Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Kebijakan Energi - Dibutuhkan Insentif untuk Pengembangan EBT

Kejar Target, Perlu Kebut Bangun EBT

Kejar Target, Perlu Kebut Bangun EBT

Foto : ISTIMEWA
A   A   A   Pengaturan Font
Pengembangan energi bersih jangan malah dimatikan dengan kebijakan harga beli energi yang jauh di bawah biaya produksi.

 

JAKARTA – Pemerintah, dalam hal ini Ke­menterian ESDM, diminta mulai sekarang juga segera mengebut pembangunan pembangkit listrik dari sumber Energi Baru dan Terbarukan (EBT) guna mengejar target bauran EBT 2025 sebesar 23 persen dari total kapasitas terpasang.

Pasalnya, realisasi target EBT sesuai komitmen RI di COP 21 Paris, Prancis, itu sampai saat ini dinilai masih sangat minim, se­hingga besar kemungkinan tidak tercapai. Untuk itu, pemerintah diharapkan memberikan insentif dan kemudahan guna menarik lebih banyak investasi pada sum­ber energi bersih tersebut.

Pengamat ekonomi dari Uni­versitas Gadjah Mada, Fahmy Ra­dhi, mengemukakan bahwa se­cara keseluruhan bauran energi, porsi EBT masih kecil. Menurut dia, salah satu masalah lamban­nya pengembangan energi terba­rukan adalah harga keekonomian EBT saat ini masih lebih mahal dari pada harga energi fosil.

Untuk mengatasi masalah itu, semestinya Kementerian Keuangan rela memberikan in­sentif fiskal, bahkan subsidi bunga investasi, tapi bukan rate incentive yang akan memberat­kan konsumen.

“Kemenkeu selama ini terkesan pelit mem­berikan fiscal insensitives bagi pengembangan EBT, termasuk dalam memberikan fiscal insen­sitives pada pengembangan mobil listrik,” pa­par Fahmi, ketika dihubungi, Jumat (17/5).

Sebelumnya, Kementerian ESDM diharapkan lebih serius berupaya memenuhi target pemakai­an EBT. Sebab, kebijakan Kementerian ESDM se­lama ini dinilai justru cenderung berpihak pada pengembangan energi kotor dan mahal, seperti PLTU batu bara. Sebaliknya, pengembangan EBT malah dimatikan dengan kebijakan harga beli energi yang jauh di bawah biaya produksi.

Pengamat energi dari Universitas Brawijaya Malang, Suprapto, mengemukakan Menteri ESDM menekan harga pembelian off-take dari EBT jauh di bawah harga produksi, sedangkan untuk energi kotor batu bara diberikan harga mengambang sesuai dengan kenaikan harga pasar batu bara.

Selama 2016 hingga 2019, harga batu bara acuan naik 66 persen menjadi 88 dollar AS per metrik ton. Di sisi lain, pemerintah justru me­nurunkan harga EBT menjadi sepertiganya. “Ini jelas menjadi bukti keberpihakan komersial hanya kepada kalangan investor energi kotor batu bara,” papar Suprapto, Kamis (16/5).

Padahal, sejumlah kalangan menilai sumber energi batu bara selain kotor juga mahal, sehing­ga pada akhirnya akan merugi­kan investor karena sulit untuk balik modal yang mencapai ra­tusan triliun rupiah.

Indonesia, dalam hal ini PLN, telah terikat ratusan trili­un rupiah pada aset-aset sum­ber energi kotor, terutama PLTU batu bara. Belum lagi tambahan biaya dari sanksi masyarakat global yang dihitung ber­dasarkan polutan yang dihasilkan.

Dunia kini melawan energi polutif yang mem­bahayakan kesehatan sehingga membuat biaya kesehatan masyarakat makin tinggi, bisa menca­pai ratusan triliun rupiah. Jadi, ini akan memper­pendek umur harapan hidup penduduk.

Revisi Aturan

Direktur Eksekutif Institute for Essential Ser­vices Reform (IESR), Fabby Tumiwa, menegas­kan kritikan Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Menteri ESDM, Ignasius Jonan, soal lambatnya pengembangan EBT di Tanah Air semestinya direspons oleh Kementerian ESDM dengan merevisi aturan yang tidak kondusif bagi investasi energi terbarukan.

Menurut dia, pemerintah harus membuat re­gulasi yang bisa menarik bagi investor, sehingga pengembangannya semakin efisien. Selama ini, Kementerian ESDM dan PLN memprioritaskan PLTU batu bara dan selalu berkilah karena batu bara murah. ers/SB/WP

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment