Koran Jakarta | May 21 2018
No Comments
Antisipasi Terorisme - Pemerintah Tingkatkan Pemantauan Konten Radikal

Kelompok Radikal secara Sistematis Sebarkan Kebencian

Kelompok Radikal secara Sistematis Sebarkan Kebencian

Foto : ANTARA/Andreas Fitri Atmoko
Tolak Terorisme - Warga melintas di dekat spanduk penolakan terhadap teroris di kawasan Jalan Malioboro, Yogyakarta, Selasa (15/5). Spanduk tersebut menyuarakan sikap masyarakat menolak terorisme, radikalisme serta dukungan untuk kepolisian dalam memberantas terorisme.
A   A   A   Pengaturan Font

>>Kelompok moderat yang selama ini menjadi silent majority perlu turun tangan.

>>Membiarkan penyebaran konten radikal, platform akan diberi sanksi tegas.

 

JAKARTA - Sejumlah kalangan menilai bahwa pemberantasan narasi kebencian menjadi salah satu tantangan Indonesia memasuki 20 tahun reformasi.

Ujaran kebencian yang banyak ditemukan saat ini merupakan salah satu ekses negatif atas pembukaan “keran” informasi pada reformasi.

“Orang bebas mengemukakan pendapatnya dengan apa adanya lalu disebar. Mereka bahkan banyak yang tidak sadar kalau sedang ‘ditunggangi’ oleh kelompok radikal yang melakukan gerakan sistematis menyebarkan nada-nada kebencian,” ujar Direktur The Wahid Institute, Yenny Wahid, di Jakarta, Selasa (15/5).

Apalagi, lanjut dia, selain media arus utama, sekarang ada media sosial yang tidak sedikit juga digunakan sejumlah pihak dengan tidak bertanggungjawab, yakni memuat berita bohong.

“Sekarang ada fenomena di mana kebenaran informasi tidak lagi penting. Asalkan kontennya simpel, menarik, dan tersebar secara sistematis, berita itu dikonsumsi. Perkara berita itu fitnah, tidak lagi dipermasalahkan,” tutur Yenny.

Padahal, kata anak ketiga dari Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid ini, bibit dari narasi kebencian itu berasal dari berita-berita bohong dan fitnah.

Terkait dengan itu, ia menilai penanganan masalah ujaran kebencian ini tidak cukup jika hanya dipercayakan kepada pemerintah. Menurut Yenny, kelompok moderat yang selama ini menjadi silent majority juga perlu turun tangan.

“Kelompok radikal ini jumlahnya banyak sekali. Mereka menggunakan teknologi secara masif sebarkan berita yang membuat marah dan saling membenci. Sementara itu, kita tidak bisa menghentikan arus informasi yang beredar.

Yang bisa kita lakukan adalah menandingi yang ada sehingga bisa mengimbangi dan mengurangi efek destruktif yang ada,” jelas dia.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan masyarakat untuk saling menjaga lingkungan masing-masing, termasuk keluarga, dari bahaya berkembangnya paham radikalisme yang mengarah ke terorisme.

“Mari kita bersama-sama menyadarkan masyarakat betapa radikalisme terorisme menjadi musuh kita bersama dan mari kita bersama menjaga lingkungan masing masing jangan sampai pengaruh radikalisme terorisme masuk ke pihak kita,” tegas Presiden Jokowi, di Jakarta, Senin (14/5).

Peringatan Presiden Jokowi itu mengacu pada aksi penyerangan teroris di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, akhir pekan lalu.

Kemudian, aksi bom bunuh diri pada tiga gereja di Surabaya, dan insiden ledakan bom di Sidoarjo, Jawa Timur, Minggu (13/5), yang melibatkan satu keluarga, yakni suami, istri, dan anak-anaknya.

Menanggapi fenomena itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, mengimbau para perempuan untuk tidak gampang diradikalisasi.

“Perempuan harus melihat dirinya sebagai aset negara yang harus diberdayakan untuk pembangunan,” kata Yohana.

Dia juga mengatakan orang tua yang mengajak anaknya dalam tindakan radikalisme dan terorisme adalah bentuk kekerasan terhadap anak.

Menurut dia, agar supaya tidak banyak lagi korban yang menjadi terorisme, pemerintah perlu membangun ketahanan keluarga serta kepekaan terhadap lingkungan. “Hal ini dapat mengantisipasi keluarga agar tidak terpengaruh tindakan radikalisme dan terorisme,” kata dia.

Pantau Konten

Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, memastikan pihaknya terus melakukan pemantauan terhadap kontenkonten radikal di media sosial pasca-serangkaian teror yang terjadi di sejumlah wilayah di Tanah Air beberapa hari terakhir.

Tim Kemkominfo terus melakukan pemantauan di seluruh platform media sosial setiap dua jam sekali. “Kominfo secara reguler setiap dua jam melakukan, mengais, scrolling.

Kemudian kalau ditemukan ada konten sesuai keywordnya, kami blok,” kata Rudiantara, Selasa. Selain itu, kemarin, Kementerian Kominfo juga memanggil seluruh platform media sosial yang beroperasi di Indonesia seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, dan Telegram.

Pemanggilan ini dilakukan untuk mencapai kesepahaman terkait pencegahan konten radikalisme “Artinya mereka juga harus tanggung jawab, enggak bisa diam-diam saja,” ujar dia.

Jika didapati salah satu platform membiarkan penyebaran itu, kata dia, Kominfo akan memberikan sanksi. Sanksi yang diberikan mulai dari peringatan lisan hingga penghentian operasi. YK/Ant/WP

 

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment