Koran Jakarta | July 17 2019
No Comments
Pembangunan Tembok Perbatasan

Kebijakan Darurat Nasional Trump Menuai Gugatan Hukum

Kebijakan Darurat Nasional Trump Menuai Gugatan Hukum

Foto : BRENDAN SMIALOWSKI/AFP
BERI KETERANGAN - Presiden Amerika Serikat, Donald Trump saat memberikan keterangan di Rose Garden, Gedung putih, Washington DC, Jumat (15/2).
A   A   A   Pengaturan Font

WASHINGTON – Setelah mengumumkan darurat nasional untuk membangun tembok di perbatasan AS dengan Meksiko pada Jumat (15/2) waktu setempat, Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, langsung menghadapi sejumlah gugatan hukum dari berbagai pihak. Langkah Trump itu dinilai melanggar konstitusi AS.

Perlawanan hukum terhadap kebijakan Trump itu berasal dari para pemilik lahan, pemerintah daerah di lokasi proyek pembangunan tembok perbatasan, gubernur dan Jaksa Agung New York, Gubernur California, serta Serikat Hak-hak Sipil. Jaksa Agung New York menjadi yang pertama melayangkan gugatan hukum atas deklarasi Trump itu.

Sementara Gubernur California mengatakan siap menemui Presiden di pengadilan. “California akan menemui Anda di pengadilan,” kata Gubernur California, Gavin Newsome. Sebagaimana diketahui, Trump telah mengajukan proposal pembangunan tembok perbatasan Meksiko yang membutuhkan dana sebesar 5,7 miliar dollar AS atau sekitar 80 triliun rupiah.

Namun, Kongres AS menolak permintaan dana Trump dan hanya menyetujui memberikan dana sebesar 1,4 miliar dollar AS atau sekitar 19,6 triliun rupiah. Dengan pemberlakuan kondisi darurat nasional, maka Trump punya kewenangan mengalihkan pendanaan dan sumber daya di Kementerian Pertahanan ke pembangunan tembok perbatasan Amerika-Meksiko.

Komite Kehakiman Dewan Perwakilan Rakyat yang dikuasai Demokrat juga telah meluncurkan penyelidikan terhadap deklarasi darurat nasional itu. Dalam sepucuk surat kepada Trump, komite Demokrat meminta untuk mengadakan dengar pendapat dengan pejabat Gedung Putih dan Departemen Kehakiman yang terlibat dalam aksi tersebut.

Mereka juga meminta dokumen hukum tentang keputusan yang mengarah ke deklarasi, dengan tenggat waktu Jumat depan. “Kami percaya deklarasi darurat Anda menunjukkan pengabaian yang ceroboh terhadap pemisahan kekuasaan dan tanggung jawab Anda sendiri di bawah sistem konstitusional kami,” tulis surat yang ditandatangani oleh Ketua Komite Jerrold Nadler dan petinggi Demokrat lainnya di panel itu Nancy Pelosi, Ketua Partai Demokrat, dan Senat Demokrat, Chuck Schumer, juga dengan cepat menanggapi deklarasi Trump itu.

“Kongres akan membela otoritas konstitusional kita di Kongres, di pengadilan, dan di depan umum, menggunakan setiap opsi yang tersedia,” tegas Pelosi. Gugatan kelompok advokasi konsumen Public Citizen, juga menyebut dirinya sebagai Frontera Audubon Society, yang bertugas sebagai pemelihara lingkungan, mengatakan membangun dinding perbatasan hanya akan merusak habitat.

Trump pun sudah memprediksi akan muncul gugatan hukum setelah dirinya mengumumkan situasi darurat nasional. Namun, dia juga yakin dirinya akan meraih kemenangan. “Saya berharap untuk dituntut. Sayangnya, itu akan melalui semua proses dan kami akan menang,” ujar Trump. “Kalau kami kalah di pengadilan pertama, kami berharap akan berakhir di Mahkamah Agung, dan mudah-mudahan kami akan memperoleh keadilan dan menang,” ungkap Trump.

 

AFP/P-4

No comments for this article. Be the first to comment to this article.

Submit a Comment