Koran Jakarta | November 12 2019
No Comments
Pengelolaan Anggaran - Stimulus dari Belanja Pemerintah Bakal Berkurang

Kekurangan Pajak Berpotensi Ganggu Pertumbuhan

Kekurangan Pajak Berpotensi Ganggu Pertumbuhan

Foto : Sumber: Kemenkeu dan berbagai sumber – Litbang KJ/and
A   A   A   Pengaturan Font

Dengan asumsi optimistis, shortfall penerimaan pajak bisa mencapai 165 triliun rupiah.

Perlu kebijakan afirmatif dalam infrastruktur seperti 30 persen wajib padat karya.

 

JAKARTA – Sejumlah kalangan mengemukakan target penerimaan pajak tahun ini yang kemungkinan besar kembali tidak tercapai atau terjadi shortfall, berpotensi mengganggu pertumbuhan ekonomi.

Bahkan, Dana Moneter Internasional (IMF) memangkas proyeksi pertumbuhan tahun ini, dari 5,2 menjadi 5,1 persen, antara lain karena munculnya risiko domestik termasuk kekurangan penerimaan pajak.

Pengamat pajak Indef, Reza Akbar, mengemukakan apabila target pajak tidak tercapai, pemerintah memiliki dua pilihan untuk menjaga defisit APBN dalam batas aman, yakni menambah utang atau memangkas belanja.

Dia memastikan pemerintah bakal memangkas belanja karena dalam waktu satu bulan ke depan tidak mungkin menerbitkan utang baru.

“Maka, otomatis konsekuensinya efisiensi belanja yang belum disalurkan sampai pertengahan November ini mau nggak mau harus di-cut,” kata Reza, di Jakarta, Rabu (15/11). Dia menambahkan langkah itu tentunya bakal mengganggu pertumbuhan ekonomi karena stimulus dari belanja pemerintah akan berkurang.

Padahal, konsumsi rumah tangga yang selama ini jadi motor pertumbuhan sedang melambat. “Paling yang agak tinggi nanti didorong ekspor dan investasi. Tapi, dari sisi fiskal saya agak pesimistis bisa mendorong pertumbuhan sesuai target APBN-P 2017 sebesar 5,2 persen.

Dan saya tetap yakin tumbuh 5,1 persen, itu pun agak berat,” papar Reza. Pemerintah tahun ini menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen.

Sebelumnya, ekonom senior, Faisal Basri, mengatakan dengan asumsi yang optimistis bahwa penerimaan pajak pada November dan Desember masing- masing naik sebesar 15 persen (year-on-year), maka ada tambahan sekitar 261 triliun rupiah hingga akhir tahun ini.

“Jadi, penerimaan pajak sepanjang 2017 akan mencapai sekitar 1.119 triliun rupiah atau 87 persen dari target APBN-P 2017. Berarti, terjadi shortfall penerimaan pajak sebesar 165 triliun rupiah,” jelas dia.

Menurut Faisal, apabila pos penerimaan lain dan pengeluaran dalam APBN sesuai target, maka defisit akan mencapai 4,1 persen dari produk domestik bruto (PDB), jauh di atas batas maksimum yang dibolehkan oleh UU Keuangan Negara sebesar 3 persen.

“Entah apa lagi yang bakal dilakukan pemerintah untuk menjaga defisit di bawah 3 persen dalam waktu sangat singkat. Yang hampir pasti, tindakantindakan itu cenderung drastis, sehingga bakal berdampak negatif terhadap kestabilan makroekonomi,” tukas dia.

Sementara itu, IMF memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia 2017 menjadi 5,1 persen, atau lebih rendah dari proyeksi Oktober lalu yang sebesar 5,2 persen. Namun, proyeksi ekonomi tahun depan tetap dipertahankan di angka 5,3 persen.

Ketua Tim IMF yang berkunjung ke Indonesia awal bulan ini, Luis E Breuer, menyatakan ekonomi Indonesia terus berjalan dengan baik, didukung oleh kebijakan makroekonomi yang hati-hati, peningkatan pertumbuhan global dan harga komoditas, serta upaya berkelanjutan untuk memperkuat daya saing.

Namun, lembaga itu memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun ini disebabkan oleh sejumlah risiko dari domestik, termasuk kekurangan pajak.

Kebijakan Afirmatif

Guru Besar FEB UGM, Wihana Kirana Jaya, mengatakan melesetnya target pajak mesti disikapi dengan kebijakan fiskal yang hati-hati. Selain itu, yang paling penting adalah mendorong daya beli masyarakat dengan affirmative policy sehingga ekonomi bisa bergerak dan sumber pajak meningkat.

“Kata kuncinya di daya beli masyarakat. Nah, ini yang memerlukan kombinasi target infrastruktur dengan affirmative policy sehingga infrastruktur jadi, tapi daya beli masyarakat juga langsung tertolong tanpa menunggu efek dari daya saing yang meningkat karena infrastruktur,” papar dia.

Menurut Wihana, infrastruktur di Indonesia semestinya dibangun tidak melulu mengejar teknologi tinggi, namun juga bisa disisipkan kebijakan afirmatif, seperti 30 persen wajib kandungan lokal dan juga padat karya. ahm/YK/SB/WP

 

Klik untuk print artikel
No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment