Koran Jakarta | October 21 2019
No Comments

Kegagalan Sosialisasi Zonasi PPDB

Kegagalan Sosialisasi Zonasi PPDB
A   A   A   Pengaturan Font

Hari-hari ini ramai dipersoalkan sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) Sekolah Menengah Per­tama Negeri dan Sekolah Menengah Atas Negeri berdasarkan zonasi. Padahal, sistem ini sudah berlang­sung dari tahun lalu. Namun tahun ini tetap saja ribet. Di antaranya masih terjadi penumpukan pendaftaran di sa­lah satu sekolah. Bahkan, ada yang antre sejak pukul 02.00 demi tercatat semata.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendi, menegaskan bahwa aturan PPDB sudah final. Pembagian jalur, sudah jelas, yakni zonasi 90 persen. Sedangkan jalur prestasi dan perpindahan orang tua ma­sing-masing 5 persen. Artinya, hanya ada tiga jalur dengan tiap-tiap kuota yang telah ditetapkan. Jika dalam suatu wi­layah zonasi jumlah sekolah tidak cukup menampung pe­serta, Mendikbud menyatakan bisa dilebarkan.

Sistem zonasi untuk mengatasi ketimpangan kualitas pendidikan di sekolah negeri. Maksudnya, tidak ada ke­timpangan dengan stigma sekolah favorit dan tidak. Tujuan sistem zonasi menghilangkan dikotomi antara sekolah fa­vorit dan nonfavorit sesrta menghilangkan eksklusivitas dan diskriminasi sekolah. Ini juga untuk menjadikan se­mua sekolah sama baiknya dari Sabang sampai Merauke, khususnya sekolah negeri.

Muhadjir mengingatkan, sekolah negeri adalah fasili­tas publik milik negara. Semua warga berhak mengguna­kan, sehingga tidak ada eksklusivitas. Jika ingin anaknya bersekolah dengan lingkungan yang bagus dan tidak mau campur dengan siswa miskin, orang tua dipersilakan me­milih sekolah swasta yang bagus dan favorit. Konsekuen­sinya membayar lebih mahal.

Kebijakan PPDB ternyata tidak mudah. Terbukti, orang tua masih mengejar sekolah favorit. Malah, pemerintah di­nilai menjungkirbalikkan proses persaingan terbuka dan merampas kebebasan anak untuk memilih sekolah sesuai dengan cita-citanya. Tak cuma itu, hanya gara-gara rumah calon siswa dekat sekolah negeri favorit, dengan nilai ujian nasional (UN) super jelek, bisa diterima.

Sedangkan calon murid yang nilai UN super tinggi, karena rumahnya jauh dari sekolah, tidak bisa diterima. Inilah sebab, sistem zonasi dinilai sangat tidak mendidik dan tidak bermutu. Pemerin­tah dalam hal ini Mendikbud Muhadjir Effendi seharusnya menyadari bahwa hari-hari ini bertumpuk keluhan ten­tang PPDB.

Zonasi bukan saja mem­buat sekolah menjadi pusat kemarahan para orang tua, sejumlah pejabat terkait pun tak mampu berbuat banyak untuk bisa mengatasi mem­beludaknya animo PPDB. Berulangnya masalah sistem zonasi PPDB tidak lepas dari minimnya sosialisasi. Terke­san, peserta didik harus mencari sendiri informasi PPDB. Selain itu, kekurangan yang terjadi tahun sebelumnya tak diperbaiki. Salah satunya penambahan ruang belajar dan jumlah sekolah.

Kegagalan sosialisasi PPDB mesti diusut tuntas. Sebab, Kemdikbud sudah mengalokasi anggaran sosialisasi dan penyadaran PPDB selama lima bulan. Jika kemudian in­formasi PPDB masih simpang siur, berarti ada yang salah atau menyalahgunakan anggaran sosialisasi untuk kepen­tingan lain.

Sosialisasi sistem PPDB secara online juga tidak jalan. Artinya, tradisi internet belum merata sehingga masih terjadi antrean daftar di sekolah-sekolah. Di sinilah pen­tingnya kepala-kepala daerah meningkatkan pelayanan berbasis komputer. Kita berharap pemerintah mengambil sikap atas sistem zonasi PPDB. Daerah yang gagal menyo­sialisasikan PPDB mesti diberikan pendampingan segera agar tidak terjadi penumpukan di satu sekolah.

Pemerintah daerah yang mengubah aturan seperti mengabaikan zonasi, tapi lebih mengutamakan prestasi atau dikenal sistem berkeadilan, mesti diperintahkan un­tuk kembali pada aturan. Sebab, sekali aturan PPDB di­ubah, peluang terjadinya akal-akalan penerimaan siswa baru bakal muncul.

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment