa (12/2).

Menurut Tri, selama ini serangan sela­lu tertuju kepada pribadi Joko Widodo. Padahal, se­mua orang dalam sebuah tatanan bangsa dan negara harus berpartisipasi dalam pembangunan.

“Di sinilah kita terpang­gil untuk bersama-sama mendukung Jokowi kem­bali memimpin memba­ngun Indonesia,” ujarnya.

Tri menambahkan, se­lain bersama-sama me­majukan bangsa, toleransi terhadap minoritas dari Sabang sampai Merauke merupakan kunci suatu bangsa. “Pembentukan toleransi terhadap mi­noritas ini telah dilakukan Jokowi,” paparnya.

Tri menilai Jokowi sebagai sosok pemim­pin kebenaran dan kebaikan. “Jokowi sela­lu mengacu pada cita-cita pendiri bangsa, yakni menyatukan. Itulah nasionalisme. Bahkan, Jokowi menjadi pemimpin perta­ma yang peduli dengan daerah terpencil. Ini dilakukan Jokowi untuk keadilan ekonomi bagi masyarakat yang selama ini diabaikan dan dimiskinkan,” jelasnya.

Jokowi, selama 4,5 tahun memimpin juga fokus membangun infrastruktur. Ini dilakukan sebagai landasan strategi untuk bisa bersaing dengan negara lain. Infra­struktur yang dibangun antara lain jalan, pelabuhan, bandara, pembangkit listrik, hingga jalan tol. Sebab, Indonesia telah tertinggal dari negara tetangga, se­perti Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, serta Vietnam dalam masalah perdagangan. Jokowi pun tak ingin nantinya Indo­nesia akan tertinggal dari Laos maupun Kamboja.

Publik Makin Sadar

Dihubungi terpisah, Di­rektur Eksekutif Point In­donesia, Karel Susetyo, me­ngatakan dukungan yang menguat kepada Jokowi menunjukkan bahwa ba­nyak orang kini sadar bahwa isu suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA) sudah tidak layak lagi di tengah keinginan rakyat untuk menca­pai Indonesia maju.

“Publik sebenarnya makin sadar bahwa isu kriminalisasi ulama itu sekadar per­mainan propaganda belaka. Sudah tak mampu lagi isu itu dipakai untuk mempe­ngaruhi mindset public demi sekadar mem­bangun citra negatif bahwa Jokowi itu anti ulama apalagi anti Islam. Bisa dikatakan ga­gal total sudah,” katanya.

Di satu sisi, lanjut Karel, program pem­bangunan pemerintah mulai banyak di­rasakan manfaatnya. Apalagi di desa-desa dan sampai ke pelosok serta pinggiran bah­kan perbatasan negara. Ini tentu jadi peni­laian positif publik terhadap Jokowi. Karena baru kali ini, ada pemimpin yang begitu be­sar menaruh perhatian pada wilayah ping­giran. “Misal dengan dana desa bisa meng­gerakkan apa saja di perdesaan,” ujar Karel.

Karel menambahkan, yang harus diin­gat, mayoritas penduduk Indonesia berada di perdesaan. Kini, yang dilihat adalah fakta bukan yang bertebaran di media sosial. “Ja­ngan lihat apa yang tampak di medsos. Itu tidak bisa dijadikan representasi sesung­guhnya dari suara pemilih nanti,” katanya.

Karel sendiri berharap, sikap saling me­nyalahkan dan saling bermusuhan karena perbedaan pilihan politik harus disudahi. Sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan itu yang mesti dikedepankan.

Terlalu banyak energi terbuang hanya karena mengurusi perbedaan pilihan poli­tik. Sementara yang bersorak dan mengang­guk keuntungan adalah para elite. Saatnya sekarang, semua anak bangsa tak memper­soalkan perbedaan. Karena itu adalah mo­dal terbesar untuk memajukan bangsa.

Sebelumnya, pengamat politik dari Uni­versitas Al Azhar Jakarta, Ujang Komarud­din, mengatakan dukungan para alumni sekolah terkemuka kepada Jokowi tak bisa dianggap remeh. Sebab, mereka adalah ka­langan yang terdidik dengan pola pikir ra­sional serta warga yang melek informasi.

“Mereka merupakan kumpulan kaum terpelajar dari sekolah-sekolah terbaik. Rasional dalam berpikir dan menentukan pilihan serta melek informasi,” katanya, di Jakarta, Senin (11/2). ags/tri/AR-2

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment