Koran Jakarta | September 15 2019
No Comments
Pengamat Transportasi, Djoko Setijowarno, tentang Pembatasan Kendaraan di Jakarta

Kebijakan Ganjil-Genap Tak Signifikan Kurangi Polusi Udara

Kebijakan Ganjil-Genap Tak Signifikan Kurangi Polusi Udara

Foto : istimewa
A   A   A   Pengaturan Font
Dinas Perhubungan DKI Jakarta telah mengumumkan perluasan ganjil-genap di DKI Jakarta. Ada tambahan 16 rute baru yang dibatasi untuk kendaraan pribadi roda empat.

 

Perluasan sistem pembatasan kendaraan bermotor ini merupakan salah satu dari tujuh instruksi Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara. Untuk mengetahui apakah aturan tersebut benar-benar efektif dengan melakukan pembatasan kendaran pribadi roda empat, Koran Jakarta mewawancarai Pengamat Transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata Semarang, Djoko Setijowarno, melalui sambungan telepon. Berikut petikannya.

Pembatasan kendaraan di DKI Jakarta apakah berdampak terhadap kualitas udara?

Saya berpendapat bahwa kebijakan ganjil-genap tersebut sebenarnya jika dititikberatkan dengan membatasi kendaraan pribadi roda empat maka tidak akan memberikan dampak signifikan dalam usaha mengurangi polusi udara serta kemacetan di Ibu Kota. Menurut saya, pembatasan populasi sepeda motor bisa menjadi satu solusi ampuh dalam menghadapi masalah-masalah tersebut.

Apa yang menjadi dasar pendapat tersebut?

Dengan populasi sepeda motor yang cukup besar, sudah barang tentu menjadi penyebab terbesar polusi udara, pemborosan energi, kemacetan, kesemrawutan, dan meningkatnya angka kecelakaan lalu lintas.

Adakah datanya?

Saat ini ada sebanyak 24.897.391 unit kendaraan bermotor di DKI Jakarta dan 75 persen di antaranya adalah sepeda motor. Rata-rata pertumbuhan sepeda motor di Ibu Kota dalam rentang waktu 2010– 2015 adalah sebesar 9,7–11 persen per tahun. Angka ini bahkan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan mobil yang sebesar 7,9–8,8 persen per tahun.

Bukannya aturan pembatasan motor roda dua telah dibatalkan oleh MA?

Itu dia yang saya sayangin, keputusan MA (Mahkamah Agung) yang mengabulkan gugatan warga terhadap Peraturan Gubernur Nomor 195 Tahun 2014 tentang Pembatasan Lalu Lintas Sepeda Motor yang diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 141 Tahun 2015 yang dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Pergub tersebut melarang sepeda motor melintasi kawasan Jalan MH Thamrin, dari Bundaran HI hingga Bundaran Air Mancur Monas dan Jalan Medan Merdeka Barat dari pukul 6 pagi hingga pukul 11 malam.

Bagaimana Anda melihatnya?

Jika dinalar dengan baik, apakah membiarkan mobilitas sepeda motor yang jelas berkontribusi pada peningkatan angka kecelakaan, ketidaktertiban berlalu lintas, polusi udara, kemacetan juga tidak dianggap melanggar hak asasi manusia juga.

Jadi menurut Anda?

Iya, pembatasan mobilitas sepeda motor bukan melanggar hak asasi manusia, akan tetapi dengan populasinya yang besar dan banyak dampak negatif yang ditimbulkannya memang harus dibatasi. Asal tersedia layanan transportasi umum dapat melayani seluruh wilayah pemukiman di Jabodetabek.

Harapan Anda?

Saya mengimbau pemerintah untuk menambah rute transportasi umum dan menjamin kenyamanan serta kemananan bagi para penggunanya. Dengan begitu, para pengguna kendaraan pribadi, khususnya sepeda motor, akan beralih menggunakan moda transportasi publik, salah satunya Jak Lingko yang dinilai masih sepi pengguna.

Oh ya, kemarin Kemenhub juga berkeinginan membebaskan angkutan online saat ganjil-genap?

Itu dia, saya menilai bahwa rencana Kemenhub (Kementerian Perhubungan) tersebut kurang bijak. Karena bukan tidak mungkin semua pemilik mobil nantinya mendaftarkan diri ikut taksi online. Percuma daerah buat program kebijakan transportasi. m zaki alatas/AR-3

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment